Wali Rakyat

Pagi Medan!

Awak coba belajar dari pemilu2 yang baru saja kita lewati. Nampak sama awak, beberapa pemilu terakhir hanya menjadi ajang sirkulasi kuasa elite politis aja laaa.

Bingung awak jadinya, entah kapan laaa pusaran pemikiran dalam percaturan politik itu turun ke tingkat pemberi mandat kedaulatan, yakni rakyat. Paling2 itu terjadi saat pemilik mandat dihitung sebagai angka2 untuk bisa menang dan duduk di posisi2 elite.

Langkah2 praktis pun sering dipergunakan untuk mencapai posisi yang ditargetkan, transaksi dengan harga murah bahkan mengemis suara saat pemilihan seakan menjadi wajar.

Setelah itu didapat, penerima mandat bisa berfikiran kalau dia sudah membayar untuk semua itu dan lupa arti mandat yang diterima. Pusaran pikiran akhirnya berputar ditatar atas dan demi kepentingan diri dan kelompoknya

Harapan terwujudnya sebuah demokrasi yang digerakkan oleh komitmen moral, bukan oleh transaksi politis pon menjadi isapan jempol dan impian belaka.

Tapi kalau saja rakyat mau belajar dan mengerti arti keberadaan mereka dalam struktur demokrasi, kita belum terlambat kalee laaa, masih ada kemungkinan rakyat berdaulat penuh di negeru kita nii laaa.

Walau ada semacam kredo yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional. dimana bisa diartikan ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politikus dengan konstituen yang diwakili maupun dengan perangkat politik yang ada.

Kalau saja yang dilakukan kita geser sikeeet, transaksinya kita ganti dari sesuatu yang berharga dan terukur menjadi hal yang bernilai dan ukurannya bisa tak berbatas, mungkin makna demokrasinya tetap kental dan gak murahan. Contohnya dari transaksi menjadi kontrak politik perwalian. Dengan begitu nilai tukarnya lebih terhormat dan bernilai kerakyatan yakni menjadi wali rakyat.

Saat pemimpin itu layaknya seorang wali rakyat maka pemerintahannya lebih transformasional kerakyatan. Dia akan menggunakan posisinya untuk mengubah keadaan, berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik dan ke arah rakyat pemilik kedaulatan.

Tentu saja dia memerlukan dukungan pembantu2 yang kuat dan seide dalam memberdayakan program pemerintahan yang berorientasi kerakyatan tanpa melupakan kaidah dasar pemerintahan demokratis.

Jadi kalo awak tengok, Pemimpin tranformasional berbasis rakyat itu akan bisa menempatkan kekuasaan bukan sebagai faktor mutlak, dia akan lebih menghargai pengetahuan, visi, tata nilai, dan kompetensi orang sekitarnya untuk bisa menjadi abdi rakyat sebagai basis pemerintahan dan negara.

Awak jadi ingat John Locke yang pernah mengatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas pactum unionis dan pactum subjectionis. Pactum unionis adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah. Mandat rakyat diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam pactum subjectionis. Bukan kah itu sebuah bentuk sebuah perwalian dan kesetaraan dalam hak antara pemilik kedaulatan dan penerima amanah kedaulatan? Acem menurut klen?

Maaf kalo pandangan awak ini salah, maklum awak cuma rakyat jelata yang coba belajar. Kalo ada salah tolong laaa dibetolkan jangan dibully yooo