Akhirnya, beberapa ruas jalan di Deliserdang mulai diperbaiki. Warga sedikit lega, setidaknya lubang yang selama ini membuat motor tergelincir dan mobil oleng mulai ditutup aspal baru. Tentu kita bisa mengapresiasi langkah Pemkab. Tapi apresiasi itu tak boleh membuat kita menutup mata dari persoalan yang lebih serius meliputi kualitas dan transparansi dalam pekerjaannya.
Tapi di balik kabar baik itu, keresahan baru muncul. Kualitas pekerjaan jadi pertanyaan besar. Apakah proyek ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, atau sekadar formalitas agar laporan bisa disetorkan? Jangan-jangan ini hanya proyek tambal sulam yang setahun dua tahun sudah kembali bopeng. Jika itu yang terjadi, rakyat lagi-lagi yang jadi korban.
Sejak dulu, memang masalah kita bukan hanya sekadar jalan rusak. Masalahnya ada di cara pemerintah membangun. Banyak proyek yang selesai hari ini, rusak lagi besok. Rakyat jadi korban dua kali. Pertama, karena terlalu lama dibiarkan melewati jalan hancur. Kedua, karena pajak mereka kembali dipakai untuk proyek setengah hati yang cepat ambruk. Inilah wajah pembangunan yang lebih mirip bancakan ketimbang pengabdian.
Dan mari kita bicara apa adanya, yakni tentang hilangnya papan informasi proyek. Ini adalah modus lama, padahal undang-undang jelas mengatur bahwa setiap proyek wajib memuat informasi siapa yang mengerjakan, berapa nilainya, dan target pekerjaannya. Lihatlah pekerjaan di Jalan Kapten Batu Sihombing Medan Estate, lalu di Jalan Sederhana Desa Sambirejo Timur, Simpang Beringin Pasar 7 Tembung dan Jalan Pasar 6 Tembung, semuanya dikerjakan tanpa satu pun papan proyek terpampang.
Transparansi yang absen senantiasa menimbulkan bau busuk. Dugaan permainan anggaran jadi tak terelakkan. Rakyat sah untuk curiga, jangan-jangan proyek ini hanya kedok untuk bagi-bagi rezeki antara pejabat dan kroninya. Jalan yang mulus mungkin bisa menipu mata sebentar, tapi tak bisa menipu nurani rakyat yang sudah kenyang pengalaman.
Allah sudah mengingatkan: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188). Uang rakyat yang disulap jadi keuntungan pribadi adalah bagian dari kezhaliman yang nyata. Dan kezhaliman itu, sekecil apapun, pasti berbalik azab.
Pemkab Deliserdang harus ingat, rakyat tak hanya butuh jalan yang mulus, mereka butuh pemerintahan yang jujur. Jika papan proyek saja hilang, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa uang mereka tak ikut hilang di jalanan? Rakyat sudah terlalu sering disuguhi wajah lama dengan cat baru.
Dan di sinilah bupati serta dewan seharusnya turun tangan. Jangan hanya datang saat kampanye dengan janji manis. Jangan hanya pamer piagam “kabupaten layak anak” di atas panggung. Turunlah ke jalan yang becek. Rasakan asap dan debu proyek yang dikerjakan asal-asalan. Tanyakan ke rakyat apakah mereka puas dengan kerja kalian.
Kalau bupati terus menutup mata, dan dewan sibuk menghitung gaji serta tunjangan tanpa peduli keringat rakyat, maka tunggulah saat kepercayaan itu runtuh. Sebab rakyat yang lapar, marah, dan dikhianati, pada akhirnya tidak butuh banyak teori: mereka hanya butuh keadilan. Dan bila keadilan itu tak datang, maka bupati dan dewanlah yang akan dihakimi sejarah.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum dengan judul : Sebagian Jalan Deliserdang Mulai Mulus, Tapi Rakyat Khawatir Ada Modus Lama
