mimbarumum.co.id – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak Pemko Medan; Pemko Binjai; dan Pemkab Deli Serdang untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Sumut. Terutama dalam hal pengembangan angkutan massal berbasis jalan/Bus Rapit Transit (BRT). Yakni di kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang) nantinya.
Hal ini Gubernur Edy Rahmayadi samapaikan pada pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi; Wali Kota Medan Bobby Nasution; Wali Kota Binjai Amir Hamzah; serta Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar. Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (12/1/2022).
Pertemuan tersebut membahas pengembangan angkutan massal BRT Mebidang, sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama.
“Pengembangan jalan ini memang sudah terlambat, dan ini harus kita kejar. Ini harus di tata dengan baik. Kita harus saling berkolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Kementrian Perhubungan yang sangat perhatian dengan Sumut,” ucap Edy Rahmayadi.
Untuk Kota Medan, Edy Rahmayadi meminta agar Wali Kota Bobby Nasution memulai dengan penertiban bus dan angkutan umum. Termasuk parkir dan bahu jalan. Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut menurut Edy memiliki jalan yang sudah tidak memadai. Terlebih dengan populasi penduduk yang terus meningkat. “Sementara bahu jalan kita yang masih kecil. Di tambah lagi parkir kendaraan yang semrawut,” katanya.
Menurut Edy, pengembangan angkutan masal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Mebidang ini. Juga bertujuan mempersiapkan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumut.
Dirjen Perhubungan Darat Akan Bantu
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi pada kesempatan itu mengatakan; akan membantu pembangunan dan pengembangan angkutan massal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deliserdang. Yang akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun dari Bank Dunia dan Agence Francaise De Developpement (AFD).
Dia menjelaskan, pembangunan BRT ini rencananya akan di mulai Februari tahun ini. Kemudian akan beroperasi pada tahun 2023. Di dahului pembangunan konstruksi Depot di Terminal Amplas dan Pinang Baris. Koridor BRT terproteksi akan di bangun sepanjang 21 km, dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas. Terdapat 33 stasiun BRT di sepanjang koridor terproteksi, dengan jarak rata-rata antarstasiun sekitar 600 meter.
“Yang utama kami minta adalah manajemen parkir yang harus di tertibkan. Kemudian penataan lingkungan dan jalur bahu jalan yang dapat di gunakan bagi pejalan kaki dan jalur sepeda,” ucap Budi.
Selain itu, Budi juga meminta Pemerintah Daerah juga menyosialisasikan pada masyarakat. Yakni untuk dapat menggunakan transportasi massal guna mengurangi kemacetan. “Kalau kita lihat data kecelakaan, di Medan ini cukup tinggi yang dilihat dari klaim jasa asuransi bagi kecelakaan di Kota Medan,” katanya.
Reporter : Siti Amelia/Rilis
