Tak semua pasar menjadi berkah. Di banyak sudut Deliserdang hari ini, justru pasar-pasar itulah yang menjadi biang tumpatnya napas jalanan. Di sekujur Kecamatan Percut Sei Tuan hingga Hamparan Perak, pasar tak lagi hanya menjadi ruang transaksi warga, tapi telah menjelma jadi monster yang melumat bahu jalan, menyita sabar pengendara, dan menampar wajah ketidakhadiran negara.
Di Pasar Baru kawasan Simpang Jodoh, Tembung, para pedagang tidak sekadar berjualan. Mereka mendirikan tenda, bentangkan tikar, susun meja kayu, hingga mengubah separuh badan jalan menjadi deretan warung dadakan. Akibatnta, pengendara dari arah Pasar 8 yang hendak menuju Kota Medan atau sebaliknya harus mengurut dada lebih dari sekali. Bukan hanya karena sempitnya jalan yang tersisa, tapi juga karena harus beradu urat dengan parkir liar, pengunjung pasar yang menyebar ke badan jalan, dan oknum-oknum pengelola yang entah siapa, entah bagaimana bisa sebebas itu.
Dan masalah ini tak hanya milik pasar resmi. Pasar-pasar ilegal yang semula cuma selembar papan di atas parit, kini menjelma jadi kios-kios permanen. Dari Pasar 3 Tembung hingga Jalan Desa Laut Dendang, tak sulit menjumpai para pedagang yang makin berani menyita badan jalan. Bahkan, di kawasan Andansari, Hamparan Perak, kendaraan nyaris tak bergerak di jam-jam sibuk, karena motor diparkir sembarangan dan pembeli yang bertransaksi langsung dari atas jok kendaraan.
Semua ini berlangsung saban hari. Saban pekan. Saban tahun.
Sudah bertahun-tahun begitu, bahkan puluhan. Tapi sayangnya, yang juga berlangsung saban tahun adalah ketidaktegasan dari mereka yang seharusnya hadir, yakni pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas perhubungan.
Pasar-pasar ilegal tumbuh subur. Pasar resmi pun dibiarkan mati perlahan karena ketidakterurusan. Hanya warga yang terus mengalah dengan waktu, dengan ruang, dengan keselamatan.
Kerap, ketika suara penertiban pasar ilegal disuarakan, dalih ‘mata pencaharian rakyat kecil’ langsung jadi tameng. Tentu, kita tak sedang memusuhi pedagang. Tapi kita sedang bertanya, kenapa para pedagang itu dibiarkan dikepung sistem yang abai? Mengapa tidak dibangun zona perdagangan yang manusiawi, tertib, dan legal? Mengapa justru kekacauan ruang dibiarkan menahun, seolah itulah takdir pasar rakyat?
Tak sedikit pedagang yang sebenarnya bersedia direlokasi, jika tempatnya layak dan arus pengunjungnya terjamin. Tapi yang kita saksikan justru kekosongan agenda dari pemangku kebijakan. Relokasi hanya jadi jargon jelang tahun politik. Setelah itu? Jalan kembali menyempit, tenda kembali bermunculan, dan negara kembali menonton dari balik kaca mobil dinasnya.
Deliserdang kini seperti kabupaten yang ditinggal oleh perencana. Tidak ada zonasi pasar yang jelas. Tidak ada pengawasan permanen terhadap bahu jalan. Tidak ada upaya tegas mengatur parkir, sirkulasi pejalan kaki, atau jalur evakuasi. Kota ini membiarkan dirinya tumbuh tanpa kendali. Seperti tubuh yang terus makan tanpa pernah berolahraga.
Warga tak butuh sekadar razia sesekali. Yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka panjang yang berpihak kepada hak pejalan kaki, kepada keselamatan pengendara, dan tentu saja kepada pedagang kecil yang ingin tetap hidup dengan cara yang tertib.
***
Kita semua bisa sabar. Tapi jangan paksa rakyat bersabar di tengah kemacetan, sementara pejabat sibuk menghadiri peresmian, konferensi, atau seminar tata kota yang tak pernah mereka terapkan. Jangan pula banggakan pembangunan jalan tol, jika jalan-jalan kampung yang setiap hari dilalui rakyat justru tercekik pasar yang tak diatur.
Di jalanan Deliserdang hari ini, sabar bukan lagi pilihan. Ia adalah kewajiban. Karena negara tidak hadir, warga harus menyesuaikan. Tapi sabar ada batasnya. Dan jika jalan-jalan makin rusak, pasar makin liar, dan aparat makin diam, bukan tak mungkin suatu hari nanti—rakyat berhenti sabar, dan memilih marah.
Mungkin saat itu baru pejabat terbangun dari tidur panjangnya.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https://www.myedisi dengan judul : Di Deliserdang Pasar Membuncah, Jalananpun Tak Berdaya
