Sebelum Koperasi Merah Putih, Apa Kabar BUMDes?

Berita Terkait

Sebelum membahas lebih jauh tentang kebijakan program Koperasi Merah Putih, saya teringat dengan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah diluncurkan sebelumnya. Sama. Program itu juga dalam rangka meningkatkan perekonomian desa.

Satu pertanyaan sederhana kita muncul. Apa kabar dengan program yang lama itu? Pertanyaan ini layak terlontar ketika pemerintah begitu bersemangat membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi, ini bukan karena menolak upaya memperkuat ekonomi desa. Tapi hanya mempertanyakan perihal caranya.

Saya hanya teringat bahwa sebelum Koperasi Merah Putih hadir, desa-desa di Indonesia sebenarnya sudah memiliki lembaga ekonomi yang lain. Namanya Badan Usaha Milik Desa. Atau yang lebih akrab kita kenal sebagai BUMDes.

Lembaga ini bukan barang baru. Usianya sudah cukup panjang. Ia lahir dengan harapan yang besar. Dan dana desa juga ikut menopangnya. Pemerintah pun ikut mendorong pembentukannya.

Desa-desa akhirnya berlomba mendirikannya. Saat itu harapannya juga tidak kalah mulia. BUMDes diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi desa. Menjadi sumber pendapatan desa. Menjadi wadah usaha masyarakat. Menjadi alat untuk memperkuat kemandirian desa.

Semua terdengar indah. Dan memang ada BUMDes yang berhasil. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan itu. Ada desa yang mampu mengelola wisata. Ada yang mengelola air bersih. Ada yang mengembangkan perdagangan hasil pertanian. Ada pula yang berhasil menambah pendapatan asli desa. Mereka layak diapresiasi.

Tetapi di sisi lain, tidak sedikit BUMDes yang nasibnya tidak seindah yang dibayangkan. Sebagian tidak lagi aktif. Sebagian kesulitan mengembangkan usaha. Sebagian hanya hidup di atas kertas.

Data yang pernah disampaikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa ada ribuan BUMDes yang pernah dibentuk belum mampu menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan.

Angka itu tentu bukan angka yang kecil. Karena di balik setiap BUMDes terdapat harapan. Terdapat tenaga. Terdapat waktu. Dan tentu saja terdapat uang yang pernah dikeluarkan untuk membangunnya.

Karena itu saya merasa ada satu pertanyaan yang layak diajukan. Apa evaluasi yang telah dilakukan terhadap pengalaman BUMDes sebelum pemerintah melahirkan Koperasi Merah Putih?

Apakah persoalan yang membuat sebagian BUMDes tidak berkembang sudah benar-benar dipahami? Apakah kelemahannya sudah dipetakan? Apakah pelajarannya sudah dicatat? Ataukah kita sedang bergegas membangun lembaga baru sebelum selesai memahami persoalan lembaga yang lama?

Lagi-lagi, Saya tidak tahu jawabannya. Tetapi pertanyaan itu penting. Karena sejarah pembangunan sering kali mengajarkan satu hal.

Masalah tidak selalu selesai hanya dengan membentuk organisasi baru. Kadang-kadang masalah justru berada pada cara organisasi itu dikelola. Kadang-kadang masalah berada pada kualitas sumber daya manusianya. Kadang-kadang masalah berada pada model usahanya. Dan kadang-kadang masalah berada pada kenyataan bahwa kebutuhan masyarakat tidak pernah benar-benar dipahami sejak awal.

Jika itu yang terjadi, maka mengganti nama lembaga belum tentu menyelesaikan persoalan. Membangun organisasi baru juga belum tentu menghasilkan hasil yang berbeda.

Saya jadi membayangkan seorang petani yang memiliki cangkul rusak. Alih-alih memperbaikinya, ia membeli cangkul baru. Lalu ketika cangkul baru itu bermasalah, ia kembali membeli cangkul yang lain.
Begitu seterusnya. Padahal persoalan sebenarnya mungkin bukan pada cangkulnya. Melainkan pada cara menggunakannya.

Karena itu sebelum kita terlalu jauh berbicara tentang Koperasi Merah Putih, mungkin ada baiknya kita menoleh sejenak ke belakang. Melihat kembali perjalanan BUMDes. Mempelajari keberhasilannya. Mengakui kegagalannya. Dan mengambil pelajaran dari keduanya.

Sebab pembangunan yang baik bukan hanya tentang kemampuan menciptakan program baru. Tetapi juga tentang keberanian belajar dari program yang sudah ada. Karena pelajaran yang tidak pernah dipelajari biasanya akan kembali datang dalam bentuk yang berbeda.

Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/miimbarumum

Tinggalkan Balasan

spot_img

Berita Pilihan

Tom Lembong dan Pertanyaan Tentang Kepercayaan kepada Hukum

Pada episode sebelumnya kita sampai pada satu pertanyaan, bagaimana kalau masyarakat tidak sepenuhnya percaya kepada orang yang diberi kewenangan...