Beranda blog Halaman 774

Oknum Sat Reskrim Polrestabes Medan Larang Wartawan Liput Berita

0

mimbarumum.co.id – Diduga oknum polisi yang bertugas di Sat Reskrim Polrestabes Medan melarang wartawan meliput di areal luar kantor Sat Reskrim Polrestabes Medan, Kamis (27/7/2023).

Hal itu dialami oleh oknum wartawan, YZ yang bertugas meliput di kepolisian, di Polrestabes Medan.

YZ menjelaskan kegiatan jurnalistik dilakukannya saat meliput kasus anak di bawah umur yang dianiaya.

“Biasa nya kalau ambil video dan gambar di Polrestabes Medan, Bang. Karena untuk aku terbitkan berita bukan untuk yang lainnya,” ungkap YZ.

Lebih lanjut, YZ menuturkan oknum yang piket itu mengatakan harus meminta izin dulu kepadanya.

“Jangan video dan foto disini. Izin dulu sama aku baru bisa kau ambil video dan foto,” ujarnya sembari meniru ucapan oknum polisi itu.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda, SH, SIK dan Kasat Reskrimnya, Kompol Teuku Fathir Mustafa SIK dikonfirmasi awak media via WhatsApp pada Kamis (27/7/2023) terkait pelarangan meliput di luar kantor Satreskrim Polrestabes Medan dan kebenaran setiap wartawan mau meliput berita harus izin sama yang piket di Sat Reskrim, belum berkomentar hingga berita diterbitkan.

Reporter : Rasyid Hasibuan

Pemprov Sumut Menjamu Peserta Konferensi Penyiaran Indonesia 2023

0

mimbarumum.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjamu para peserta Konferensi Penyiaran Indonesia 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Dipenogoro Nomor 30 Medan, Rabu (26/7/2023malam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengucapkan selamat datang kepada para peserta Konferensi Penyiaran Indonesia tahun 2023.

“Kami juga mengucapkan terima kasih pada KPI dan USU yang telah memilih Sumut sebagai tuan rumah pada kegiatan ini,” ucap Ilyas Sitorus pada Jamuan Makan Malam tersebut.

Hadir di antaranya, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo, Rektor USU Muryanto Amin, Ketua KPI Pusat Ubaidilah, para Komisioner KPI Pusat serta Sumut.

Ilyas menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran Nomor 23/2002, KPI merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan penyiaran di Indonesia. Tentu saja tugas pengawasan tidak hanya menjadi tugas KPI sendiri, melainkan dari masyarakat lembaga swasta akademis serta lainnya.

“Hal ini berguna untuk menciptakan sistem penyiaran yang baik dan sehat. Perkembangan industri penyiaran saat ini telah begitu pesat, dan diharapkan digitalisasi penyiaran mendorong kualitas penyiaran lebih baik,” katanya.

Ilyas juga berharap, dengan kegiatan ini dapat membangun kerja sama antarstakeholder untuk memajukan kualitas penyiaran, dengan melibatkan partisipasi publik dalam menciptakan ekosistem penyiaran di Indonesia yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Ubaidillah berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menerima masukan dari para akademisi terkait bagaimana melakukan pengawasan penyiaran televisi dan juga radio.

“Di antaranya adalah dengan berlangsungnya Pemilu nantinya, kami berharap masukan mengenai pengawasan siaran tv maupun radio itu nantinya,” katanya.

Ubaidillah kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih pada tokoh akademisi dan pemerintah daerah yang telah mendukung KPI Pusat dan juga Sumut, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung.

“Dukungan ini sangat penting sekali bagi kami, karena kami sebagai pengawas publik tidak bisa bekerja sendiri dan harus bersinergi dengan para akademisi, terutama yang sifatnya berbasis keilmuan di kampus,” katanya.

 

Reporter : Siti Amelia

 

Sumut Peringkat Empat Secara Nasional Pencegahan Korupsi

0

mimbarumum.co.id – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berhasil menduduki urutan ke empat secara nasional, dalam upaya pencegahan korupsi pada tahun 2022. Hal ini merupakan buah dari komitmen Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, yang sejak awal memimpin Sumut, menyatakan perang terhadap korupsi.

Keberhasilan ini sekaligus menghapus stigma negatif Sumut sebagai provinsi terkorup. Sejalan dengan kondisi tersebut, pelayanan publik juga semakin membaik, bahkan yang awalnya berada di zona kuning, kini Sumut sudah berada di zona hijau pekat.

