Pergantian Kapolri akhirnya terjadi. Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan tongkat komando kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Presiden Prabowo melantik Suyudi di Istana Negara, Kamis, 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, panji-panji Tribrata pun berpindah tangan.
Di atas kertas, ini adalah pergantian biasa. Tapi politik dan kekuasaan tidak pernah memandang sesederhana itu. Sebab Listyo Sigit bukan sekadar Kapolri yang berganti. Ia adalah pejabat yang lahir dari sebuah konfigurasi kekuasaan yang berbeda. Ia menjadi Kapolri pada masa Presiden Jokowi. Sebelumnya ia pernah menjadi ajudan Jokowi dan kemudian menempati sejumlah jabatan strategis di kepolisian.
Karena itu, ketika Prabowo menggantinya setelah hampir enam tahun kepemimpinan Sigit, wajar bila publik bertanya: apakah ini sekadar pergantian orang atau tanda dimulainya babak baru hubungan antara kekuasaan dan kepolisian?
Pertanyaan itu semakin menarik karena Suyudi belum genap sehari duduk di kursi Tribrata ketika mutasi besar terjadi. Sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah dimutasi. Sebanyak 19 Kapolda bergeser. Sejumlah jabatan penting di Mabes Polri ikut berubah. Kabareskrim berganti. Kabaintelkam berganti. Irwasum berganti. Kabaharkam berganti. Kadivpropam pun berganti.
Bagi orang awam, mungkin ini cuma daftar nama. Tetapi bagi orang yang memahami organisasi, daftar nama seperti itu bukan perkara kecil.
Polisi itu bukan warung kopi yang cukup mengganti pemilik lalu selesai. Di dalamnya ada jaringan komando, hubungan kerja, pengalaman, loyalitas dan kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun.
Ketika begitu banyak posisi strategis bergeser hampir bersamaan, pertanyaan publik pun muncul. Ada apa?
Tentu Polri punya jawaban resmi. Mutasi disebut sebagai kebutuhan organisasi, pembinaan karier dan penyegaran tugas. Tentu jawaban itu sah. Tetapi masyarakat juga sah bertanya lebih jauh. Apakah ini benar-benar penyegaran? Ataukah sedang ada perubahan arah? Di sinilah Presiden Prabowo perlu diuji. Bukan diuji oleh pidato. Bukan pula oleh banyaknya pejabat yang diganti.
Publik ingin melihat apakah setelah pergantian ini penegakan hukum benar-benar semakin adil. Apakah polisi semakin berani menindak yang salah tanpa melihat siapa orangnya. Apakah hukum berhenti menjadi alat untuk menekan orang yang berbeda pendapat.
Sebab selama bertahun-tahun, problem terbesar penegakan hukum kita bukan cuma soal ada atau tidak adanya aturan. Masalahnya adalah kepercayaan.
Ketika masyarakat mulai merasa hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, di situlah wibawa hukum perlahan runtuh.
Karena itu, Suyudi membawa beban yang tidak ringan. Ia datang dengan doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”. Dalam uji kelayakan di DPR, ia menyatakan ingin melanjutkan pembenahan Polri dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih. Ini sangat bagus. Tapi masyarakat tidaklah membutuhkan kalimat bagus terlalu lama. Masyarakat ingin melihat buktinya.
Di kampung-kampung kita di Sumatera Utara, orang sederhana punya ukuran yang sangat sederhana pula. Kalau laporan kehilangan diproses, itu bagus. Kalau orang kecil mencari keadilan tidak dipingpong, itu bagus. Kalau polisi berani menindak pejabat, pengusaha, preman dan orang berkuasa ketika memang terbukti salah, itu baru luar biasa.
Jadi, pergantian Kapolri ini jangan dilihat hanya dari siapa yang pergi dan siapa yang datang. Yang jauh lebih penting adalah apakah cara kerja kekuasaan terhadap hukum ikut berubah? Kalau berubah, kita akan melihatnya. Kalau tidak berubah, masyarakat juga akan merasakannya.
Sebab yang ditunggu rakyat bukan sekadar wajah baru di Mabes Polri. Yang ditunggu adalah polisi yang benar-benar berdiri bersama rakyat.
Dan di situlah babak baru Suyudi dimulai.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
