SAYA membaca kabar bahwa Arthur Sze resmi dinobatkan sebagai Poet Laureate Amerika Serikat yang ke-25, dan reaksi pertama saya adalah: “Lho, kok bisa ya penyair dikasih jabatan resmi negara? Di sini, jangankan jabatan, kadang honor baca puisi saja masih berbentuk kotak nasi Padang tanpa sendok.”
Tentu saja saya tidak ingin meremehkan nasi Padang—itu jelas hadiah terbaik di dunia literasi kita. Tapi tetap saja, rasanya ada kesenjangan kelas global di sini. Di satu sisi, ada penyair Amerika yang duduk di kursi kehormatan, memikirkan strategi bagaimana puisi bisa memperlambat dunia yang serba ngebut. Di sisi lain, ada penyair Indonesia yang duduk di kursi plastik Rapiah warna biru, sambil memikirkan bagaimana caranya pulang tidak kehujanan setelah baca puisi gratis di taman kota.
Apakah ini berarti kita tidak layak punya Poet Laureate? Oh tentu tidak. Justru sebaliknya: dengan segala kerempongan kita, Indonesia seharusnya punya lima Poet Laureate sekaligus, masing-masing ditempatkan di pos strategis. Satu di Senayan untuk mengawasi DPR agar tidak salah pakai diksi “dengan hormat,” satu di Kementerian Pendidikan supaya RPP guru tidak kaku seperti pagar beton, satu di stasiun KRL agar orang bisa antri sambil membaca soneta, satu di TikTok untuk memandu generasi Z supaya “POV: lagi patah hati” tidak berhenti di lipsync saja, dan satu lagi di setiap warung kopi pinggir jalan, karena percayalah, semua filosofi bangsa ini lahir di antara asbak penuh dan gelas kopi setengah.
Tapi mari kita serius sejenak (sebentar saja, jangan lama-lama nanti kaku). Kenapa Indonesia belum punya Poet Laureate?
Mungkin karena negara kita terlalu sibuk mengangkat duta besar, duta pariwisata, duta lingkungan, bahkan duta sabun cuci piring. Semua ada dutanya. Tapi untuk penyair? Belum. Seakan-akan kata-kata hanya penting kalau bisa dijadikan tagline iklan. Bayangkan kalau Chairil Anwar masih hidup dan diundang jadi “Duta Bawang Merah Nasional.” Saya yakin dia akan menolak mentah-mentah sambil menulis sajak baru: Aku ini bawang, luka siapa yang sembuhkan?
Tentu saja, punya Poet Laureate tidak serta-merta membuat bangsa jadi lebih puitis. Amerika tetap punya masalah, sama seperti kita. Tapi simbol itu penting. Poet Laureate ibarat mengatakan: “Hei, kata-kata tidak kalah penting dari jalan tol.” Indonesia sepertinya masih malu-malu untuk sampai ke titik itu. Kita masih sering menaruh sastra di rak belakang, sementara di depan panggung yang dijual adalah drama politik atau konser dangdut kampanye.
Arthur Sze bilang: “We live in such a fast-paced world: poetry helps us slow down, deepen our attention, connect, and live more fully.” Itu kalimat manis sekali. Membacanya membuat saya ingin langsung berhenti scroll Instagram dan membuka buku puisi. Tapi di sini, kalau saya baca puisi sambil nunggu angkot, pasti ada orang komentar: “Bang, lo nggak punya kuota TikTok, ya?”
Indonesia, dengan segala keruwetan sehari-hari, justru lebih butuh Poet Laureate daripada Amerika. Bayangkan, seorang penyair resmi negara yang tugasnya bukan menulis peraturan atau draf undang-undang, tapi menulis puisi tentang listrik padam, banjir kiriman, atau tukang parkir yang lebih lihai daripada polisi lalu lintas. Saya yakin banyak orang akan merasa lebih terhibur oleh puisi negara daripada oleh pidato negara.
Tapi mungkin, alasan lain kita belum punya Poet Laureate adalah karena para penyair kita terlalu sibuk jadi segala hal lain. Penyair di Indonesia jarang hanya penyair. Dia biasanya juga guru, dosen, tukang desain grafis, driver ojol, bahkan tukang servis AC. Tidak ada ruang bagi seorang penyair untuk hanya duduk dan berkata: “Saya menulis demi bangsa.” Kalau ada yang coba, biasanya akan ditanya tetangganya: “Bang, kerjaan lo apa sih? Kok tiap hari nongkrong di teras nulis-nulis? Kagak ada duitnya, kan?”
Berbeda dengan Arthur Sze, yang tentu didukung lembaga besar, universitas, dan penerbit. Di sini, kalau penyair mau bikin acara baca puisi, biasanya patungan sewa sound system dan bawa kursi sendiri. Kadang bahkan kursi lipatnya copot satu baut, jadi setengah acara dihabiskan memperbaiki furnitur. Inilah yang saya sebut Poet Laureate versi kontrakan.