“Predikat provinsi terkorup sudah sangat jauh dibanding pencapaian Pemprov Sumut saat ini. Tahun 2022, Sumut menjadi peringkat nasional strategi pencegahan korupsi nomor empat secara nasional. Begitupula pencegahan monitoring korupsi, Sumut masuk ke dalam 10 besar,” kata Inspektur Daerah Sumut Lasro Marbun kepada wartawan, Rabu (26/7).

Upaya pencegahan korupsi yang digencarkan tersebut merupakan upaya dalam rangka menghilangkan stigma Sumut dari ‘Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai’ menjadi ‘Sumatera Utara Maju Unggul dan Terhormat’. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Sumut memiliki 36 indikator pendekatan.

“Di antaranya pemerintahan yang baik, antara lain kepatuhan publik, kualitas, pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan daerah, dan pencegahan korupsi. Ini adalah hasil kerja semua pihak, bahwa untuk bermartabat itu tidak basa-basi, tapi nyata terjadi,” ujarnya.

Pemprov Sumut terus berupaya melakukan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Salah satunya dengan cara memberikan kepatuhan pelayanan publik yang akhirnya menghasilkan kualitas pelayanan publik.

Dengan membaiknya predikat Sumut ke peringkat empat pencegahan korupsi dan nomor lima secara nasional untuk kepatuhan pelayanan publik, dan zona hijau pekat untuk kualitas pelayanan, diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Memberikan kemudahan kepada masyarakat di semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perizinan, dan adminsitrasi kependudukan.

Sesuai dengan visi dan misi, kata Lasro Marbun, di dalam misi itu ada kata ‘bermartabat’ yang bermakna ada kehormatan, kemuliaan, ketulusan, kepedulian, dan perhatian. Lalu visi itu diterjemahkan ke dalam misi yang disebutkan pemerintah yang bersih, dicintai, adil, dan percaya.

”Atas peraihan itu, Pemprov Sumut juga sangat bersyukur dan menghormati seluruh elemen masyarakat yang sudah berkontribusi atas pencapaian untuk kebaikan masyarakat Sumut,” kata Lasro Marbun.

Sebelumnya, Kepala Ombudman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Pemprov Sumut. Menurutnya selama memimpin Sumut, Edy Rahmayadi memberikan perhatian lebih tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Abyadi mengatakan persoalan korupsi, pungutan liar (pungli) atau apapun namanya, sampai hari ini memang masih persoalan besar yang dihadapi bangsa ini, termasuk di Sumut. “Korupsi masih terus menggerogoti negara kita. Sementara pungli terus menyiksa rakyat kita. Dua bentuk kejahatan yang dilakukan para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan ini, ada di sekeliling kita,” ujarnya.

Reporter : Siti Amelia

Mantan Dirjen Vokasi & Yayasan Gistrav Luncurkan “Politeknik Gistrav” – Politeknik Digital Pertama di Jogja

mimbarumum.co.id – Zaman berubah. Dunia pekerjaan, industri, dan kewirausahaan (entrepreneurship) juga terus bergerak dinamis, tumbuh, melahirkan inovasi, sekaligus mendisrupsi di berbagai lini kehidupan dan pekerjaan.

Mendukung generasi muda Jogja dan Indonesia agar bisa tetap berkompetisi di era digital, kemudian menjadi alasan Yayasan Gistrav & Mantan Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi – Wikan Sakarinto PhD, meluncurkan kampus terbaru sekaligus politeknik digital pertama di Yogyakarta: Politeknik Gistrav.

Hal tersebut diungkapkan Wikan Sakarinto yang juga memimpin langsung Politeknik Gistrav sebagai Direktur, pada Rabu, 26 Juli 2023 di Yogyakarta. Peluncuran kampus dilakukan seiring telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 180/D/OT/2023 tentang Pendirian Politeknik Gistrav.

Kampus ini akan berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar Jogja Km. 7, dengan bangunan sembilan lantai yang siap memfasilitasi segala kebutuhan praktikum mahasiswa.

“Politeknik Gistrav hadir sebagai satu-satunya politeknik digital di Yogyakarta, dan didukung dengan ekosistem Gistrav Corp dan Yayasan Gistrav yang telah memiliki berbagai lini bisnis serta sudah dan akan memiliki PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Politeknik Gistrav siap mendidik anak-anak bangsa dengan praktik nyata, yang ketika lulus akan siap kerja menjadi talenta digital!,” ungkap Direktur Politeknik Gistrav Wikan Sakarinto, didampingi CEO Education Technology SEVIMA Sugianto Halim, pada Rabu (26/07) siang.

