Baru sehari duduk di kursi Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto sudah menggeser 88 perwira. Bukan satu atau dua. Tapi delapan puluh delapan.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Sebanyak 70 personel mendapat promosi atau menempati jabatan baru. Di dalamnya ada 14 pejabat utama Mabes Polri dan 19 Kapolda. Bagi sebuah institusi sebesar Polri, angka itu bukan angka kecil.
Menariknya, informasi tentang mutasi besar ini sebenarnya sudah sempat kami bicarakan sebelum telegram itu terbit. Pada hari pelantikan Jenderal Suyudi sebagai Kapolri, saya berbincang dengan Ketua PWI Sumut, H. Farinda Putra Sinik.
Dalam obrolan itu, Farinda memprediksi akan banyak perwira yang digeser. Salah satu nama yang disebutnya adalah Jenderal Dadang Hartanto. “Dadang bisa jadi Kapolda Metro,” kira-kira begitu percakapan kami.
Mengapa Dadang menjadi perhatian? Karena ia bukan sosok asing bagi kami di Sumatera Utara. Dadang pernah menjabat Kapolrestabes Medan dan Wakapolda Sumut. Rekam jejaknya cukup panjang. Di mata kami, ia juga dikenal sebagai perwira yang memiliki integritas dan religiusitas.
Prediksi itu ternyata menjadi kenyataan. Tidak lama setelah obrolan tersebut, telegram mutasi terbit. Dadang Hartanto ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya. Ia menggantikan Komjen Asep Edi Suheri yang bergeser menjadi Irwasum Polri. Jadi, obrolan di hari pelantikan itu ternyata bukan sekadar tebakan warung kopi.
Kembali ke soal mutasi. Perubahan kali ini memang sangat cepat. Orang-orang di kedai kopi mungkin akan bilang, “Wah, baru naik sudah main ganti orang.” Tapi kepolisian bukan kedai kopi. Ini institusi besar. Ada rantai komando. Ada jaringan kerja. Ada pengalaman. Ada kebiasaan yang sudah terbentuk bertahun-tahun.
Karena itu, ketika 88 perwira bergerak hampir bersamaan, publik wajar bertanya ada apa?
Polri tentu punya jawaban. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi dan rotasi sebagai bagian dari dinamika organisasi. Ada kebutuhan organisasi, pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Jawaban itu masuk akal. Tetapi publik juga tidak dilarang membaca lebih jauh. Sebab yang berganti bukan hanya Kapolda. Sejumlah posisi penting di Mabes Polri ikut berubah. Irwasum berganti. Kabaintelkam berganti. Kabareskrim berganti. Kabaharkam berganti. Kadivpropam berganti. Dan sejumlah posisi strategis lainnya ikut bergerak.
Jabatan-jabatan ini bukan jabatan pajangan. Di sanalah sebagian urat nadi penegakan hukum, intelijen, pengawasan internal dan pemeliharaan keamanan bekerja.
Maka kalau simpul-simpul penting itu bergerak hampir bersamaan, tentu menarik untuk melihat ke mana arah pergerakannya. Apalagi daerah yang ikut berganti bukan daerah sembarangan. Kapolda Metro Jaya berganti. Kapolda Jawa Barat berganti. Kapolda Jawa Tengah berganti. Kapolda Jawa Timur berganti. Kapolda Riau berganti. Kapolda Sumatera Utara juga berganti.
Untuk Sumatera Utara, wajah barunya adalah Brigjen Pol. Sonny Irawan. Ia menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto yang bergeser menjadi Wairwasum Polri. Dan Sonny sesungguhnya bukan orang baru di Sumut. Sebelumnya ia pernah menjabat Wakapolda Sumut sebelum mendapat penugasan sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.
Nah, di sinilah publik mulai membaca tanda-tanda. Sebagian mungkin melihatnya sebagai penyegaran biasa. Sebagian lain bisa melihatnya sebagai penataan ulang kekuatan di tubuh Polri.
Yang pertama adalah penjelasan resmi. Yang kedua adalah tafsir politik. Dan kita tidak boleh mencampur aduk keduanya. Tetapi kita juga tidak perlu pura-pura bahwa pergantian hampir seluruh simpul penting itu tidak memiliki arti apa-apa.
Dalam politik kekuasaan, siapa yang menempati sebuah kursi sering kali sama pentingnya dengan kebijakan yang lahir dari kursi tersebut. Karena itu, pertanyaan kita sederhana. Apakah Suyudi sedang sekadar merapikan rumah? Atau sedang mengubah cara rumah itu bekerja?
Jawabannya belum bisa diberikan hari ini. Terlalu cepat. Justru karena itu, masyarakat harus melihat langkah berikutnya. Siapa yang dipertahankan? Siapa yang kembali mendapat posisi penting? Siapa yang naik? Siapa yang tersingkir dari lingkaran strategis?
Dan yang paling penting, setelah semua pergantian itu, apakah polisi menjadi lebih berani berdiri di tengah? Bukan di belakang kekuasaan. Bukan pula di depan kekuasaan. Tetapi di tengah-tengah rakyat.
Sebab pada akhirnya, ukuran perubahan bukanlah berapa banyak perwira yang dipindahkan. Ukuran perubahan adalah bagaimana polisi menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya.
Kalau hukum semakin tegak, masyarakat akan merasakannya. Kalau polisi semakin profesional, masyarakat akan melihatnya. Kalau keadilan semakin dekat kepada rakyat kecil, masyarakat tidak perlu diberi tahu. Mereka akan mengalaminya sendiri.
Jadi, mutasi 88 perwira ini belum cukup untuk disebut pembersihan. Tetapi terlalu besar untuk dianggap sekadar rutinitas.
Kita tunggu saja. Rumah itu sedang dirapikan. Pertanyaannya sekarang, setelah dirapikan, untuk siapa rumah itu bekerja?
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
