JAKARTA, pada pertengahan September 2025, menjadi episentrum denyut nadi sastra Nusantara. Selama empat hari, dari tanggal 11 hingga 14 September, Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Badan Bahasa Kemendikdasmen menjadi saksi bisu sekaligus pelaku aktif dari sebuah gelaran akbar budaya: Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) XIII.
Acara yang mengusung tema besar “Puisi untuk Persaudaraan dan Perdamaian” ini bukan sekadar ajang berkumpul dan berlomba para panglima kata, tetapi lebih dari itu, sebuah upaya kolektif untuk merajut kembali ingatan, mematri persaudaraan, dan menegaskan peran kemanusiaan dalam gejolak zaman yang kian kompleks.
Malam pembukaan pada 11 September di Teater Kecil TIM layaknya sebuah pernyataan sikap. Jakarta, sebagai tuan rumah, dengan bangga menampilkan warna lokalnya melalui Sapun oleh sastrawan Betawi Yahya Andi Saputra dan alunan Gambang Kromong dari Grup Sinar Muda. Ini adalah simbol bahwa PPN tidak melangit, tetapi justru berakar pada kekayaan budaya lokal yang menjadi fondasi identitas Nusantara.
Penyair dari berbagai generasi dan negara, seperti Sutardji Calzoum Bachri (Indonesia), Haryati Abd. Rahman (Malaysia), dan Samsuddin Said (Singapura) secara bergantian membacakan karya mereka. Keragaman gaya, bahasa, dan tema yang dibacakan malam itu adalah miniatur dari Indonesia dan Asia Tenggara itu sendiri: beragam namun menyatu dalam semangat yang sama, semangat puisi.
Hari kedua (12 September) mengetengahkan dimensi intelektual dari PPN. Serangkaian seminar di ruang Teater Kecil membahas tema-tema strategis yang menjawab tantangan kekinian. Seminar “Peran Puisi dalam Menyuarakan Perdamaian” menghadirkan pembicara dari Brunei, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Diskusi ini mengingatkan semua bahwa di tengah dunia yang kerap dilanda konflik, puisi hadir sebagai oase yang menawarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan resolusi damai.
Seminar lainnya, “Mencari Model Penghargaan Sastra” dan “Terjemahan dalam Kebijakan Penerbitan Buku Sastra”, menyentuh aspek praktis dari ekosistem sastra. Di sini, para ahli tidak hanya berwacana tetapi juga mencari formula konkret untuk memajukan sastra, mulai dari sistem apresiasi yang adil hingga kebijakan penerjemahan yang dapat memperluas jangkauan karya sastra Nusantara ke kancah global. Hal ini menunjukkan bahwa PPN tidak hanya berhenti pada romantisme, tetapi bergerak pada tataran kebijakan dan sistem yang berkelanjutan.
Puncak dari hari kedua adalah Orasi Kebudayaan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, H. Rano Karno. Dengan gaya khasnya yang bersahaja namun sarat makna, Rano Karno memaparkan visi besar Jakarta sebagai UNESCO City of Literature. Ia menegaskan bahwa kebudayaan bukanlah pelengkap, melainkan mesin penggerak pembangunan.
Lima pilar strategisnya—perbanyak ‘ruang ketiga’, diplomasi buku, penghargaan sastra yang kredibel, diplomasi budaya, dan penegakan akses—bukanlah retorika kosong, melainkan peta jalan yang jelas untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang tidak hanya sibuk dengan material, tetapi juga kaya dengan makna. Orasi ini adalah komitmen politik kebudayaan yang langka dan sangat berharga.
Kehadiran dan paparan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Joko Santoso, pada hari ketiga (13 September), menambah wawasan pada agenda PPN. Paparan data tentang minat baca yang meningkat tetapi masih timpang, serta strategi inovatif Perpusnas seperti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), iPusnas, dan gamifikasi, membuka mata semua pihak tentang peran strategis perpustakaan dalam membangun peradaban. Hal ini menegaskan bahwa membangun budaya baca, khususnya baca sastra, adalah tugas kolektif yang membutuhkan sinergi semua pihak, dari pemerintah, komunitas, hingga keluarga.