*Mendidik Talenta Digital dengan Praktek Nyata & Kolaborasi Industri*

Dalam kiprahnya, Politeknik Gistrav akan berkolaborasi erat dengan Gistrav Corp dan Yayasan Gistrav yang telah memiliki beberapa lini bisnis di beragam bidang. Seperti Konstruksi, Pertambangan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Tour & Travel Pengiriman Siswa/Mahasiswa ke Luar Negeri, dan berbagai bisnis lainnya di Jogja dan Seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini berpadu dalam pendidikan di Politeknik Gistrav dalam bentuk pola pembelajaran ‘Link and Match’, Merdeka Belajar yang berbasis projek (Project-based Learning/PBL), dan program Teaching Factory (TEFA) yang melibatkan pemagangan maupun berbagai project riil di perusahaan.

“Filosofinya adalah bahwa proses belajar harus efektif yang mana mahasiswa harus mengalami (to experience) seperti dalam dunia kerja yang nyata, dalam proses perkuliahan mereka di kampus. Jadi tidak hanya belajar di kelas, tapi belajar langsung di perusahaan, praktek, dan belajar langsung membuat proyek,” ungkap Wikan Sakarinto.

Tiga prodi dibuka Poliktenik Gistrav dan semuanya dengan jenjang Sarjana Terapan (D4). Prodi tersebut antara lain: (1) Bisnis Digital (Digital Business), (2) Pemasaran Digital (Digital Marketing), dan (3) Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering).

Ketiga bidang prodi ini menurut Wikan, sangat relevan dengan era digitalisasi dan globalisasi serta kebutuhan dunia kerja dan dunia entrepreneurship masa kini dan masa depan.

“Untuk kebutuhan praktikum (PBL+TEFA), Politeknik Gistrav telah memiliki MoU dengan banyak industri kreatif, Asosiasi Industri Kreatif Indonesia (ADITIF), Education Technology SEVIMA, berbagai digital start-up, serta industri besar di Indonesia, dan bahkan, sudah berpengalaman mengirimkan mahasiswa/siswa ke berbagai kampus mitra di luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, bahkan beberapa negara di Eropa,” lanjut Wikan.

Pemilihan bidang prodi yang dikembangkan Politeknik Gistrav (semuanya Sarjana Terapan/D4), menurut Wikan sangat relevan dengan era digital (teknologi digital). Bahkan kedepan Politeknik Gistrav juga akan mendirikan program S2 atau Magister Terapan di bidang serupa.

“Karena faktanya, 95% industri/perusahaan saat ini menyatakan bahwa SDM/lulusan perguruan tinggi yang ingin direkrut dunia kerja, harus memiliki keterampilan digital (digital skills) yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Jadi Politeknik Gistrav merancang kuliah dengan komposisi praktik 70% dan teori 30%. Agar Softskills, Hardskills, serta Karakter dan Attitude yang kuat. Semuanya aspek harus kuat,” lanjut Wikan.

Mahasiswa kampus ini nantinya juga akan diajar langsung tidak hanya oleh dosen-dosen Politeknik Gistrav, tapi juga praktisi/ahli (expert) dari industri serta kalangan profesional. Digitalisasi kampus juga sudah dilakukan Politeknik Gistrav sejak awal pendiriannya melalui kolaborasi dengan SEVIMA sebagai Startup Education Technology terbesar di Indonesia.

Bagi anak muda yang tertarik untuk menjadi talenta digital, maupun bagi orang tua yang tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di politeknik digital pertama di Yogyakarta ini, pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan melalui Website: gitech.gistrav.com. Tersedia Beasiswa GiTech dengan potongan Sumbangan Pengembangan Mutu Akademik hingga 75% bagi mahasiswa baru angkatan 2023.

“Penerimaan Mahasiswa Baru kami buka dua gelombang, yaitu Gelombang 1 : Tanggal 24 juli s/d 25 Agustus 2023, dan Gelombang 2: Tanggal 21 Agustus s/d 16 September 2023, dengan jalur prestasi dan jalur reguler. Segera daftarkan diri anda dan putra-putri anda untuk kuliah di Politeknik Gistrav, dan jadilah talenta digital yang sudah terjun langsung dalam project dan dunia kerja sejak masih berkuliah!,” pungkas Wikan Sakarinto.

