Ada satu hal yang membuat saya heran. Setiap kali MinyakKita langka atau harganya melambung, hampir tidak pernah terdengar kegelisahan dari para kepala daerah. Gubernur diam. Bupati diam. Wali kota juga diam. Seolah-olah persoalan itu sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat.
Padahal yang menjerit bukan hanya warga di ibu kota. Yang mengeluh justru ibu-ibu di pasar tradisional daerah. Mereka yang setiap pagi harus memikirkan bagaimana menghemat pengeluaran agar uang belanja cukup sampai sore.
Mengapa kepala daerah tidak ikut merasa terganggu?
Bandingkan ketika BBM sempat langka beberapa waktu lalu. Begitu antrean kendaraan mengular di SPBU, para kepala daerah ramai-ramai angkat bicara. Ada yang mendesak Pertamina menambah pasokan. Ada yang menggelar rapat. Ada pula yang turun meninjau langsung.
Walaupun harus diakui, setelah semua itu dilakukan, kelangkaan BBM juga tidak serta-merta selesai. Namun setidaknya publik melihat ada kegelisahan. Ada reaksi. Ada keberpihakan.
Lalu mengapa kegelisahan yang sama tidak terlihat ketika MinyakKita menghilang dari pasar? Apakah karena yang antre bukan mobil dinas? Apakah karena yang berkeliling mencari minyak adalah ibu rumah tangga, bukan pejabat? Ataukah karena MinyakKita memang tidak pernah masuk ke dapur rumah para pengambil kebijakan?
Pertanyaan ini mungkin terasa keras. Tetapi bukankah tugas seorang pemimpin memang memastikan kebutuhan pokok rakyat tersedia?
Memang benar. Harga Eceran Tertinggi ditetapkan pemerintah pusat. Memang benar. Kebijakan distribusi juga menjadi kewenangan pusat. Namun apakah itu berarti kepala daerah cukup menjadi penonton?
Bukankah mereka memiliki perangkat? Ada Dinas Perdagangan. Ada Dinas Perindustrian. Ada Satgas Pangan. Ada kepolisian. Ada kejaksaan. Ada pemerintah kabupaten dan kota hingga kecamatan.
Bukankah semua itu bisa digerakkan untuk memastikan MinyakKita tersedia dengan harga yang semestinya? Kalau ditemukan pedagang menjual di atas HET, mengapa tidak diumumkan kepada publik? Kalau ditemukan dugaan penimbunan, mengapa tidak segera ditindak? Kalau ada distributor yang bermain-main, mengapa tidak dipanggil? Kalau pasokan berkurang, mengapa tidak duduk bersama para produsen?
Sumatera Utara bukan daerah yang jauh dari industri sawit. Provinsi ini memiliki banyak perusahaan pengolah CPO dan produsen minyak goreng. Apakah tidak ada ruang bagi gubernur untuk memanggil mereka dan meminta komitmen agar pasokan MinyakKita benar-benar sampai ke pasar?
Apakah bupati dan wali kota tidak bisa memetakan wilayah mana yang mengalami kelangkaan paling parah? Apakah semua harus menunggu pemerintah pusat? Kalau begitu, untuk apa pemerintah daerah memiliki perangkat sampai ke tingkat desa?
Pemimpin tidak hanya diuji ketika banjir datang. Tidak hanya ketika jalan rusak. Tidak hanya ketika jembatan putus. Pemimpin juga diuji dari hal-hal yang tampak sederhana. Satu liter minyak goreng.
Karena bagi rakyat kecil, satu liter minyak goreng bisa lebih menentukan daripada seribu baliho ucapan selamat.
Kalau dapur rakyat mulai kesulitan, seharusnya para pemimpin daerah ikut gelisah. Sebab rakyat memilih mereka bukan hanya untuk membangun jalan. Tetapi juga untuk memastikan kehidupan sehari-hari masyarakat berjalan lebih baik.
Kalau dapur rakyat saja tidak pernah dikunjungi, jangan salahkan bila rakyat mulai bertanya… Sebenarnya, pemimpin itu sedang mengurus siapa?
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
