Oleh : HM Nezar Djoeli, ST (Ketua DPW PSI Sumut HM)
Berkaca dari hasil pemilu legislatif 2024 menunjukkan hasil yang sangat miris terhadap capaian demokrasi dalam negeri.
Tergerusnya idealisme oleh kapitalis dan oligarki masih mewarnai pemilihan legislatif di Sumatera Utara maupun di Indonesia…
Prediksi kaum-kaum idealisme masih tercermin di seputaran parpol yang tak lolos threshold, yaitu kisaran 10 persen lebih kurang dari seluruh masyarakat Indonesia yang datang ke TPS.
Ini merupakan tanda hilangnya ke-idealisme-an dan jati diri bangsa dalam kontestasi pemilihan legislatif.
Rakyat cenderung masih mengedepankan transaksional dibandingkan ideliasme dalam memilih wakilnya. Ini terlihat jelas dari anggota DPR yang berhasil duduk, merupakan hasil yang tidak sesuai kemampuan politik dari masing-masing jndividu.
Mereka berhasil menduduki kursi parlemen disebabkan oleh transaksional dan keinginan orang tua dalam mengantarkan anaknya dalam memiliki jabatan di parlemen.
Saatnyalah sekarang Negara harus berpikir tentang masa depan. Para pejuang-pejuang parpol hendaknya diberi prioritas dalam menjabat kursi parlemen melalui parlementary threshold yang akan menjadikan orang-orang yang berjuang demi masa depan partai dan akan menjadi ujung tombak di parlemen nantinya.
Dalam hal ini, tak lama lagi kita juga akan dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah serentak, yang merupakan pesta demokrasi lanjutan pasca pileg. Kontestasi ini akan menjadi estafet bagi para oligarki dan kapitalis dalam menempatkan orang-orangnya di pemerintahan!
Para calon-calon kepala daerah, baik Guberbur, Walikota maupun Bupati, masih didominasi orang yang haus kekuasaan. Mirisnya, mereka tidak memiliki rekam jejak yang baik.
Sayang, seribu kali sayang, mereka malah dijadikan idola bagi rakyat yang memang mengutamakan transaksional dalam memilih pemimpin. Mereka (rakyat) berdalih: siapapun pemimpinnya, kita akan seperti ini juga.
Ini sebenarnya paradigma yang salah. Kelompok menengah ke atas sudah mulai paham dengan pentingnya suara mereka yang terwakilkan dalam menjalankan pemerintahan.
Tetapi, pada kelompok menengah ke bawah, hanya berpikir transaksional dalam memilih wakilnya.
Ini yang harus menjadi catatan kita dalam merubah mekanisme pemilihan legislatif dan eksekutif kedepannya.
Dalam hal ini, ada beberapa poin yang sebaiknya dilakukan, yakni:
1. Kembalikan proporsional tertutup dalam mendudukkan orang-orang di parlemen terhadap kader-kader partai yang menjadi pejuang, sehingga kelompok kapitalis tak bisa berkuasa dalam membeli suara rakyat.
2. Pemilihan kepala daerah melalui DPR yang akan menghemat cost dalam pileg maupun pilkada di setiap periode.
Dalam menjalankan dua hal di atas, peran lembaga negara dalam memberikan materi standarisasi calon legislatif sangat menentukan atas persyaratan seorang legislator maupun kepala daerah. Diantaranya: Kementerian Dalam Negeri, KPK atau Kepolisian, dan Kejaksaan.
Semua ini sangat penting dipikirkan Negara agar menciptakan good goverment dan orang-orang yang memiliki potensi yang baik, yang akan menjadi pemimpin di Republik ini.
Jadi, saatnya kita berbenah. (*)
