LBH Medan Buka Layanan Hukum Medsos Demi Meminimalisir Covid

mimbarumum.co.idLembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan terapkan pelayanan hukum melalui media sosial (Medsos) demi meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 di Kota Medan.

“Untuk mengurangi pertemuan langsung dengan pengadu kita juga menerima pengaduan dari sosial media kita seperti, Facebook, Instagram dan Whats App,” kata Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan Maswan Tambak kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Baca JugaPengadilan Kembali Perketat Prokes 75 Pegawai Positif Covid

Dijelaskan Maswan, tujuannya untuk mepermudah dan mencegah penularan Covid serta mengurangi tatap langsung antara pihak LBH dengan pengadu.

“Itu sejauh ini yang kita terapkan.
Kita lakukan sejak di bulan Maret, dari Facebook kita terima 6 pengaduan dari Whats App ada kurang lebih 4,” imbuhnya.

Dikatakannya, yang pasti untuk LBH Medan sendiri tetap menerapkan protkol kesehatan.

“Misalnya bagi masyarakat yang mengadu ke LBH kita tetap meminta kepada pengadu menggunakan masker, di satu sisi kita juga menyediakan handsanitizer,” sebut Tambak.

Kendati demikian, Kadiv LBH Medan ini tidak menampik masih adanya pertemuan langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Namun jika harus ketemu, kita tetap jaga jarak dan kita pun selama ini untuk konsultasi dilakukan di ruang tengah lebih luas. Tetap kita upayakan sebisa mungkin kita terapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, beberapa staf di LBH Mesan telah mengikuti rapid test dan hasilnya negatif.

“Mari kita sama-sama mentaati protokol kesehatan. Tapi di satu sisi yang paling penting juga bagaimana kepada pemerintah untuk konsisten untuk menjalankan program itu sebenarnya,” imbaunya.

Maswan menilai, sejauh ini Kota Medan masih banyak orang yang berkerumun. Yang pada awalnya pusat-pusat pertemuan orang ramai ditutup dan pada akhirnya dengan belum turunnya angka korban Covid di buka kembali

“Seharusnya pemerintah lebih tegas menyikapi itu, karena memang di satu sisi ada pro dan kontra terkait tindakan-tindakan. Pemerintah harus bisa membaca manfaat mana yang bisa diterima,” pungkasnya.

Reporter : Jepri Zebua

Editor : Dody Ferdy