Beranda blog Halaman 778

Pelatihan Liputan Menuju PON 2024 Sukses

0

mimbarumum.co.id – Pelatihan Liputan Menuju PON XXI/2024 Aceh-Sumut yang digelar SIWO bersama KONI Sumut di Aula Kantor KONI Sumut Jalan Williem Iskandar, Medan, berakhir sukses, Selasa (25/7/2023). Pelatihan yang diikuti 60 wartawan dari berbagai media tersebut berakhir dengan sukses.

Ketua SIWO PWI Sumut Jonny Ramadhan Silalahi dalam kata penutup mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti pelatihan ini. Dia berharap pelatihan ini memberikan pengetahuan bagi wartawan di Sumut.

“Terima kasih kepada semua peserta. Mari bersama-sama mensukseskan dan menjadi saksi pelaksanaan PON 2024 di Sumatera Utara,” pesannya.

Sedangkan Wakil Pimpinan Redaksi Harian Analisa, SR Hamonangan Panggabean yang menjadi narasumber menjelaskan pengalaman saat meliput event olahraga tingkat nasional maupun internasional.

“Wartawan merupakan profesi yang membanggakan. Saya bisa mendatangi berbagai negara karena profesi sebagai wartawan,” ujar Monang.

Pria yang kini menjabat sebagai Sekretaris Umum PWI Sumut ini mengakui, wartawan selalu mendapatkan fasilitas bagus saat meliput pertandingan multi event olahraga.

“Panitia multi event selalu membuat media center yang memiliki fasilitas luar biasa,” ungkapnya.

Namun Monang menegaskan, setiap wartawan harus paham regulasi dan aturan di setiap pelaksanaan multi event olahraga. Selain itu, wartawan juga harus bisa mengumpulkan data dan fakta yang akurat.

“Upayakan perbanyak data. Dari datalah yang dibuat jadi berita. Selain itu, wartawan bukan hanya membuat berita, tapi juga bisa menjadi bagian dari kontingen. Kita harus bisa memberi semangat atau spirit bagi atlet,” paparnya.

Kabid Humas KONI Sumut ini mengingatkan agar wartawan yang meliput pertandingan multi event harus mendapatkan ID Card resmi.

“Mudah-mudahan wartawan mendapatkan fasilitas terbaik pada PON 2024,” pesannya.

Reporter : Jepri Zebua

Jelang PON 2024, Cabor Tarung Jadi Unggulan Sumut  

0

mimbarumum.co.id – Cabang olahraga (cabor) bela diri dan perorangan tetap menjadi unggulan Sumatera Utara (Sumut) untuk mendulang medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KONI Sumut, Agung Sunarno saat menjadi narasumber pada Pelatihan Liputan Menuju PON XXI/2024 Aceh-Sumut yang digelar SIWO PWI Sumut di Aula Gedung KONI Sumut, Jalan Willem Iskandar, Medan, Selasa (25/7/2023).

Sejumlah cabang olahraga bela diri dan perorangan yang menjadi unggulan tersebut diantaranya wushu, tinju, karate, sambo, tarung drajat, gulat, dan pencak silat.

Dalam beberapa PON terakhir cabang bela diri memang menjadi penyumbang emas bagi kontingen Sumut.

Pada PON di Papua XX/2021, dari 10 emas Sumut, sebagian besar diraih dari cabang olahraga bela diri Wushu, tarung drajat, karate, tinju dan dari atletik. Sementara di PON Jawa Barat XIX/2016 dari 16 emas Sumut, juga sebagian besar disumbang dari beladiri wushu, karate serta gulat.

“Tentunya berdasarkan pengalaman raihan emas di sejumlah PON itu, kita berani menyebutkan bahwa cabor unggulan kita adalah cabor bela diri dan perorangan. Apalagi dari 34 cabor yang dipertandingkan di Sumut nanti, 15 diantaranya adalah cabor bela diri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agung Sunarno juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PON mendatang tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Sebab, ada permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar PON digelar ketika dia masih menjabat.