Sumber : Rilis

Irsan Efendi : Semoga Jemaah Haji Jadi Panutan Yang Baik Tengah Masyarakat

0

mimbarumum.co.id – Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Efendi Nasution dengan Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Arwin Siregar, dan Forkompinda sambut jemaah Haji Padang Sidimpuan pada pukul 9.30 WIB di halaman Kantor Wali Kota Padang Sidimpuan, Selasa (25/7/2023).

Suasana haru menyelimuti saat para jemaah haji turun dari bus yang disambut oleh keluarga.

“Selamat datang kepada para jemaah yang telah tiba di Kota Padang Sidimpuan, berharap agar para jemaah haji yang sudah menyelesaikan ibadah haji di tanah suci menjadi haji yang mabrur,”jelas Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Efendi Nasution.

Irsan mengatakan kepada jemaah haji yang sudah menyelesaikan ibadah hajinya agar bisa menjadi imam dan panutan yang baik ditengah-tengah masyarakat dan menjadi berkah bagi Kota Padang Sidimpuan.

Pemerintah Kota Padang Sidimpuan sangat berbahagia dan berbangga bisa bertatap muka dengan bapak dan ibu sekalian sekembalinya dari tanah suci, tentu dengan harapan dan do’a bapak ibu sekalian akan menjadi berkah bagi kota yang sama-sama kita cintai ini.

Dari laporan Mara Liyas Siregar selaku Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan juga mewakili jemaah haji Kota Padang Sidimpuan melaporkan dari 339 orang yang berangkat dari kloter 19 Tahun 2023 yang berangkat ke tanah suci sebanyak 338 orang karena 1 orang tidak ikut berangkat karena masalah Kesehatan.

Dari 338 orang yang berangkat ke tanah suci, 1 orang pindah kloter. Dari 338 orang Jemaah haji yang pulang ke Kota Padang Sidimpuan, saat ini yang pulang sebanyak 337 orang. 1 orang lagi menyusul pada tanggal 30 Juli lewat kloter 24.

Reporter : Rizal Oloan Nasution

LP3-PKK Resmi Dibuka, Ini Harapan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Langkat Syah Afandin

0

mimbarumum.co.id-Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H.Syah Afandin SH membuka Pelatihan Pengelolaan Program dan Penyuluh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LP3-PKK) Kabupaten Langkat Tahun 2023,bertempat di Aula Gedung PKK Stabat Jl.K.H.Wahid Hasyim Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Selasa (25/7/2023).

Laporan Panitia oleh Ny.Yeni Sadikun Winato menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakan latihan pengelola program dan penyuluh pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (LP3PKK ) guna meningkatkan kompetensi kader PKK agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga

Latihan ( LP3 PKK ) dilaksanakan selama tiga hari mulai pada tanggal 25 – 27 juli 2023 bertempat di Aula gedung PKK Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat. Giat ini bertema “Melalui LP3 PKK kita tingkatkan kompetensi pengurus PKK Kecamatan” .

Untuk peserta pelatihan adalah pengurus tim penggerak PKK ketua, sekretaris , bendahara dan ketua Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 dari 23 Kecamatan se Kabupaten Langkat sebanyak 161 orang dibagi menjadi tiga angkatan.

Narasumber berasal dari pengurus tim penggerak PKK dan OPD Provinsi Sumatera Utara dan dari TP PKK dan OPD terkait Kabupaten Langkat.

Ketua TP.PKK Kabupaten Langkat Ny.Hj.Endang Kurniasih Syah Afandin atas nama tim penggerak PK Kabupaten Langkat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran ibu dan bapak pada pelatihan LP3-PKK Kabupaten Langkat tahun 2023.

Menurutnya, gerakan PKK sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tujuannya mengalami perkembangan dan dinamika atau perubahan secara terus-menerus oleh sebab itu pengurus dan kader PKK dapat menyikapinya secara dinamis optimis dan kritis.

“Kita harapkan agar anggota dan kadar PKK harus fokus dan giat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara bertahap dan berkelanjutan,” sebutnya.

“Khususnya dalam menerapkan hasil rakernas ke-9 PKK tahun 2021 sebagai pedoman yang harus segera kita sesuaikan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas PKK di semua jenjang,” tambahnya.