Dan bicara soal kontrakan, mari kita jujur: mungkin negara takut memberi gelar Poet Laureate karena khawatir penyairnya nanti terlalu jujur. Kita tahu betul, penyair di Indonesia suka menyelipkan kritik politik dengan cara halus. Kalau ada Poet Laureate resmi, bisa-bisa setiap pidatonya jadi trending dengan judul: “Penyair Negara Sindir Anggaran IKN Lewat Metafora Mangga Busuk”. Tidak semua pejabat siap menghadapi itu.
Namun, ada juga sisi lucunya: jika benar Indonesia punya Poet Laureate, kira-kira siapa yang pantas? Ini pertanyaan berbahaya, sama seperti bertanya “siapa yang pantas jadi presiden.” Tapi saya punya kriteria pribadi. Penyair itu harus bisa dua hal: menulis puisi indah dan menghadapi undangan hajatan tanpa canggung. Karena mari kita realistis, banyak acara negara di sini bentuknya mirip hajatan—ada tenda biru, ada panggung kecil, ada MC yang sok kocak. Kalau Poet Laureate kita gugup baca puisi di depan panggung sambil bau gulai kambing menyeruak, alamat gagal total.
Saya membayangkan seandainya Indonesia benar-benar menunjuk satu penyair jadi Poet Laureate. Mungkin ia akan diwajibkan menulis puisi setiap kali negara ulang tahun. Dan saya bisa dengar komentar warganet: “Yah, puisinya nggak viral. Mending bikin reels aja.” Di situlah tantangan sebenarnya: menjaga martabat puisi di era emoji.
Arthur Sze menekankan pentingnya translation—penerjemahan. Dan ini, kalau boleh jujur, adalah poin yang luar biasa relevan buat kita. Indonesia adalah negara seribu bahasa daerah. Apa jadinya kalau Poet Laureate Indonesia menulis puisi resmi negara dalam bahasa Banjar atau Batak? Bisa jadi itu justru menghidupkan keragaman. Dan tentu saja, akan melatih para pejabat supaya tidak hanya menguasai jargon, tapi juga aksara daerah. Saya ingin sekali melihat pejabat tinggi membacakan pantun Betawi dengan logat yang belepotan. Itu akan jadi puisi paling jujur sepanjang sejarah.
Mungkin saya terdengar terlalu mengidealkan. Tapi bukankah tugas penyair memang sedikit banyak utopis? Kita menulis bukan karena semua hal sudah sempurna, melainkan justru karena semua hal berantakan. Puisi memberi kita ruang untuk berkata: “Hei, lihatlah, masih ada sesuatu yang bisa indah meski di tengah macet.”
Jadi, apa langkah berikutnya? Mungkin kita tidak harus menunggu pemerintah memberi gelar resmi. Kita bisa mulai sendiri. Kita bisa bikin Poet Laureate kampung, yang dipilih lewat arisan. Pemenangnya bertugas menulis puisi tentang got mampet atau tentang ibu-ibu PKK. Dari sana, siapa tahu ide ini membesar. Suatu hari nanti, Presiden kita akan berdiri dan berkata: “Dengan ini saya melantik Penyair Negara pertama Indonesia.” Dan seluruh rakyat akan terharu, lalu memposting di Instagram: Finally, kita juga punya! #PoetLaureateID
Sampai hari itu tiba, kita hanya bisa mengirimkan selamat untuk Arthur Sze. Semoga beliau bahagia dengan kursi kehormatannya, sementara kita di sini masih setia dengan kursi plastik. Dan mungkin, di suatu titik, kursi plastik itulah yang membuat kita lebih kuat. Karena dari kursi itulah lahir puisi-puisi yang tidak dibuat untuk istana, tapi untuk warung, halte, dan kontrakan.
Mungkin itulah perbedaan utama. Di sana, Poet Laureate berdiri di podium resmi. Di sini, Poet Laureate—jika ada—akan berdiri di panggung hajatan, dengan background spanduk “Selamat Menempuh Hidup Baru.” Dan jujur saja, saya pikir itu jauh lebih mengasyikkan.
Puisi Pendek untuk Arthur Sze (dan untuk kita sendiri):
Arthur duduk di kursi negara,
saya duduk di kursi plastik Rapiah.
Tapi kata-kata,
ah, kata-kata itu tidak kenal kasta.
Suatu hari nanti,
Indonesia pun akan punya penyair resmi—
yang tugasnya sederhana:
mengubah macet jadi metafora,
dan listrik padam jadi puisi.
• Penulis: IRZI ialah nom de plume Ikhsan Risfandi, lahir di Jakarta 1985, sempat menjajal peruntungan sebagai gitaris Jazz kemudian banting gitar untuk fokus menempuh kepenulisan puisi Jess & Beatawi, sesekali cerpen.
• Editor: Suyadi San