“Kita mengutip yang disampaikan Menpora bahwa sampai hari ini Presiden Jokowi ingin PON dia (Jokowi) yang membuka,” ujarnya.

Diakuinya sempat ada keraguan PON 2024 akan sulit terlaksana karena saat bersamaan ada agenda politik.

“Sehingga tentang tahun 2024, walaupun kita tahu sendiri tahun 2024 itu adalah tahun politik. Olahraga akan tetap berjalan di masa Presiden Jokowi,” tuturnya.

Berdasarkan jadwal yang ada, kata dia, pembukaan akan dilakukan di Provinsi Aceh. Sedangkan penutupan di Sumut.

“Tidak ada keraguan bagi kita mundur atau tidak mundur, kita memastikan bahwa persiapan PON akan dibuka 8 September 2024 di Aceh dan penutupan di Sumut,” katanya.

Reporter : Jafar Sidik 

Pupuk Organik Bantu Ekonomi dan Tingkatkan Hasil Produksi Petani

0

mimbarumum.co.id – Ketua Sahabat Tani Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli ini Serdang, Hermanto menyambangipara petani untuk mendorong pemanfaatan pupuk organik agar dapat membantu perekonomian petani serta dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (14/7/2023) di Desa Karang Anyar.

Hermanto menyampaikan pupuk menjadi faktor produksi yang krusial bagi petani hal ini disebabkam pupuk berfungsi sebagai pasokan nutrisi utama agar pertumbuhan tanaman bisa optimal. Sehingga, hasil panennya juga maksimal.

“Kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian memang beda-beda serta mendorong agar petani juga berinovasi untuk menggunakan sebagian pupuk kimia atau subsidi dan sebagian lagi dengan pupuk organik,” ucap Hermanto.

“Petani tidak mungkin berhenti menanam karena pupuk sulit didapat, solusinya adalah beralih kepertanian organik dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar kita,” lanjutnya.

Menurutnya, perlu peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya sangat penting untuk mendorong para petani menggunakan pupuk organik.

“Rendahnya penggunaan pupuk organik harus jadi pembahasan tersendiri oleh semua pihak terkait,” ujarnya.

Hermanto menyarankan agar pupuk organik dimanfaatkan, para kelompok tani sendiri selama ini masih menganggap pupuk organik itu kurang memberikan hasil yang signifikan dibanding pupuk kimia. Namun, Hermanto meyakinkan bahwa penggunaan pupuk organik secara perhitungan lebih menghasilkan.

“Penggunaan limbah kotoran sapi dan penggunaan sistem diubah serta penambahan unsur hara seperti sekam dan lainnya terbukti menghasilkan pupuk yang lebih berkualitas sekaligus harga yang bersahabat dengan kantong petani,” katanya.

“Dengan pertanian organik biaya produksi bisa ditekan dan hasilnya tidak jauh dengan pertanian konvensional,” tandasnya.

Reporter : Rasyid Hasibuan

JALIN SILATURAHIM, GELORA DAN GERINDRA KOTA MEDAN SARAPAN BARENG

0

mimbarumum.co.id – Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Medan Muhammad Nasir bersama Wakil Ketua Ismail Harun Sanjaya, Sekretaris Sudarma Emdi dan Bendahara H Tukijan sarapan bareng DPC Partai Gerindra Kota Medan, Selasa (25/7/2023).

Pertemuan antara Kedua Partai yang berawalan huruf G ini dilakukan di Ai Moca Bakery and Cafe di Jalan S. Parman, Kota Medan.

Ketua DPD Partai Gelora, Muhammad Nasir menerangkan bahwa pertemuan ini dalam rangka silaturahim dengan membawa semangat kolaborasi.

“Pertemuan ini seperti menjalin lagi tali persahabatan dengan kawan lama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Nasir dengan Ketua Partai Gerindra Kota Medan Ihwan Ritonga pernah bersama-sama di DPRD Kota Medan periode 2014-2019.

