Sabtu, Juli 20, 2024

Pelantikan Pejabat Eselon II & III Pemprovsu Undang Kecemburuan Sosial, Abaikan Keterwakilan Etnis Sumut

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Pelantikan puluhan pejabat eselon II dan ratusan eselon III Pemprovsu oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada Selasa (21/2/2023) kemarin, mengundang kecemburuan sosial. Sebab, dinilai tidak mengadopsi keterwakilan etnis sebagai pemangku adat dan budaya di Sumatera Utara.

Demikian dikatakan Koordinator Lembaga Peduli Masyarakat Phakpak, Kadirun Padang, kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (22/2/2023).

“Sangat kita sesalkan (ketiadaan keterwakilan etnis). Walaupun kebijakan itu tidak ada diatur dalam suatu peraturan atau undang-undang,  seharusnya Edy Ramayadi selaku Gubernur, mengadopsi keterwakilan suku dalam mengangkat pejabat eselon II dan III dalam membangun Provinsi Sumatera Utara. Sebab Provinsi Sumut ini tidak terlepas dari daerah tanah ulayat dan etnis, seperti Suku Toba dari Taput sekitarnya, Suku Karo di Tanah Karo, Suku Mandailing dan Angkola di Tabagsel, Suku Melayu di Tanah Deli, dan Suku Phakpak di Dairi dan Pakpak Bharat, serta suku lainnya,” ungkap Kadirun Padang.

Kembali diuraikannya, Suku Phakpak mempunyai dua kabupaten Tanah Ulayat, yaitu Kabupaten Dairi dan Phakpak Bharat yang juga bernaung di wilayah pemerintahan Gubernur Sumatera Utara, sehingga putra-putri Phakpak merasa ingin diikutsertakan dalam membangun propinsi Sumut.

“Tentu caranya diberikan porsi jabatan untuk bisa berkarya sebagai perwakilan etnis, sebagai salah satu pemegang hak Ulayat di Sumatera Utara,” sebut Kadirun.

Dulunya, kata Kadirun, sebelum pemerintahan Edy Ramayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara, kebiasaan keterwakilan sudah dirintis serta dilakukan oleh Gubernur sebelumnya, seperti pada masa pemerintahan Raja Inal Siregar, T Rizal Nurdin, Rudolf Pardede, Gatot Pujonugroho dan T Erry Nuradi.

“Minimal satu orang perwakilan etnis suku di Sumut, yaitu satu orang eselon II dan beberapa orang eselon III ada di Pemprovsu, yaitu mewakili suku, contohnya etnis Phakpak,” ucap Fungsionaris DPP FORMADANA ini.

Dengan begitu, lanjut Kadirun, Forum Komunikasi Lintas Adat pun bergairah kembali.

“Setelah kami amati, selama pemerintahan Sumatera Utara yang dipimpin oleh Edy Ramayadi, hal yang sudah dirintis dan dilakukan oleh Gubernur pendahulunya, diabaikan dan nampaknya tak berlaku lagi, sehingga apa yang disebut dengan jargon Sumut Bermartabat hanya sebatas tulisan, sebab terbukti sejumlah pelantikan yang dilakukan masa pemerintahan Edy Ramayadi kurang mengadopsi keterwakilan etnis yang ada di Sumut, terutama Suku Phakpak,” ungkap Kadirun Padang.

Untuk itu, sambungnya, “Selaku seorang Suku Phakpak, saya menilai Gubernur Sumut Edy Ramayadi kurang mencintai atau menganggap tidak adalagi Suku Phakpak, sehingga selama kepemimpinannya tidak pernah putra-putri etnis Phakpak diberi kesempatan berkarya sebagai jabatan eselon II di Pemprovsu untuk berkarya membantu Sumut.”

