Beberapa waktu lalu saya melintas di Kawasan Patumbak di Deliserdang. Di pinggir jalan berdiri sebuah bangunan baru. Catnya masih bersih tanpa bercak noda. Halamannya juga masih kinclong. Di bagian dindingnya terpasang papan nama yang menunjukkan bahwa bangunan itu adalah Koperasi Merah Putih. Belum ada aktifitas bisnis di situ.
Saya lalu teringat masa ketika masih menjadi wartawan lapangan yang cukup sering meliput soal koperasi dan UMKM. Bahkan dua kali saya berkesempatan menerima penghargaan sebagai pemenang lomba karya tulis koperasi tingkat nasional. Dari situ saya belajar bahwa koperasi bukan sekadar bangunan, bukan sekadar papan nama, dan bukan pula sekadar surat keputusan.
Koperasi sejatinya lahir dari kebutuhan. Ada sekelompok orang yang merasa punya persoalan yang sama. Mereka lalu berkumpul, bermusyawarah, mengumpulkan modal bersama, menyusun aturan bersama, lalu menjalankan usaha bersama. Dari situlah koperasi tumbuh.
Karena itu sejak dulu koperasi sering disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat.
Gerakan. Bukan instruksi.
Itulah sebabnya saya agak heran ketika pemerintah begitu bersemangat membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Targetnya puluhan ribu. Dalam waktu yang relatif singkat.
Tentu niat membantu ekonomi rakyat adalah hal yang baik. Tidak ada yang salah dengan niat itu. Namun pertanyaannya sederhana saja. Apakah koperasi masih bisa disebut gerakan rakyat jika kelahirannya lebih banyak didorong oleh program pemerintah?
Pertanyaan ini penting karena Indonesia punya pengalaman panjang dalam urusan koperasi.
Dahulu pernah muncul istilah yang cukup terkenal di kalangan pegiat koperasi. Namanya Koperasi Merpati. Bukan karena bisa terbang. Tetapi karena hidupnya bergantung pada “jagung” yang diberikan pemerintah.
Ketika bantuan datang, koperasi bergerak. Ketika bantuan berhenti, koperasi ikut tertidur.
Akibatnya banyak koperasi yang hanya hidup di atas kertas. Papan namanya ada. Stempelnya ada. Pengurusnya ada. Tetapi kegiatan usahanya nyaris tidak ada.
Masyarakat akhirnya mengenal koperasi bukan sebagai alat perjuangan ekonomi, melainkan sekadar proyek yang datang dan pergi. Karena itulah saya berharap Koperasi Merah Putih (KMP) tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga masyarakat tidak menjuluki Koperasi Merah Putih sama dengan Koperasi Merpati.
Sebab membangun koperasi sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah membuatnya tetap hidup setelah acara peresmian selesai, setelah spanduk diturunkan, dan setelah pejabat yang meresmikan pulang ke rumah masing-masing.
Di sinilah letak ujian sesungguhnya.
Koperasi bukan soal berapa banyak gedung yang berdiri. Bukan pula soal berapa banyak papan nama yang dipasang.
Koperasi adalah soal kepercayaan. Soal partisipasi. Soal rasa memiliki. Jika warga merasa itu milik mereka, koperasi akan hidup meski tanpa banyak bantuan. Tetapi jika warga merasa itu hanya milik pemerintah, maka cepat atau lambat koperasi akan kembali menjadi bangunan yang sepi.
Dan sejarah mengajarkan kepada kita satu hal sederhana. Yang tumbuh karena kebutuhan biasanya bertahan lebih lama daripada yang tumbuh karena instruksi.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Mimbar Umum dan platform e-paper www.myedisi.com/mimbarumum dengan judul : Koperasi yang Lahir dari Instruksi