Karena ke depan, lanjut Endang, tantangan dan hambatan gerakan PKK semakin berat dan sangat kompleks membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang canggih.

“Oleh sebab itu kami minta agar peserta serius mengikuti dan memanfaatkan kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyerap pengetahuan informasi dan teknologi secara optimal selanjutnya diterapkan dan disebarluaskan kepada anggota serta kader yang lain. Perlu kami informasikan bahwa hasil monitoring tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juni 2023 yang lalu Kabupaten Langkat yang masuk nominasi lomba tahun 2023 adalah Desa Padang brahrang Kecamatan selesai sebagai Desa pelaksana “Aku hatinya PKK”,” sebutnya.

“Kami harapkan tim penggerak PKK sesuai jenjang untuk melakukan pembinaan yang intensif agar pada saat evaluasi tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara pada awal bulan Agustus tahun 2023 kondisi lapangan sudah memenuhi kriteria yang kita harapkan,” tambahnya.

Selanjutnya, Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin SH yang juga selaku ketua pembina TP.PKK Kabupaten Langkat sekaligus membuka kegiatan pelatihan (LP3-PKK) menyampaikan bahwa Tim penggerak PKK adalah motor penggerak bagi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera setelah diterbitkannya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan yang lebih luas untuk melaksanakan kegiatan dan program dari hasil musyawarah desa.

Disadari bahwa peran kaum perempuan dalam pembangunan menentukan arah generasi bangsa selanjutnya dan oleh karenanya peran keluarga memegang kunci bagi keberhasilan pembangunan bangsa untuk itu dalam lingkup keluarga khususnya kaum perempuan ataupun kaum Ibu adalah sebagai pendidik sekaligus motivator bagi keluarganya.

Dalam kaitan tersebut dibutuhkan tim penggerak PKK yang tidak saja cerdas secara pengetahuan akan tetapi harus cerdas pula secara emosional dan sosial untuk menjadi cerdas harus meningkatkan wawasan salah satunya adalah dengan pelatihan sebagaimana yang hari ini akan ibu-ibu laksanakan.

Berbagai kasus seperti stunting kondisi gizi buruk kematian ibu dan anak anak putus sekolah kenakalan remaja kemerosotan moral adalah bagian dari tugas-tugas PKK dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintah.

“Saya berharap melalui pelatihan ini ibu-ibu yang merupakan rekan kerja kami terdepan akan memperoleh bekal berharga dalam meningkatkan kinerja tim penggerak PKK di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Izinkan saya menyampaikan pesan dan harapan kepada para peserta pelatihan sekalian antara lain:
1. Ikutilah kegiatan ini dengan antusias kembangkan jiwa bersosialisasi dan kerjasama antara peserta.
2. Paham Kan 10 program Pokok PKK yang termaktub dalam 4 Pokja sesuaikan dan temukan keunggulan atau potensi yang ada di desa masing-masing.
3. Sadari bahwa diri kita merupakan figur panutan di masyarakat untuk itu harus melakukan hal terbaik dalam setiap tindakan.

Turut hadir Sekda Kab.Langkat H.Amril,S.Sos,M.AP, Kepala Bappeda Rina Wahyuni Marpaung S.STP,M.AP, Para Narasumber dari TP.PKK Provsu, Para Kepala Perangkat Daerah selaku dewan pembina TP.PKK Kabupaten Langkat yang berhadir, Ibu-ibu pengurus TP.PKK Kabupaten Langkat, Para Camat Se-Kabupaten Langkat selaku dewan pembina TP.PKK Kecamatan, dan Ketua TP.PKK Kecamatan Se- Kabupaten Langkat.

Reporter: Muhammad Heri Syahputra

Pendidikan Bintara SPN Polda Sumut Dibuka Irjen Agung Setia, Plt Bupati Langkat Mengaku Bangga

0

mimbarumum.co.id-Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSI membuka Pendidikan Bintara Polri gelombang kedua SPN Polda Sumut Tahun 2023, di lapangan SPN Hinai Polda Sumut, di Hinai, Selasa (25/7/2023).

Pembukaan pendidikan yang diikuti 441 siswa ini turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH.

Kapolda Sumut langsung menyatakan pendidikan dibuka secara resmi sekaligus menyematkan tanda pangkat kepada siswa yang mengikuti pendidikan.

Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyampaikan disini tempat para siswa dididik selama lima bulan ke depan, perlu saudara sadari terpilihnya saudara merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu sungguh – sunguhlah mengikuti pendidikan ini dengan berbagai rangkaian pendidikan yang sangat berat dan melelahkan.

“Pendidikan ini dilakukan secara serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia yang diikuti sebanyak 15.429 orang, katanya.

Pendidikan ini, sebut Irjen Agung Setia, juga menyiapkan para peserta didik untuk menghadapi agenda nasional yaitu Pemilu 2024 mendatang, untuk itu persiapkan diri, untuk mengikuti arahan para instruktur selama mengikuti pendidikan ini.

Sementara itu disela-sela pembukaan pendidikan Plt Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan rasa bangganya dengan adanya pendidikan ini.

“Semoga ke depan para siswa yang mengikuti pendidikan ini benar-benar serius sehingga pada waktunya nanti bisa menyelesaikan pendidikannya” ujarnya.

Syah Afandin mengucapkan selamat mengikuti pendidikan, semoga nantinya berhasil dan membanggakan para orang tuanya masing-masing dan daerahnya dimana pun nanti ditempatkan bertugasnya.

Pada kesempatan itu hadir juga PJU Polda Sumut, Kepala SPN Hinai Kombes Iwan Setiawan, Sekdakab Langkat Amril, Kajari Mei Abeto, Danyon Marinir Letkol Mar Agus Wahyudi, Kapolres Langkat AKBP Faisal Simatupang, tokoh masyarakat Sumatera Utara Syamsul Arifin.

Reporter: Muhammad Heri Syahputra

Nezar Djoeli Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden, Meminta Pj. Gubernur Sumut Diisi Dari Pejabat Pusat

0

mimbarumum.co.id – Untuk menjaga netralitas khususnya dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), H.M. Nezar Djoeli, S.T., menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Jokowi, agar menunjuk pejabat pemerintah pusat sebagai Pj. Gubernur Sumut.

Diuraikannya, kehadiran Pj. Gubernur ini adalah amanat Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setelah memperhatikan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ditekankan bahwa Keppres Nomor 106/P Tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan serta asas penyusunan produk hukum yang baik. Dalam prosesnya sudah memperhatikan aspek kewenangan, substansi dan prosedur yang ada.

Di dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan bahwa bila masa jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah habis, untuk tingkat propinsi ditunjuk Pejabat Tinggi Madya sebagai Penjabat Gubernur. Pengisian jabatan ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan daerah.

Merujuk Pasal 19 ayat 1 huruf b, yang menyebutkan, “Jabatan Pimpinan Tinggi Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan Staf Ahli Menteri, Kepala Kesekretariatan Presiden, Kepala Kesekretariatan Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Kesekretariatan Dewan Pertimbangan Presiden, Sekda Provinsi dan Jabatan lain yang setara”.

Ditambahkan, dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2001 mengenai pengalihan status TNI/Polri menjadi PNS juga diatur mengenai istilah Penjabat Gubernur. Pada Pasal 9 tersebut terdapat beberapa jabaran padan Kementerian/Lembaga, dimana TNI/Polri tidak perlu alih status menjadi PNS. Aturan tersebut bersifat pengecualiaan.

“Ya, kami atas nama PSI Sumut, memohon kepada pemerintah pusat melalui Pak Jokowi, agar sebaiknya Pj. Gubsu diisi oleh orang berasal dari pejabat pusat di luar Provinsi Sumut. Permohonan ini didasari oleh kondisi Sumut yang selama kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, mengalami stagnasi pembangunan. Bahkan, dalam menghadapi tahun politik, baik Pemilu maupun Pilkada, jika Pj.Gubsu berasal dari Sumut dikhawatirkan tidak bisa netral dan dapat diintervensi oleh Gubernur yang lama, atau oknum lainnya,” kata H.M. Nezar Djoeli, S.T., kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).

Permohonan terbuka Ketua PSI Sumut tersebut, juga turut menjadi satu pendapat berbeda dari banyaknya berita juga kabar gonjang-ganjing selama ini tentang isu bahwa bakal calon nama-nama Pj. Gubsu, diantaranya Rektor USU Muryanto Amin, Sekda Provinsi Sumut Arif Nugroho, hingga mantan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putera.