Agenda terpenting yang sering kali terjadi di balik layar adalah musyawarah para delegasi. Tim perumus yang terdiri dari sembilan orang, termasuk Ahmadun Yosi Herfanda, Samsudin Said (Singapura), Zefri Arieff (Brunei), dan Nurhayati Abd. Rahman (Malaysia), berhasil merumuskan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang visioner.
Keputusan untuk menetapkan Aceh sebagai tuan rumah PPN XIV (2026), Brunei Darussalam untuk PPN XV (2027), dan Makassar untuk PPN XVI (2028) menunjukkan komitmen jangka panjang dan pemerataan peran untuk membangun ekosistem sastra di berbagai wilayah.
Rekomendasi yang dihasilkan bahkan lebih progresif. Perubahan nama dari “Pertemuan Penyair Nusantara” menjadi “Festival Puisi Nusantara” (Nusantara Poetry Festival) adalah sinyal untuk memperluas dampak dan inklusivitas acara. Rekomendasi untuk menolak kekerasan di Gaza dan menolak penggunaan kecerdasan buatan dalam penciptaan karya puisi adalah bentuk kesadaran politik dan kultural yang tajam. Mereka tidak hanya berkutat pada dunia mereka sendiri, tetapi menyuarakan keprihatinan terhadap isu kemanusiaan global dan menjaga otentisitas ekspresi seni dari dominasi teknologi.
Malam penutupan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 13 September berlangsung khidmat. Seragam t-shirt putih dari Badan Bahasa yang dikenakan para peserta menjadi simbol kesederhanaan dan kesetaraan—semua sama di mata puisi. Penyerahan estafet secara simbolis kepada perwakilan dari Aceh menutup rangkaian acara dengan penuh harapan dan semangat baru.
PPN XIII bukan sekadar peristiwa. Ia adalah sebuah fenomena budaya. Dalam empat hari itu, Jakarta berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai kota kosmopolit yang tetap menghargai akar budaya lokal Betawi. Ia menjadi melting pot dimana penyair dari Gayo hingga Bangkok, dari Medan hingga Malaysia, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, menyuarakan gagasan mereka melalui puisi.
Acara ini juga menjadi cermin dari tantangan zaman. Pembahasan tentang gawai, minat baca, dan ancaman kecerdasan buatan menunjukkan bahwa para penyair dan pegiat sastra tidak mengubur kepala dalam pasir. Mereka menyadari tantangan tersebut dan aktif mencari solusi, seperti yang terlihat dari strategi gamifikasi dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan rekomendasi penolakan kecerdasan buatan.
Yang paling penting, PPN XIII berhasil menegaskan kembali fungsi puisi yang paling hakiki: sebagai jembatan. Jembatan antarbangsa dan budaya di Asia Tenggara, jembatan antargenerasi, jembatan antara tradisi dan modernitas, dan yang paling utama, jembatan antarmanusia untuk saling memahami dan berempati. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, peran puisi sebagai perekat kemanusiaan justru menjadi semakin vital.
Oleh karena itu, esai ini ditutup dengan keyakinan bahwa apa yang terjadi di Jakarta pada September 2025 barusan bukanlah titik akhir. Ia adalah sebuah pintu yang membuka perjalanan panjang menuju ekosistem sastra Nusantara yang lebih inklusif, kritis, dan berdaya juang. Puisi telah membuktikan dirinya bukan sebagai barang usang, melainkan sebagai senjata yang paling lembut dan paling tajam untuk merajut perdamaian dan persaudaraan.
• Suyadi San, pegiat budaya, Ombudsman Koran Mimbar Umum, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
