Di Medan, segel bukan lagi alat hukum, ia telah menjelma menjadi dagangan. Kalau ada bangunan tak berizin, katanya akan disegel. Tapi jangan heran, sehari dua hari segel itu lenyap entah ke mana. Bangunannya tetap berdiri, pekerjanya tetap bekerja, yang berubah hanyalah kantong aparat yang kian tebal.
Semua itu terjadi karena pengawasan yang lemah, atau memang sengaja dilemahkan. Satpol PP datang, memasang plang segel besar-besar. Wartawan memotret, berita naik ke media. Publik seolah melihat hukum ditegakkan. Tapi malamnya, ada yang diduga datang membawa amplop. Besok paginya, pekerja kembali masuk. Begitulah siklusnya. Hukum dipentaskan seperti sandiwara, sementara yang sesungguhnya berlangsung adalah transaksi.
Rakyat kecil hanya bisa menggeleng kepala. Mereka membangun dapur sederhana, ditagih IMB sekarang Namanya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Mendirikan pagar rumah, dikejar petugas. Nilai bangunannya kecil, tapi beban administrasinya besar. Sebaliknya, gedung-gedung tinggi, apartemen megah, dan ruko-ruko besar justru bebas melenggang. Hukum memang pilih kasih, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kalau bicara DPRD, rasa muak makin bertambah. Rapat dengar pendapat digelar berkali-kali. Nada tinggi, suara lantang, tapi ujungnya nihil. Bukan solusi yang lahir, melainkan deal-deal baru di balik layar. Rakyat menunggu jawaban, yang mereka dapat hanyalah janji yang semakin basi.
Padahal Allah sudah mengingatkan: “Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit.” (QS. Al-Baqarah: 41). Jangan tukar kebenaran dengan amplop. Jangan jual hukum dengan selembar surat atau segepok rupiah. Tapi di kota ini, hukum sering diperdagangkan dengan harga yang paling murah.
Kalau pengawasan hanya sebatas formalitas, maka bangunan-bangunan ilegal akan terus menjamur. PAD tetap bocor, rakyat tetap rugi. Sementara pejabat bisa berkilah: “Kami sudah pasang segel, kami sudah panggil pengusaha.” Padahal semua tahu, segel itu bisa dibeli, panggilan itu bisa dinegosiasi.
Inilah wajah Medan. Gedung-gedung terus menjulang, tapi wibawa hukum roboh. Yang tegak bukan aturan, melainkan kuasa uang. Rakyat kecil yang patuh membayar pajak hanya bisa gigit jari, melihat ketidakadilan dipertontonkan di depan mata.
Maka patutlah kita bertanya, sampai kapan rakyat harus tunduk pada hukum yang sudah dijual di meja perundingan? Sampai kapan segel jadi dagangan, sementara rakyat kecil terus dipaksa patuh? Kalau segel bisa dibeli, maka sebenarnya yang disegel bukanlah bangunan, melainkan hati nurani para penguasa.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