Koordinator Lembaga Peduli Masyarakat Phakpak ini menyatakan, sudah ada beberapa orang ASN Pemprovsu yang merupakan putra putri Phakpak berulangkali mencoba mengikuti lelang jabatan di lingkungan Pemprovsu, namun semua kandas dan tak terpilih untuk dilantik oleh Gubsu menjadi salah satu menduduki jabatan eselon II .

“Apakah karena orang Phakpak itu miskin atau karena tidak punya duit, atau karena tak mampu SDMnya. Tetapi kalau masalah SDM, saya kira bisa mengimbangi atau setidaknya mengikuti sahabat kita suku lain,” Kadirun Padang, meyakini.

Reporter : Jafar Sidik

 

11 KOMENTAR

  1. Dalam.pemerintahan itu bukan lagi masalah etnis. Kalau gak mampu ya gak terpilih. Kalau yang memilih untuk mengisi jabatan itu karena hasil suku dan agama maka itu uruaan dia yang salah.

  2. Jangan di pe, di Institusi yg lain pun begitu, jd aparat POLRI dan TNI, gak ada putra Daerah walaupun mampu dr segi Ke ilmuwan dan fisik. semua uang yg mengatur, Do ‘a pun tak berlaku

  3. Saya kira BAPERJAKAT PROVINSI SUMUT sudah menganalisa dengan baik dari aspek lelangnya maupun dari kepangkatannya maupun golongannya, tidak atas dasar keterwakilan yang dinai, dari luar Sumut pun boleh ikut lelang bahkan dari eselon yang pernah diduduki ybs

  4. Sangat disayangkan kebijakan yg diambil oleh Gubsu dalam pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Propsu dimana tidak ada keterwakilan etnis Pakpak dari Kab Dairi dan Kab Pakpak Bharat

  5. Gelik juga kedengaran statemen Kadirun. Dia sendiri menyadari ketiadaan keterwakilan etnis. Karna kebijakan tsb tidak ada dalam peraturan & undang-undang, Apakah Edy Ramayadi selaku GUBSU harus melabrak aturan dan undang² demi memuaskan selera Kadirun.? Tujuan Seleksi Fit and Frovertest dilakukan bukan untuk menyeleksi Etnis mas bro.. Kompetensi sesuai bidang yg akan menempati posisi jabatan sesuai nggak dengan talentnya, perform nggak SDM yang akan menempati jabatan tertentu sesuai hasil FnF untuk mengurusi kepentingan semua suku di SUMUT tanpa interes kepentingan Etnis. Saya sebagai warga kota Medan patut memberi apresiasi kepada pak GUBSU jika beliau tidak memiliki interes pribadi dalam menempatkan suku dan Etnis dalam kepemimpinannya.. Kami pikir yang beliau lakukan amat sangat fair bagi siapapun yg memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan pilihan strata ilmunya.. Gini hari masih mikir Nepotisme apalagi bergikir mundur mengikuti style dan mengadobsi pola pikir pemimpin terdahulu, tentu sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini mas bro.. Pemprovsu sepertinya perlu membuat ajang kegiatan untuk mengadopsi keterwakilan semua suku dan etnis dalam even daerah seperti Pekan Kebudayaan Daerah SUMUT. Silahkan tampilkan segala kemampuan mewakili masing masing Etnis untuk membangun Provinsi Sumatera Utara.

  6. Tapi katanya open bidding pak. Kalau open bidding mana kenal keterwakilan suku bangsa dan etnis bapak ku. Atau adakah info lain yg mungkin bapak ketahui?

  7. Iya juga… sebaiknya ada keterwakilan dari phakphak barat. Padahal ada figur yang layak untuk diangkat spt Kasiman Berutu mantanKadis PU Phak2 Barat, yang saat ini difungsikan di kantor camat di phak2 barat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kaum Milenial Dukung Manarsar Simbolon Cawabup Samosir di Pilkada 2024

mimbarumum.co.id - Para kalangan muda memberikan dukungan penuh kepada Manarsar Simbolon untuk maju sebagai calon wakil bupati (Cawabup) dalam...

Baca Artikel lainya