Ihwan Ritonga yang saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Medan dalam pertemuan ini dibersamai Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra lain yakni H Surianto (Butong) dan juga Dame Duma Sari Hutagalung.

Ihwan Ritonga menyambut baik pertemuan dengan pengurus partai yang didirikan Anis Matta dan Fahri Hamzah ini. Ia juga berharap hubungan baik Prabowo Subianto dan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu diikuti oleh tokoh-tokoh kedua partai di daerah.

Reporter : Ngatirin

Pemadaman Listrik di Labusel Seperti Melebihi Minum Obat, Ari Wibowo: PLN Harus Bertanggungjawab

0

mimbarumum.co.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ari Wibowo, SH menyesalkan dan mengecam seringnya terjadi pemadaman listrik di sejumlah kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Sehingga hal itu mengakibatkan kalangan warga mengaku mengalami sejumlah kerusakan barang elektronik milik mereka.

“Saya beranggapan pihak PLN tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kinerjanya. Sebab berdasarkan pengaduan masyarakat kita terima, hingga kini di Kabupaten Labusel khususnya salahsatu kecamatan pemadaman listrik sudah melebih seperti minum obat, sehari 3 kali setiap harinya,”kata Ari Wibowo dalam keterangan persnya kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (24/7/2023).

Ari Wibowo menyampaikan itu usai menerima pengaduan warga Kabupaten Labusel, yang mengeluhkan kinerja PLN akibat seringnya terjadi pemadaman listrik. “Untuk itu pihak PLN harus bertanggungjawab dan mengganti atas segala kerusakan barang-barang elektronik warga yang rusak akibat seringnya pemadaman listrik,”kata Ari Wibowo, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Labusel, Labura dan Labuhanbatu

“Jangan ketika masyarakat (pelanggan) menunggak tagihan rekening, pihak PLN langsung melakukan denda. Tapi saat PLN melakukan sering pemadaman listrik, mengapa tidak ada niat untuk bertanggungjawab, ganti rugi atas kerusakan barang-barang masyarakat yang umumnya ibu-ibu,”imbuh Ari Wibowo yang juga Anggota Komisi D membidangi Pembangunan dan Kelistrikan ini.

Untuk itu, Ari Wibowo mengaku akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat itu ke pihak pimpinan PLN di Pusat, jika dalam waktu dekat tidak disikapi pihak PLN di Sumut khususnya Labusel.

“Kita akan segera agendakan jadwal kunjungan kerja ke PLN Pusat, menyampaikan keluhan masyarakat ini dan meminta Dirut PLN di Jakarta untuk mengevaluasi pimpinan PLN di Sumut jika persoalan ini tidak segera diselesaikan,”katanya.

Reporter : Jamaluddin

IPM Sumut tumbuh 0,71%, Indikator Masyarakat Tambah Sejahtera

0

mimbarumum.co.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Tahun 2022, IPM di Provinsi Sumut tercatat 72,71%, atau tumbuh 0,71% jika dibanding tahun 2021 tercatat 72,00%.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut Ilyas Sitorus mengatakan IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan suatu daerah dalam jangka panjang. Dari sana, kata Ilyas, akan dilihat soal kemajuan pembangunan manusia.

“Pemprov Sumut tahun 2023 ini bakal memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui program-program yang telah direncanakan,” ucapnya kepada wartawan di Medan, Senin (24/7/2023).

Komponen IPM merujuk pada angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. IPM Indonesia meningkat dari 66,53% pada tahun 2010 menjadi 71,92% pada tahun 2019, dan pada 2020 mencapai 71,77%.

“Angka harapan hidup di Sumut pada tahun 2022 mencapai 69,61%. Naik dibanding tahun 2021 yang angkanya 69,23%,” ucapnya.

