Medan, Mimbar – Seorang praktisi hukum di Medan menilai ada oknum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara yang “bermain” dalam kasus tidak ditahannya Mujianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan.
“Perlakuan istimewa yang dipertontonkan Kejatisu terhadap tersangka penipuan itu dinilai menghancurkan proses penegakan hukum, penghinaan terhadap KUHP dan merendahkan wibawa korps kejaksaan itu sendiri,” kata Muslim Muis,SH., Selasa (14/8/2018) di Medan.
Direktur Pusat Study Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Puspha) Medan itu mengomentari tentang “pembebasan” Mujianto setelah membayarkan uang jaminan senilai Rp3 miliar ke aparat penegak hukum. Padahal sebelumnya, aparat kepolisian telah memburu tersangka hingga berhasil menangkap boss properti itu di Jakarta.
Muslim menyebut aparatur kejaksaan, saat ini seakan tidak bisa menerapkan azas persamaan perlakukan di depan hukum. Praktisi hukumitu juga meragukan niat Kejatisu segera menuntaskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan.
“Buktinya hampir sebulan, berkas tahap kedua Mujianto diterima JPU, tapi sampai kini belum ada tanda-tanda akan dilimpahkan. Itu membuktikan JPU tidak serius menuntaskan kasus Mujianto,” jelasnya.
Kasipenkum Kejatisu, Sumanggar Siagian ketika dikonfirmasi perihal ini mengatakan, belum ada perkembangan berarti terkait kasus Mujianto. Dia juga berjanji segera menyampaikan informasinya kepada wartawna jika ada perkembangan terbaru tentang kasus tersebut.
Terpisah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan saat mengakui belum ada tanda-tanda akan dilakukan pelimpahan berkas Mujianto. kepada penegak hukum lainnya.
“Belum, belum. Masih menunggu petunjuk atasan,” ujarnya. Menurutnya, kasus yang menjerat Mujianto tidaklah sulit untuk pembuktiannya. (Jep)
