Jumat, Maret 29, 2024

Pemerintah Ingin Genjot KUR Berbasis Klaster

Baca Juga

mimbarumum.co.idPemerintah ingin menggenjot realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM berbasis klaster karena dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19.

“Solusi mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong sektor UMKM melalui KUR klaster,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam webinar KUR Klaster dari Desa di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, selain mempercepat bangkitnya ekonomi, pengembangan UMKM berbasis klaster juga akan memberikan efisiensi kepada bank karena antarkelompok dapat saling mengawasi.

Baca Juga : Apindo Medan Bantu Pelaku UKM Urus Perizinan

Tak hanya itu, lanjut dia, bank juga tidak perlu mencari satu per satu nasabahnya dan klaster ini menciptakan saling berbagi pengetahuan atau keahlian.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga, kata dia, ada 729 potensi penyaluran KUR klaster yang terdiri dari 721 potensi penyaluran KUR klaster satu desa memproduksi satu produk (OVOP) dan delapan KUR klaster pesantren (OPOP).

Sebagian besar potensi klaster ini merupakan sektor produktif yaitu pertanian sebanyak 284 klaster dan industri pengolahan sebanyak 178 klaster diantaranya seperti peternakan, perikanan, kerajinan kecil dan industri.

Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap UMKM pada pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 karena sektor ini termasuk strategis yang menggerakkan ekonomi nasional.

Kontribusi UKM

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah UMKM di Indonesia tahun 2018 mencapai 64,19 juta, sebanyak 63,35 juta diantaranya adalah pelaku usaha mikro. Sisanya sebesar 0,005 juta unit usaha besar, 0,06 juta unit usaha menengah, dan 0,78 juta unit usaha kecil.

Sektor UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nonmigas 14,37 persen tahun 2018.

Besarnya porsi UMKM terhadap perekonomian nasional dan mencermati dampak COVID-19 memukul sektor ini, pemerintah menganggarkan Rp123, 46 triliun dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun alokasinya untuk subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana di bank untuk keringanan UMKM terdampak COVID-19 sebesar Rp78,78 triliun, dan belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun.

Selain itu, penjaminan modal kerja Rp1 triliun, insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir UMKM sebesar Rp1 triliun. (antara)

Editor : Masrin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
Berita Terbaru

Berkah Ramadhan, Bakopam Salurkan Bantuan dari Yayasan Metta Jaya Bodhicitta untuk Anak Yatim dan Kaum Dhuafa 

mimbarumum.co.id - Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumut kembali melaksanakan kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di bulan...

Baca Artikel lainya