Hal itu sejalan dengan implementasi visi misi Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahamayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, yakni Sumut yang maju, aman, dan bermartabat. Adapun misi Pemprov Sumut adalah mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam kehidupan, dalam politik, dalam pendidikan, dalam pergaulan dan dalam lingkungan.

Dari visi dan misi tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan yang ditujukan pada peningkatan kesempatan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

“Pemprov Sumut tetap harus bekerja keras untuk mencapai taget visi dan misi dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut bakal membangun infrastruktur jalan di Sumut sepanjang 450 kilometer yang menggunakan metode multi years. Sedangkan pada sektor pembangunan SDM, Pemprov Sumut bakal mendorong pelajar untuk lebih rajin membaca melalui pojok baca dan pengembangan perpustakaan yang tersedia di 33 kabupaten/kota bahkan sampai ke desa.

Selain itu, kata Ilyas, untuk meningkatkan sumberdaya manusia, Gubernur Edy Ramhayadi juga telah menaikkan honor guru dari Rp40 ribu per jam menjadi Rp90 ribu per jam. Tujuannya untuk menaikkan kesejahteraan para guru honor yang ada di Sumut.

“Ada juga pemberian beasiswa kepada pelajar dari Pemprov Sumut. Hal ini sebagai salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia. Beasiswa yang diberikan mulai dari mahasiswa S1, S-2, dan S-3,” pungkasnya.

Reporter : Siti Amelia

 

Ketua Komisi II DPR Akui Koordinasi Pemprov, KPU Dan Bawaslu Berjalan Baik

0

mimbarumum.co.id – Persiapan Pemilu serentak tahun 2024, di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berjalan dengan baik. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ini berkat koordinasi yang apik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemolihan Umum (Bawaslu).

Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan hal tersebut usai rapat dalam rangka kunjungan kerja ke Sumut, Senin (24/7) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Menurutnya, sejauh ini belum ada masalah yang berarti terkait persiapan Pemilu serentak tahun 2024.

“Sejauh ini sudah tidak ada masalah, dan sudah dijelaskan sudah dilakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan sudah ditentukan jumlah TPS nya, jadi bisa bisa menyatakan so far on the track,” kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang datang bersama beberapa anggota Komisi II DPR RI.

Dia menekankan, saat ini persiapan hanya perlu diintensifkan selama enam bulan ke depan, agar persiapan benar-benar matang. Terutama soal koordinasi antara KPU, Bawaslu dari tingkat daerah ke pusat.

“Tinggal sisa enam bulan ini perlu diintensifkan terutama teman-teman di KPU dan Bawaslu, bukan hanya tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke pusat,” kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan agar penyelenggara lebih baik dalam mempersiapkan pemilu. Penyelenggara sebagai juri, menurutnya harus menjalankan tugas dengan baik.

“Memang ini rutinitas, tetapi tentu harus dipersiapkan matang dan penyelenggara sebagai juri harus bertanggung jawab, karena ini seperti kompetisi olahraga, semua mau menang, nah ini lah yang diatur dengan baik,” kata Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi juga menyampaikan Pemilu akan mempengaruhi tata kelola pemerintah lima tahun ke depan, oleh karena itu penyelenggaraanya sangat penting. “Ini pekerjaan besar, kalau cacat terganggu tata kelola pemerintahan dan bangsa ini,” kata Edy Rahmayadi.

Hadir pada rapat ini, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, Kepala Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri, serta unsur Forkopimda lainnya. Hadir juga Ketua KPU Sumut Herdensi, Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis, Ketua KPU dan Bawaslu kabupaten/kota se-Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut.

Reporter : Siti Amelia

Gubernur Edy Rahmayadi Diberi Gelar Sojuangon Perkasa Alam

0

mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi diberi gelar Sojuangon Perkasa Alam oleh Parsadaan Boru Harahap (Parboha). Sedangkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut Nawal Lubis diberi gelar Namora Kartika Hasayangan.

