mimbarumum.co.id – Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan sekaligus tekanan dari Forum Organisasi Kepemudaan Islam. Lima organisasi pemuda Islam mendesak pemerintah memastikan seluruh agenda Asta Cita benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat.
Desakan itu disampaikan Forum Organisasi Kepemudaan Islam dalam Refleksi Kebangsaan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Al-Irsyad (Al-Irsyad Al-Islamiyyah), Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Forum tersebut menghimpun Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Al-Irsyad, Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Pemuda Hidayatullah, dan Barisan Muda Al-Ittihadiyah.
Salah seorang inisiator Forum, Habib Fathan Ibrahim dari Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, mengatakan refleksi kebangsaan digelar karena cita-cita kemerdekaan untuk menghadirkan masyarakat yang adil, makmur, berdaulat, dan sejahtera dinilai belum sepenuhnya dirasakan seluruh rakyat.
“Bangsa ini masih disibukkan dengan lemahnya penegakan hukum, ketimpangan pendidikan dan ekonomi yang kian melebar, konflik agraria yang makin kerap mengemuka, eksploitasi sumber daya alam yang mengancam ekosistem, dekadensi moral generasi muda, serta belum terwujudnya kedaulatan pangan,” ujar Habib Fathan.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah serius Indonesia yang kini memasuki tahun ke-81 kemerdekaan. Karena itu, Forum Organisasi Kepemudaan Islam menilai pembangunan nasional tidak cukup hanya dituangkan dalam agenda dan dokumen perencanaan.
Asta Cita yang menjadi arah pembangunan pemerintahan Prabowo menuju Indonesia Emas 2045, kata dia, harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, transparan dan terukur.
“Kami yang terhimpun di Forum Komunikasi Kepemudaan Islam menyerukan agar seluruh jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR, dan seluruh lembaga negara untuk mempercepat serta memastikan realisasi Asta Cita secara konkret, transparan, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Forum menyatakan mendukung arah pembangunan nasional yang terkandung dalam Asta Cita. Namun dukungan tersebut disertai tuntutan agar pemerintah tidak menjadikan Asta Cita sekadar janji atau slogan politik.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum menyoroti delapan persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Pertama, penegakan hukum yang berkeadilan dan pemberantasan korupsi. Kedua, reformasi pendidikan nasional. Ketiga, jaminan terhadap kebebasan berpendapat.
Forum juga mendorong pembentukan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan LGBT, penyelamatan ekonomi rakyat dari judi online dan pinjaman online, serta pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan.
Dua tuntutan lainnya menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan serta perwujudan kedaulatan pangan nasional.
Forum menilai sejumlah persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sekaligus menentukan kualitas perjalanan Indonesia menuju satu abad kemerdekaan.
Karena itu, pemuda Islam meminta Presiden, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR dan seluruh lembaga negara tidak hanya berbicara mengenai target pembangunan, tetapi memastikan adanya pelaksanaan, pengawasan dan hasil yang dapat diukur publik.
“Asta Cita harus direalisasikan, bukan sekadar dijanjikan. Pemuda bersatu, rakyat berdaulat, Indonesia bermartabat.” demikian penegasan Forum Organisasi Kepemudaan Islam dalam pernyataan sikapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada 26 Agustus 2026 sebagai bentuk tanggung jawab moral, keagamaan dan kebangsaan pemuda Islam dalam mengawal arah pembangunan Indonesia.
Sumber: rilis
