Oleh Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta_
Rupiah, simbol kedaulatan moneter Indonesia, nyatanya tak berdaya di luar batas negara. Dalam laporan CNBC Indonesia awal Mei ini, disebutkan bahwa rupiah tak berlaku di sepuluh negara, termasuk Israel, Korea Selatan, Inggris, dan Australia. Mata uang berwajah pahlawan itu, yang sehari-hari menjadi alat tukar sah di negeri sendiri, mendadak seperti kertas biasa saat berada di luar yurisdiksi Republik.
Fenomena ini bukan kejutan. Rupiah memang bukan mata uang yang diperhitungkan di pasar internasional. Dalam dunia yang masih dikuasai oleh Dolar AS, Euro, dan Yen, keberadaan rupiah hanya terasa di negeri sendiri. Bahkan untuk urusan pariwisata pun, warga negara Indonesia (WNI) harus rela menukarkan rupiah ke dolar atau mata uang lain sebelum berangkat. Tak hanya merepotkan, proses ini juga menambah ongkos tersembunyi dari biaya hidup global.
Ketidakberlakuan rupiah di luar negeri tak bisa dilepaskan dari rapor ekonomi dalam negeri yang masih jauh dari kata prima. Tahun 2024 dan awal 2025 ditandai oleh pelemahan daya beli, pemutusan hubungan kerja massal, defisit transaksi berjalan, serta pelemahan kurs yang mendorong sentimen negatif terhadap rupiah. Ketika fundamental ekonomi sebuah negara goyah, maka kepercayaan pasar terhadap mata uangnya ikut tergerus. Bank sentral negara lain pun enggan menyimpan cadangan devisa dalam bentuk rupiah, karena nilainya dianggap tak stabil dan terlalu rentan terhadap gejolak eksternal.
Selain itu, kurangnya diversifikasi ekspor dan ketergantungan pada komoditas mentah menjadikan arus valuta asing ke dalam negeri tidak konsisten. Investasi asing yang sempat tumbuh justru lebih bersifat jangka pendek (hot money), sehingga mudah keluar saat gejolak terjadi. Ketergantungan pada utang luar negeri juga memperparah ketidakpercayaan terhadap rupiah. Dalam lanskap seperti ini, sulit berharap mata uang nasional bisa menjadi alat tukar internasional yang kredibel.
Bank Indonesia sejak beberapa tahun terakhir telah mendorong dedolarisasi—upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS—dengan menggandeng mitra dagang seperti Tiongkok, Jepang, dan Malaysia dalam Local Currency Settlement. Upaya ini patut diapresiasi, namun belum cukup untuk mengangkat citra rupiah ke level internasional.
Negara-negara ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia, mulai menerapkan sistem pembayaran lintas batas berbasis QRIS antar-negara, tetapi belum menjawab persoalan fundamental: bagaimana menjadikan rupiah lebih dipercaya secara global?
Untuk itu, stabilitas makroekonomi menjadi prasyarat utama. Tanpa pengendalian inflasi, disiplin fiskal, dan kredibilitas lembaga moneter, rupiah akan terus tertinggal. Penerimaan terhadap sebuah mata uang adalah cerminan dari kepercayaan: bukan hanya kepada uang itu sendiri, tetapi juga kepada institusi dan negara yang menerbitkannya.
Bagi WNI yang hendak bepergian ke luar negeri, keadaan ini berarti satu hal: siapkan dolar atau euro sebelum berangkat. Bagi pembuat kebijakan, ini adalah pengingat keras bahwa kerja besar menjadikan rupiah sebagai alat tukar regional maupun global masih jauh dari rampung.
Jika dolar adalah raja di pasar uang dunia, maka rupiah belum masuk ke dalam lingkaran bangsawan. Ia masih rakyat biasa yang bahkan tidak diajak berdansa di pesta globalisasi.