Penobatan dan pemberian gelar tersebut berlangsung pada acara Peringatan Hari Jadi (Milad) ke-2 Parsadaan Boru Harahap (Parboha), di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN) Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (24/7). Hadir di antaranya Ketua Pembina Parboha Sumut Rahudman Harahap, Ketua Parboha Sumut Dewi Harahap, serta para tokoh masyarakat Tabagsel.

Kesempatan tersebut, Gubernur Edy Rahmayadi juga disuguhi acara adat manortor sebagai penghormatan dari persatuan Parboha kepada Gelar Mangaraja Sojuangon Perkasa Alam Nasution dan Nawal Lubis bergelar Namora Kartika Hasayangan. Hal itu sebagai wujud syukur sekaligus rasa terima kasih atas hadirnya orang nomor satu di Sumut ini pada perayaan hari jadi organisasi wanita bermarga Harahap itu.

Dalam sambutannya, Gubernur Edy Rahmayadi Gelar Mangaraja Sojuangon Perkasa Alam menyampaikan bahwa keberadaan Parboha merupakan bentuk dari eksistensi kebesaran dan kearifan lokal luar biasa di Sumut. Karenanya, seluruh masyarakat sejatinya sangat perlu menjaganya.

“Inilah kearifan lokal di Sumut yang luar biasa. Kita jaga kehormatan dan peradaban ini, sebagai identitas dan tentu mempunyai ciri khas tersendiri,” sebut Gubernur.

Karena itu, lanjut Gubernur, selain keturunan dari para leluhur yang memang dilekatkan marga pada nama seseorang, gelar kehormatan juga diberikan kepada mereka yang melangsungkan pernikahan secara adat. Sebagaimana Edy Rahmayadi sendiri, yang dinobatkan dengan marga Nasution sebagai penghormatan dan bagian dari adat.

“Jadi jangan sembarangan memberi marga. Kecuali ada perkawinan yang memang harus diberi marga (penyematan gelar), untuk menjaga garis keturunan. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus dipertahankan dan dipelihara,” pungkasnya.

Sementara Ketua Parboha Sumut Dewi Harahap mengatakan, bahwa pendirian organisasi perkumpulan para perempuan bermarga (Boru) Harahap, bertujuan untuk mengumpulkan wanita Boru Harahap yang ada di Sumut. Tergabung dalam wadah silaturahmi, mencari keberkahan dengan memberikan sumbangsih yang bermanfaat dan dapat membantu masyarakat, sehingga berguna bagi bangsa dan negara.

“Dengan moto Salumpat Saindege, yang berarti kehidupan yang berdasarkan kebersamaan, keselarasan, dan keserasian,” ujar Dewi Harahap.

Namun di usia perkumpulan yang baru dua tahun, Dewi Harahap meminta perhatian berupa nasihat dari Gubernur dan para tokoh masyarakat, khususnya Tabagsel, agar Parboha dapat turut serta mendukung dan membantu memajukan Sumut menuju provinsi yang Bermartabat.

“Kami Boru Harahap (Parboha) ini Pak, masih berusia dua tahun. Ibarat anak kecil, kami masih perlu bimbingan. Jadi kami butuh arahan agar Parboha ini bisa bermanfaat bagi banyak orang,” pungkas Dewi, yang selanjutnya digelar pemotongan kue tanda hari jadi ke-2 Parboha.

Reporter : Siti Amelia

Sidang Dugaan Penganiayaan, Saksi Mengaku Tak Melihat Aksi Tertuduh Nazmi Natsir Adnan

mimbarumum.co.id – Sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan yang dituduhkan kepada Nazmi Natsir Adnan (32) dan Rinaldi Akbar Lubis (31) terhadap korban Ellia kembali digelar di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (24/7/2023).

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) AP Frianto Naibaho kembali menghadirkan saksi Salwa Umar yang merupakan adik korban.

Saksi Salwa Umar dalam keterangannya mengaku tidak melihat langsung peristiwa dugaan penganiayaan yang dituduhkan kepada Nazmi Natsir Adnan dan Rinaldi terhadap korban Ellia.

