Di balik proyek pencitraan bernama revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, ada realitas getir yang harus ditanggung warga, banjir yang makin sering, kemacetan yang makin parah, dan kota yang makin jauh dari akal sehat tata ruang. Ruang publik yang dulu terbuka dan berpohon rindang itu, kini perlahan berubah menjadi ruang keras yang kaku, tidak ramah air, tidak ramah manusia.
Sejak dimulainya pengerjaan revitalisasi besar-besaran pada 2023, warga sekitar kawasan Kesawan dan sekitarnya mulai merasakan perubahan yang tidak nyaman. Salah satu yang paling menonjol adalah intensitas banjir yang meningkat saat hujan deras mengguyur kota. Kawasan seputar Jalan Pulau Pinang, Balai Kota, dan Jalan Stasiun sering tergenang. Drainase lama tak sanggup lagi menampung limpahan air yang dulu diserap tanah dan akar pohon di Lapangan Merdeka.
Kini, lapangan itu lebih mirip panggung beton. Rumput diganti lantai granit. Pohon-pohon tua ditebang. Tanah yang dulu “hidup” dan bernapas, sekarang ditutup rapat oleh perkerasan. Kota yang menolak air adalah kota yang menolak waras. Medan sedang menuju ke sana.
Kita sedang menyaksikan pengingkaran terhadap fungsi ekologis ruang publik. Alih-alih menata kota dengan prinsip keberlanjutan, pengambil kebijakan justru memilih jalan estetika semu – yang terlihat indah di brosur, tapi merusak dalam kenyataan.
Belum lagi soal kemacetan. Proyek revitalisasi yang memakan separuh area jalan dan parkir membuat mobilitas warga terganggu. Apalagi di jam sibuk atau saat ada event pemerintah. Jalan-jalan sekitar lapangan kerap macet karena ruang sirkulasi kendaraan berkurang, sementara akses publik tidak ditata ulang secara bijak. Pejalan kaki tersingkir, pengendara sepeda tak punya ruang aman, dan angkutan umum tak mendapat prioritas.
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari ketimpangan orientasi pembangunan yang lebih mementingkan “tampilan” daripada fungsi. Kota seperti ingin jadi etalase, bukan rumah. Pemimpin kota seolah lupa bahwa sebuah ruang publik bukan hanya tentang menata, tapi juga tentang merawat keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.
Ironisnya, proyek ini terus berjalan meski ditengarai penuh persoalan. Hingga hari ini, tidak terdengar langkah dari Inspektorat, BPK, BPKP, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki potensi penyimpangan anggaran. Padahal nilainya fantastis, mencapai ratusan miliar rupiah. Jika rakyat kecil salah hitung lima ribu rupiah dalam dana bantuan, ia bisa dituduh korupsi. Tapi ketika proyek megabesar mengubah ruang hidup rakyat dan menimbulkan dampak nyata, semua diam.
Lapangan Merdeka seharusnya menjadi paru-paru kota. Tapi kini, ia menjadi paru-paru yang dicor. Kota kehilangan tempat bernapas, dan rakyat kehilangan ruang bernaung. Apakah ini yang kita sebut pembangunan? Ataukah ini hanya cara lain menyingkirkan rakyat demi kenyamanan segelintir elite?
Tulisan ini telah terbit di edisi cetak koran Mimbar Umum dan edisi e-paper : https://www.myedisi.com/mimbarumum
