Kalau bicara izin bangunan, ujung-ujungnya selalu bermuara pada uang. Uang itulah yang kemudian disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sinilah seharusnya Medan punya tambahan untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, menambah puskesmas, dan membiayai kebutuhan dasar lain yang memang ditunggu rakyat.
Namun uang itu, alih-alih sampai ke rakyat, justru berhenti di meja. Ia pecah di tangan oknum. Dari pejabat teknis hingga anggota dewan, semua ingin bagian. Rakyat hanya bisa menonton, sambil mengelus dada, karena yang mestinya jadi berkah malah berubah jadi bancakan.
Lihatlah rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan. Suaranya keras, nadanya tinggi, seolah-olah sedang membela kepentingan rakyat. Tetapi siapa percaya? Banyak yang menduga semua itu hanya sandiwara politik. Hari ini marah-marah, besok sudah diam seribu bahasa. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka juga ikut menyantap bancakan yang sama.
Satu contoh nyata adalah kasus CityView Condominium. Izinnya dipertanyakan, PAD-nya kabur, DPRD ribut, media memberitakan, tetapi bangunannya tetap berdiri gagah. Kalau DPRD benar-benar serius, kenapa tidak dibongkar? Kenapa tidak disegel? Kenapa masih saja menjulang di tengah kota? Itu artinya ada yang sudah “deal”.
Islam sudah lama mengingatkan, jangan makan harta yang bukan hakmu. “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188). PAD itu hak rakyat. Kalau ia dicuri, sama artinya dengan merampas hak orang miskin, dengan menelan uang yatim yang seharusnya dilindungi.
Ironinya, rakyat tetap harus membayar. Bangun pagar rumah, bayar. Bangun dapur kecil, bayar. Bayar pajak bumi, bayar. Semua dikejar. Tapi pengusaha besar bisa tenang-tenang saja. Gedungnya berdiri, izinnya setengah jalan, PAD menguap entah ke mana. Rakyat yang membayar, pejabat yang kenyang.
Begitulah kalau hukum bisa dibeli. Yang kaya selalu punya jalan, yang miskin selalu dihadang. Negeri ini sakit bukan karena kurang aturan, melainkan karena aturan itu sendiri diperjualbelikan.
Kalau PAD terus bocor, jangan harap Medan bisa maju. Jangan kaget bila sekolah rusak tak pernah diperbaiki, jalan berlubang dibiarkan, puskesmas selalu kekurangan obat. Uangnya sudah habis sebelum sampai ke kas daerah.
PAD mestinya jadi berkah, tetapi di Medan ia berubah jadi santapan. Satu potong untuk pejabat, satu potong untuk dewan, sisanya remah untuk rakyat. Dan percayalah, Allah tidak akan memberkahi kota yang dibangun dari uang haram. Gedung boleh menjulang tinggi, tapi jika moral pejabatnya runtuh, maka sebenarnya kota ini sedang digerogoti dari dalam.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital https://www.myedisi.com/mimbarumum