“Saya tidak tau peristiwanya pak hakim, karena saya tidak berada di lokasi kejadian,” ucapnya, saat menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Nelson Panjaitan.

Namun, dirinya mengetahui peristiwa tersebut dari keluarganya/ korban dan bukan melihat secara langsung.

“Saya taunya dari keluarga saya. Saya hanya mendengar pengakuan dari korban,” katanya.

Di luar persidangan, penasehat hukum kedua terdakwa, Ragil SH menegaskan, dari keterangan saksi tidak ada satu bukti pun yang memberatkan kliennya.

“Kesaksiannya tidak berbobot dan tidak ada memberatkan kedua terdakwa, karena saksi tidak melihat langsung peristiwa dugaan tersebut saat terjadi,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam sidang sebelumnya, saksi korban Ellia mengaku bahwa kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Manunggal Nomor 02, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Namun, ketika hakim anggota Fauzul Hamdi bertanya kepada dirinya terkait motif terdakwa melakukan pemukulan, saksi korban Ellia sempat bingung menjawab pertanyaan hakim tersebut.

Saksi korban pun menjawab pemukulan itu dilakukan terdakwa Nazmi dengan tujuan agar anak yang di gendongan saksi bisa terlepas darinya.

Sontak saja, para pengunjung sidang yang mendengar pengakuan saksi langsung bersorak. Selanjutnya, saksi pun meralat jawabannya, Ia pun berkelit dan mengatakan bahwa pemukulan itu untuk menyakiti dirinya.

Kemudian, majelis hakim yang diketuai Nelson Panjaitan mengatakan apa haknya saksi korban menahan anak tersebut. Padahal, yang mengambilnya merupakan ayah kandungnya yang diketahui Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan hak asuh kepada terdakwa.

“Saya tidak punya hak memberikannya, karena cucu saya ini dititipkan ibunya kepada saya yang mulia. Karena pernah cucu saya dibawa selama 6 bulan,” ucap saksi korban Ellia.

Mendengar itu, hakim anggota Fauzul Hamdi kembali bertanya, sudah berapa lama terdakwa tidak bertemu dengan anaknya. Saksi Ellia pun menjawab sudah 3 tahun.

“Pantas saja terdakwa melakukan itu, sedangkan anak anda saja (mantan istri terdakwa) tidak bertemu 6 bulan sudah ribut. Ini, terdakwa tidak bertemu selama 3 tahun, wajar saja dia mau mengambil anaknya,” sergah hakim Fauzul Hamdi.

Selanjutnya, hakim ketua Nelson Panjaitan pun menyayangkan jika kasus ini bisa sampai ke pengadilan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik.

“Putusan pengadilan hak asuh sama terdakwa, kenapa kamu tidak memberikannya, ini anak terdakwa juga. Jangan ego kalian saja yang dibawa. Kasihan anak itu. Kamu saksi, seharusnya bertindak lebih bijaksana lah, karena dengan adanya kasus ini, kasihan buat anak mereka,” ujar Hakim Ketua Nelson Panjaitan.

Reporter : Jafar Sidik

Diminta Usut Keterlibatan Bupati Samosir, TBPP Dipolisikan

0

mimbarumum.co.id – Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBPP) kembali menjadi sorotan masyarakat Samosir, pasca honor mereka menuai masalah akibat menjadi temuan BPK RI.

Kali ini, TBPP yang diangkat Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom itu, menjadi calo mengumpulkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan janji proyek.

Informasi terkait seorang anggota TBPP Charles Sitindaon mengarahkan warga untuk membayar TGR, sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Kepada mimbarumum.co.id, Senin (25/7/2023) warga yang menyetorkan TGR ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab Samosir, Hamonangan Simbolon secara gamblang menceritakan kronologis kejadian.

Menurutnya, setelah ada permintaan anggota TBPP Charles Sitindaon, dirinya sudah menyetorkan Rp. 150 juta ke RKUD Pemkab Samosir. Hamonangan menunjukkan komunikasinya melalui WhatsApp dengan sejumlah pihak penguasa daerah.

Kronologis kejadian sesuai percakapan melalui WhatsApp ditunjukkan Hamonangan Simbolon, dijelaskan, pada 9 Mei 2023, Benedictus Gultom yang merupakan rekan Carles Sitindaon di TBPP, menghubungi dirinya.

Kemudian bertemu di Rianiate, tepatnya seputaran Kantor Bupati Samosir, selanjutnya Benedictus Gultom meminta Hamonangan Simbolon agar membantu membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemkab Samosir.

Anehnya, TGR dimaksud tidak ada kaitannya dengan Hamonangan Simbolon. Kemudian Hamonangan diarahkan untuk berkomunikasi dengan Charles Sitindaon untuk menentukan titik “proyek” sebagai komitmen.

Karena 9 Mei 2023 sebagai batas terakhir pembayaran TGR atas hasil pemeriksaan BPK RI, sementara Pemkab Samosir berupaya mendapatkan rekomendasi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sejumlah pejabat juga berupaya mengumpulkan dana untuk disetor ke RKUD.

Dan pada hari itu, Hamonangan Simbolon melakukan pengiriman uang melalui transfer sejumlah Rp. 150 juta ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Samosir di Bank Sumut.

Anggota TBPP Carles Sitindaon juga mengirim pesan WhatsApp berisikan nomor rekening BKUD Kabupaten Samosir kepada Hamonangan Simbolon.

Ini isi pesannya, “Langsung transfer ke rekening Bank Sumut. Kirimlah 500 juta. Bukti transfer kirimkan ke saya agar kusampaikan ke keuangan”.

Selanjutnya, Carles juga menyampaikan agar dalam keterangan pengiriman ditulis “TGR BPK” dan Hamonangan Simbolon membalasnya dengan jawaban “OK”.

Setelah itu, Carles Sitindaon mengirimkan daftar paket di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Samosir dengan berkas bertanda tangan Kadis PUTR Rudimantho Limbong.

Parahnya Carles Sitindaon juga menyampaikan dalam pesannya, bahwa bukti transfer adalah salah satu cara menunjukkan kepada Bupati bahwa ada pihak yang telah memberikan bantuan.

Sekarang Hamonangan Simbolon merasa ditipu karena tidak ada yang bertanggung jawab atas uang yang ia transfer ke rekening RKUD dan janji proyek ternyata nihil.

Menurutnya, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengetahui kejadian itu. Karen bukti transfer uang dikirimkan melalui WhatsApp Bupati Samosir.

Akibat merasa ditipu oleh anggota TBPP itu, Hamonangan Simbolon melaporkan kejadian ke Polres Samosir pada Senin malam (24/7/2023).

“Kita sudah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan itu ke Polres Samosir, dengan Nomor STPL/140/VII/2023.

Pasca kejadian yang memalukan Pemkab Samosir itu, Ketua Koorda LSM Gerhana Kabupaten Samosir, Marko Sihotang kepada mimbarumum.co.id, Senin di Pangururan, angkat bicara.

“Kejadian ini sudah mempermalukan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, yang dinilai tidak mampu bekerja secara profesional,” ujarnya.

Ia mengatakan, keterlibatan Bupati Samosir perlu ditelusuri secara serius oleh pihak aparat penegak hukum. “Informasinya sudah dilaporkan ke Polres Samosir,” imbuhnya.

Marko menambahkan, ini sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian, Charles Sitindaon harus secepatnya dipanggil, agar kasus ini terang benderang.

Dia juga mempertanyakan keberanian anggot TBPP Charles Sitindaon mengumpulkan dana TGR. “Apakah dia suruhan Bupati Samosir? Ini juga harus diusut secara terbuka,” pungkasnya lagi.

Reporter: Robin Nainggolan