mimbarumum.co.id – Salah seorang Anggota DPRD Sumatera Utara berinisial PS diduga menggunakan ijazah palsu dalam pencalegan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara. Tudingan ini menambah ‘catatan hitam’ dari seorang wakil rakyat yang berupaya memanipulasi berkas untuk duduk sebagai wakil rakyat.
Merespon adanya dugaan itu, Ketua Perkumpulan Demokrasi 14 Sumut, Ahmad Fauzi Pohan, meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa oknum anggota dewan tersebut.
“Karena menjadi anggota dewan haruslah memakai jalur transparan serta harus amanah. Kalau awalnya saja sudah tidak jujur, tentu selanjutnya sulit untuk amanah,” ujar Fauzi, Senin (20/11/2023).
Ia juga meminta kepada KPU untuk lebih selektif dan bila perlu menggugurkan pencalonan dari oknum tersebut.
“Dari segi pendaftaran verifikasi administrasi saja sudah tidak beres apalagi untuk menanggung amanah rakyat. Jadi, KPU dalam hal ini, harus bersikap tegas,” desak Fauzi.
Dijelaskannya, sudah jelas dalam Kitab Undangundang Republik Indonesia (RI) menyatakan, “Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebesar Rp500 juta, bunyi pasal 272 Ayat (1) KUHP.
“Aparat penegak hukum dan pihak terkait harus mengecek ulang kebenaran dugaan ijazah palsu yang menuai kontroversi di mata masyarakat tersebut,” himbau Fauzi.
Kecurigaan dugaan Ijazah Palsu milik PS terlihat dalam tampilan berkas dengan legesan dari sekolah tampak bukan ijazah asli.
Terpisah, Ketua KPU Sumut Agus Arifin yang coba dikonfirmasi lewat telepon mau chat, hingga berita ini masuk ke meja redaksi, masih belum merespon.
Reporter : Jafar Sidik