“Baik Rektor USU maupun Sekda Provsu, juga mantan Kapoldasu ketiganya berasal dari Sumut. Jadi kami pikir belum memenuhi aspek netralitas saat nanti kita akan memasuki tahun politik. Selain itu, kami juga mengingatkan, sebaiknya isu ini jangan dijadikan konsumsi publik, mengingat kewenangan penunjukkan Pj. Gubsu berada di bawah perintah presiden melalui mendagri,” ungkap Nezar Djoeli.

Lebih lanjut Nezar mengatakan, Sumatera Utara butuh penyegaran yang akan dibawa oleh pihak eksternal di luar provsu, sehingga lebih bisa jernih memandang persoalan Sumut ini kedepannya.

“Sebab, jika Pj.Gubsu berasal dari Sumut, dikhawatirkan masih ada campur tangan gubernur sumut demisioner, dalam pemerintah Sumut, dan Pak Presiden Jokowi harus perhatikan hal itu. Sumut sudah butuh sentuhan baru dalam masa jeda pemerintahan menuju pemilihan kepala daerah di November 2024 nanti,” tukas Ketua PSI Sumut ini.

Reporter : Jafar Sidik

 

Diduga Limbah Milik Oknum Kejatisu Resahkan Warga

mimbarumum.co.id – Keberadaan limbah dari rumah kontrakan di Jalan kebun Kopi, Gang Kedondong, Marindal, meresahkan warga setempat karena mencemari lingkungan warga.

Warga merisaukan limbah dari rumah kontrakan yang berjumlah 10 unit di Jalan Kebun Kopi, Gang Kedondong, Pasar 7, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang yang diduga milik dari oknum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Pasalnya, genangan airnya yang sudah menjadi limbah menjalar ke rumah warga dan tidak tidak ada tempat pembuangannya, dan itu berdampak kepada lingkungan dan kesehatan warga.

“Kejadiannya itu sudah selama satu pekan ini. Kalau sudah ada aktivitas warga yang mengontrak rumah milik oknum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mandi maupun mencuci piring dan pakaiannya itu, sudah pasti air limbah dari rumah kontrakan tumpah ke rumah warga lainnya. Jadi sangat berdampak pada lingkungan sekitarnya. Kita sebagai warga sekitarnya ini sangat risau tidak ada perhatian dari rumah kontrakan milik oknum Kejaksaan Tinggi Sumut berinisial ATG,” ucap Pendi warga Jalan Kedondong, Gang Kedondong, Pasar 7, kepada wartawan, Rabu (26/7/2023) malam.

Diterangkannya, apalagi kalau sudah hujan deras, pastilah air limbah dari rumah kontrakan milik oknum Kejatisu itu menganggu aktivitas warga sekitarnya.

Kata dia, ada sejumlah warga yang menghubungi nomor ponsel milik rumah kontrakan tersebut. Namun dari pemilik rumah kontrakan itu akan segera membersihkan selokan parit yang tumpat dan telah mengganggu aktivitas warga sekitarnya.

“Tapi hanya ucapan saja dan tidak ada anggota maupun pekerja yang membersihkan selokan parit milik rumah kontrakan tersebut,” paparnya.

Menurutnya, tidak ada kepedulian dari pemilik rumah kontrakan itu dan pemilik rumah kontrakan itu arogan dan sombong.

“Semua warga di tantangnya, kepeduliannya tidak ada sama sekali, jelasnya.

“Dari awal pembangunan rumah kontrakan cukup menjanggal. Soalnya pembangunan tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” pungkas Pendi.

Reporter : Rasyid Hasibuan

Cegah Peredaran Narkoba, Polda Sumut Cek Urine Personel

0

mimbarumum.co.id – Bidang (Bid) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut melaksanakan pengecekan urine terhadap seluruh personel dalam mencegah peredaran narkoba, Rabu (26/7/2023).

Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan pengecekan urine terhadap personel itu menindaklanjuti program 5 prioritas kita yakni Polda Sumut bersih dari narkoba.

“Hasil pengecekan urine terhadap personel itu negatif mengonsumsi narkoba,” katanya pemeriksaan urine terhadap personel dilaksanakan secara acak.

“Tes urine terhadap personel di seluruh satker yang dilakukan secara acek setiap harinya dengan melibatkan Tim Biddokes Polda Sumut,” ujar Hadi.

Juru bicara Polda Sumut ini menegaskan, setiap anggota yang terlibat narkoba akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Tes urine yang dilaksanakan sebagai wujud tegas Bapak Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan internal Polri,” terang Hadi mengakhiri.

Reporter : Jafar Sidik