Ada batas yang seharusnya tidak boleh dilampaui oleh siapa pun yang diberi kewenangan negara. Jabatan boleh tinggi, kekuasaan boleh besar, tetapi etika dan kepatutan semestinya tetap menjadi pagar.
Penyadapan memang bukan sesuatu yang sepenuhnya dilarang. Dalam kondisi tertentu, tindakan itu dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, justru karena menyangkut privasi dan hak seseorang, penyadapan tidak boleh dilakukan sesuka hati. Harus ada dasar hukum, tujuan yang jelas, prosedur yang sah, dan pertanggungjawaban.
Persoalannya menjadi jauh lebih serius ketika penyadapan diduga dilakukan bukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, melainkan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Apalagi jika sasaran penyadapan adalah kepala negara sendiri.
Di titik ini, kita tidak lagi sekadar berbicara tentang pelanggaran prosedur. Kita sedang berhadapan dengan persoalan etika kekuasaan.
Untuk apa sebenarnya kewenangan itu digunakan? Melindungi negara atau justru menjadi alat bagi kepentingan kelompok dan ambisi politik tertentu?
Bayangkan, seseorang yang diberi kepercayaan memegang jabatan strategis di institusi negara justru diduga menggunakan kewenangannya untuk mengawasi kepala negara tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Apa pun pangkat dan kedudukannya, tindakan semacam itu patut dipertanyakan.
Bahkan, seandainya orang yang diduga terlibat masih menjabat Kapolri sekalipun, jabatan tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan tindakan yang tidak patut.
Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab etik yang melekat padanya.
Sebab, jabatan bukanlah lisensi untuk melakukan apa saja. Kekuasaan bukan pula cek kosong yang membebaskan pemegangnya dari batas-batas moral.
Lebih jauh, muncul pula tudingan dari sejumlah pihak mengenai siapa sesungguhnya pihak yang berada di balik penggunaan hasil penyadapan tersebut. Jika dugaan tentang adanya mantan presiden sebagai pengguna akhir atau pihak yang menerima manfaat dari operasi penyadapan itu kelak terbukti, persoalannya tentu semakin serius.
Namun, tudingan tetaplah tudingan. Ia harus dibuktikan, bukan dijadikan vonis sebelum proses hukum selesai. Justru di sinilah pentingnya penyelidikan yang terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih.
Ada satu hal yang lebih menggelisahkan. Jika penyadapan itu benar-benar berkaitan dengan upaya makar atau usaha merebut kekuasaan melalui cara-cara yang tidak konstitusional, pertanyaan kita bukan hanya siapa pelakunya.
Kita juga perlu bertanya, di mana nurani mereka ketika merencanakan dan menjalankan tindakan itu?
Apakah tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui cara curang akan meninggalkan persoalan moral yang panjang? Apakah kemenangan politik yang dibangun di atas pengkhianatan terhadap amanah negara masih bisa disebut sebagai keberhasilan?
Kekuasaan yang diperoleh dengan mengakali hukum mungkin saja tampak menguntungkan dalam jangka pendek. Namun, ia tidak pernah benar-benar bebas dari beban pertanggungjawaban. Ada hukum yang harus dihadapi, ada kepercayaan publik yang dipertaruhkan, dan ada pertanggungjawaban moral yang tidak bisa dihindari.
Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Tidak pula kekurangan orang yang memiliki jabatan dan akses terhadap berbagai fasilitas kekuasaan. Yang justru harus terus dijaga adalah kesadaran bahwa kewenangan negara bukan milik pribadi, bukan milik keluarga, dan bukan milik kelompok politik tertentu.
Kepolisian, intelijen, dan seluruh perangkat negara dibentuk untuk melayani kepentingan negara dan rakyat. Bukan untuk menjadi alat bagi siapa pun yang ingin mempertahankan, merebut, atau memperluas kekuasaan.
Karena itu, kasus ini harus diusut sampai terang. Siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa semua itu dilakukan. Jangan berhenti pada pelaksana lapangan jika memang ada pihak lain yang berada di belakangnya.
Pada akhirnya, persoalan ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang bisa dilakukan oleh orang berkuasa patut dilakukan. Tidak semua yang dapat dijangkau oleh kewenangan boleh disentuh begitu saja.
Sebab, ketika jabatan kehilangan etika, kekuasaan kehilangan kendali. Dan ketika nurani sudah dikalahkan oleh ambisi, negara bisa saja berubah menjadi panggung perebutan kekuasaan, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang menanggung akibatnya.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum