Ketika singgah ke redaksi Mimbar Umum, Bupati Deliserdang datang dengan optimisme. Salah satunya tentang Gerakan Pangan Murah (GPM) yang belakangan digelar di berbagai kecamatan. Kita patut mengapresiasi langkah ini. Setidaknya, ia menjadi capaian jangka pendek dalam menahan laju kenaikan harga bahan pokok yang sempat mencekik rakyat.
Kita masih ingat, sebelum pasar dibanjiri beras SPHP milik Bulog, harga sempat melonjak gila-gilaan. Beras medium bahkan menembus Rp17.500 per kilogram. Jumlahnya pun terbatas, bahkan sempat menghilang dari rak Indomaret, Alfamart, hingga supermarket lokal. Semua itu berawal dari kasus pengoplosan beras yang melibatkan perusahaan besar seperti Wilmar dan lainnya. Akibatnya, rakyat kecil jadi korban.
Kini memang ada sedikit kelegaan. Harga beras relatif turun. Minyak goreng Minyakita yang sempat Rp17 ribu perliter sudah kembali ke kisaran Rp16 ribuan. Tapi gula pasir masih membandel di harga Rp18 ribuan per kilogram. Pasar murah pun tak mampu menurunkannya secara signifikan. Artinya, gerakan pangan murah ini memang membantu, tapi belum menyelesaikan akar persoalan.
Janji Sederhana Bupati Deliserdang: Sehat, Kenyang, dan Sekolah untuk Semua
Apalagi, gerakan ini bukan hanya inisiatif Pemkab Deliserdang. Pemerintah provinsi bahkan pusat juga ikut menggelar operasi pasar dan bagi-bagi sembako. Dengan subsidi harga, warga bisa membeli lebih murah dari harga pasar. Rakyat memang diuntungkan. Tapi mari kita lihat sisi lain, dimana pedagang kecil justru jadi pihak yang dirugikan. Kedai-kedai kelontong yang biasa menjual beras, minyak, dan gula, tiba-tiba ditinggalkan pembeli. Warga lebih memilih antre di pasar murah. Dagangan pedagang kecil tak laku, bahkan menumpuk.
Jika kondisi ini terus berulang, berapa lama para pedagang kecil itu bisa bertahan? Apakah kita mau membela rakyat di satu sisi, tapi dalam waktu yang sama mematikan usaha rakyat kecil di sisi lain?
Gerakan pangan murah sejatinya adalah pertolongan pertama. Ia bisa menolong warga untuk sesaat, tapi tidak akan menuntaskan penyakit mahalnya harga pangan. Pemerintah harus berani masuk lebih dalam mulai dari membenahi tata niaga, memutus mata rantai tengkulak, dan membongkar siapa pemain besar yang sengaja mengerek harga untuk keuntungan sepihak.
Islam mengajarkan bahwa timbangan harus adil dan tidak boleh merugikan hak orang lain. Itu artinya, harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tapi juga urusan keadilan sosial. Selama distribusi dikuasai segelintir orang, rakyat akan terus jadi korban.
Maka, setelah gerakan pangan murah ini usai, jangan biarkan rakyat kembali membeli beras mahal, gula mencekik, dan minyak goreng yang harganya naik turun seperti cuaca. Deliserdang dan daerah-daerah lain di negeri ini membutuhkan kebijakan pangan yang berpihak, bukan hanya seremonial. Butuh keberanian melawan mafia pangan, bukan sekadar spanduk pasar murah.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
