mimbarumum.co.id – BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memperkuat sinergi dalam upaya mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) melalui Rapat Forum Kepatuhan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja serta memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal, khususnya pekerja rentan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Yusrizal, S.T., M.T., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Elly Safitri Harahap, S.H., M.H., Kepala BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tenggara, Syarifah Mirazona, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait dan undangan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Yusrizal, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan di tingkat desa.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mendorong pemberian perlindungan bagi minimal 10 tenaga kerja rentan di setiap desa. Selain itu, perlindungan bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kader desa juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Komitmen tersebut direncanakan akan dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2027.
Yusrizal juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah berencana memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, tenaga kontrak, tenaga bakti, dan tenaga lainnya pada tahun 2027.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga menegaskan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam seluruh proyek jasa konstruksi, baik pekerjaan perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Tenggara.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tenggara, Syarifah Mirazona, menjelaskan bahwa Universal Coverage Jamsostek (UCJ) merupakan upaya untuk memastikan seluruh pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, mendapatkan perlindungan aktif melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, UCJ memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dari berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi selama menjalankan aktivitas pekerjaan maupun ketika memasuki masa pensiun.
Ia juga memaparkan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Melalui program tersebut, pekerja memperoleh perlindungan dan manfaat sesuai ketentuan apabila mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, memasuki usia pensiun, maupun menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.
Eriadi: Perlindungan Pekerja Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Langsa, Eriadi, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
Menurut Eriadi, pencapaian Universal Coverage Jamsostek tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kepesertaan, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan pekerja, terutama kelompok pekerja rentan yang memiliki risiko sosial ekonomi cukup tinggi.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja. Jangan sampai ketika terjadi risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, pekerja dan keluarganya harus menghadapi kesulitan ekonomi karena tidak memiliki perlindungan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang mulai memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan, perangkat desa, tenaga kontrak, hingga tenaga kerja sektor jasa konstruksi,” ujar Eriadi.
Lebih lanjut, Eriadi menegaskan bahwa keberhasilan mencapai Universal Coverage Jamsostek membutuhkan kolaborasi dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menghadirkan kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja, sementara BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan edukasi, sosialisasi, pendampingan, serta pelayanan kepesertaan kepada masyarakat dan pemberi kerja.
“Kami berharap Forum Kepatuhan ini tidak berhenti pada pertemuan dan kesepakatan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, mulai dari penguatan regulasi daerah, optimalisasi alokasi anggaran, peningkatan kepatuhan perusahaan dan pemberi kerja, hingga perluasan perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja rentan di tingkat desa,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang. Dengan terlindunginya pekerja, keluarga yang ditinggalkan maupun pekerja yang mengalami risiko dapat memperoleh manfaat sehingga keberlangsungan ekonomi keluarga tetap terjaga.
Melalui penguatan Forum Kepatuhan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, aparat penegak hukum, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tanpa memandang jenis pekerjaan maupun besarnya penghasilan.
Dengan semakin luasnya cakupan perlindungan, diharapkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dapat meningkat serta mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Reporter : Siti Amelia