mimbarumum co.id – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan menegaskan, PDI Perjuangan tidak menganut politik oportunis yang oleh karena ambisi kekuasaan apalagi menghalalkan segala cara.
Maka dari itu, kekosongan posisi wakil presiden tidak akan dimanfaatkan PDI Perjuangan dengan menyodorkan kadernya sebagai wakil presiden, sekalipun diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.
“PDI Perjuangan akan tetap setia dalam posisi partai penyeimbang di luar pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Sutrisno Pangaribuan dalam siaran persnya kepada wartawan di Medan, Kamis (12/11/2026).
Maka, lanjut Sutrisno, kalau sebelumnya seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP), maka pilihan tersebut lahir dari fakta- fakta hukum. Yakni bahwa Gibran bermasalah sejak dipaksakan sebagai calon wakil presiden.
PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo dan partai koalisi pengusungnya untuk menetapkan dan mengusulkan dua nama calon wakil presiden baru. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi cawapres baru adalah tidak menjadi atau menambah beban bagi Presiden Prabowo seperti Gibran.
Kriteria berikut adalah tidak menjadi bagian dari geng solo, tidak terlibat dalam geng parcok, dan tidak termasuk dalam komplotan Listyo Sigit Prabowo (LSP). “Artinya niatnya tulus mendampingi Presiden Prabowo menuntaskan periode hingga Pilpres 2029. Tidak memiliki agenda politik dan ambisi politik sebagai Capres 2029,” sebutnya.
Untuk itu, lanjut Sutrisno, PDI Perjuangan menyarankan Presiden Prabowo Subianto tidak mengusulkan calon wakil presiden dari salah satu dari Ketum Parpol pengusung untuk menghindari konflik kepentingan antar Parpol. Presiden Prabowo sebaiknya memilih calon wakil presiden profesional, independen, dan berlatar belakang administratur pemerintahan yang handal yang mampu menutupi kekurangan dan kelemahan Mensesneg dan Menseskab.(djamaluddin/R)