Jumat, Maret 29, 2024

Pemicu Kenaikan Harga BBM Itu Ternyata Bagian Langkah Pemulihan Ekonomi Sumut

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Pergub No. 1/2021 tentang kenaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang telah memunculkan polemik karena menjadi pendorong bagi Pertamina untuk menaikkan harga BBM, ternyata menjadi salah’satu opsi dari 4 (empat) langkah strategis yang akan dilakukan gubernur untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

“Melakukan empat langkah yaitu percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota, pengawasan distribusi bahan pangan, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, dan penyesuaian Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB),” kata Gubernur Edy Rahmayadi.

Ia menyampaikan saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumut di Ballroom Hotel Adimulya Medan, Jumat (9/4/21).

Untuk serapan anggaran APBD, Edy Rahmayadi mendorong Pemko/Pemkab mempercepat tender-tender dan juga belanja daerah.

Serapan anggaran APBD akan menjadi stimulus ekonomi di masing-masing daerah, sehingga membantu pemulihan ekonomi.

“Pemkab/Pemko harus lakukan percepatan serapan anggaran, karena hal itu akan menjadi stimulus ekonomi di daerah kita masing-masing,” ucapnya.

Sedangkan penyesuaian PBBKB dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah bisa meningkatkan serapan anggarannya dan menghindari deflasi.

‘Penyesuaian PBBKB juga dilakukan untuk itu, agar serapan anggaran di Sumut lebih besar, sehingga kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita dan menghindari deflasi berat,” ujar Edy Rahmayadi.

Kemudian, katanya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor harga karena biasanya harga bahan pangan melonjak menjelang Ramadan dan Lebaran.

Produksi Bawang Merah Baru 64 Persen

Sumut sendiri cukup baik dalam memproduksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam dan minyak, keenam bahan pangan ini surplus. Hu

Tetapi, untuk bawang merah, Sumut baru mampu memproduksi 64% dari total kebutuhan, sedangkan bawang putih 4,6%. Sedangkan komoditas gula pasir Sumut 100% memasok dari luar daerah.

“Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga yang terjangkau perlu dilakukan monitoring pada sektor distribusinya,” ucap Edy.

Tak Ada Alasan Harga Naik Jelang Ramadhan dan Lebaran

Edy Rahmayadi berharap Tim Satgas Pangan bisa bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan.

“Kita banyak yang surplus, jadi harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya, walau ini menjelang Ramadan dan Lebaran,” kata Edy.

Menurutnya, jika terjadi kenaikan harga secara drastis berarti ada masalah, apakah itu pada  distribusi atau permainan tengkulak.

“Satgas Pangan perlu memonitoring ketat hal ini. Kalau harganya melonjak bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita mengalami deflasi,” kata Edy.a

Pangan Berpengaruh Besar

Ketersediaan bahan pangan dan harga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu.

Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21% (yoy). Edy Rahmayadi berharap kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumut diharapkan mampu mencapai 0%.

“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0%, karena itu empat langkah ini kita ambil,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.

Ekonomi Sumut Kontraksi

Kepala BI Perwakilan Sumut Soekowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan I tahun ini diprediksi masih terkontraksi 1,07%, sehingga perlu upaya-upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi.

Selain empat upaya yang dilakukan Pemprov Sumut, juga perlu dilakukan pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD).

Sampai saat ini, katanya, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut yang sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian (EPTD), selanjutnya akan disusul daerah-daerah lain.

“Pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, tetapi hasil assessment kami prediksi kami masih minus, tetapi untuk tahun 2021 secara keseluruhan diprediksikan tumbuh 4,5%,” katanya.

Dengan mengimplementasikan EPTD keuangan daerah akan lebih transparan karena semua terdata sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan.

Turut hadir pada acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran TP2DD Sumut Wakapolda Sumut Dadang Hartanto,

Hadir juga Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori dan Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sumut Arif Mandu. Selain itu juga hadir Bupati/Walikota se- Sumut baik secara fisik maupun virtual dan OPD terkait Pemprov dan Pemkab/Pemko.

Reporter : Masrin/ril

Editor : Masrin

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
Berita Terbaru

APDESI Deli Serdang Gelar Buka Puasa Bersama dengan Jaksa Garda Desa, Bahas Hal Ini

mimbarumum.co.id - Asosiasi Perkumpulan Kepala Desa Seluruh Indonesia ( APDESI) Kabupaten Deli Serdang menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan...

Baca Artikel lainya