SUASANA Kamis malam (28/8/25), di sekitar gedung DPR RI, Jakarta, berubah menjadi arena ketegangan. Ribuan massa berkumpul, menyuarakan tuntutan mereka dengan lantang. Namun, di balik hiruk-pikuk unjuk rasa yang menjadi bagian dari budaya politik Indonesia modern itu, sebuah tragedi terjadi. Seorang pengemudi ojek daring, yang sedang berusaha mencari nafkah di tengah kerumunan, menjadi korban jiwa. Peristiwa ini bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kompleksitas budaya demonstrasi, dinamika sosial-ekonomi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terus diuji dalam gelombang reformasi dan demokratisasi Indonesia.
Sejak era Reformasi 1998, unjuk rasa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi Indonesia. Masyarakat menyadari bahwa demonstrasi adalah sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat. Budaya ini tumbuh seiring dengan semakin terbukanya ruang publik untuk berekspresi dan mengkritik kebijakan negara.
Namun, demonstrasi di Indonesia juga memiliki karakteristik unik. Massa sering kali tidak hanya terdiri dari aktivis yang terorganisasi, tetapi juga melibatkan warga biasa yang merasa terdampak oleh suatu kebijakan. Dalam kasus unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025, terlihat adanya partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk yang teridentifikasi dengan kelompok tertentu.
Korban dalam peristiwa ini adalah pengemudi ojek daring, representasi dari jutaan pekerja lepas Indonesia yang menghadapi kerentanan ekstrem. Pekerjaan ini, meski memberikan fleksibilitas, sering kali tidak memberikan perlindungan memadai bagi para pekerjanya. Mereka harus terus bekerja dalam berbagai kondisi, termasuk situasi berbahaya seperti area demonstrasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Tragedi ini menyoroti dilema yang dihadapi pekerja informal di perkotaan. Di satu sisi, mereka harus memenuhi tuntutan ekonomi keluarga; di sisi lain, mereka harus menghadapi berbagai risiko termasuk kekerasan massa dan ketidakpastian keamanan. Budaya gotong royong dan kekeluargaan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia seakan tergerus oleh tekanan ekonomi dan individualisme perkotaan.
Kejadian ini juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan kerumunan oleh aparat keamanan. Meskipun terdapat petugas seperti BRIMOB (Brigade Mobil Polri) yang terlatih menangani situasi demonstrasi, nyawa warga sipil tetap tidak tertolong. Hal ini mengindikasikan bahwa protokol pengamanan mungkin masih memiliki celah yang perlu segera ditutup.
Budaya kekerasan dalam demonstrasi sering kali dipicu oleh berbagai faktor: provokasi, frustrasi massa terhadap respons pemerintah, maupun infiltrasi pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan kesantunan dan keramahannya dalam budaya sehari-hari, terkadang mengalami transformasi drastis ketika berada dalam kerumunan massa yang emosional.
Budaya berdiskusi secara sehat dan menghargai perbedaan pendapat, yang menjadi inti dari masyarakat demokratis, terkikis oleh ruang gema media sosial dimana orang hanya berinteraksi dengan mereka yang sepemikiran. Hilangnya budaya dialog yang santun dan penuh penghormatan ini berkontribusi terhadap eskalasi konflik di dunia nyata.
Tragedi meninggalnya pengemudi ojek daring ini mengajak kita merefleksikan kembali nilai-nilai budaya Indonesia yang adiluhung. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi panduan dalam setiap unjuk rasa, memastikan bahwa penyampaian pendapat tidak mengorbankan nyawa dan hak orang lain.
Budaya musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri khas tradisional Indonesia juga perlu dihidupkan kembali dalam konteks modern. Demonstrasi seharusnya bukan menjadi akhir dari proses penyampaian pendapat, tetapi bagian dari proses menuju dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
Dari kasus itu, ada sejumlah rekomendasi untuk ke depan yang perlu dilakukan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi untuk melindungi pekerja ekonomi lepas, termasuk asuransi dan perlindungan keselamatan kerja yang memadai. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform digital untuk memastikan keselamatan para pekerja, terutama dalam situasi darurat atau kerusuhan.
Kedua, aparat keamanan perlu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan kerumunan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan proporsional. Pelatihan de-eskalasi konflik dan negosiasi dengan massa perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi korban jiwa.
Ketiga, masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan budaya demonstrasi yang damai dan tertib, menghormati hak orang lain, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam unjuk rasa. Pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan tanggung jawab dalam berekspresi perlu diperkuat.
Terakhir, media sosial harus dikelola lebih bertanggung jawab. Platform digital perlu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempromosikan konten yang mendukung perdamaian dan mencegah penyebaran misinformasi yang memicu kekerasan.
Kematian pengemudi ojek daring, almarhum Affan Kurniawan, dalam unjuk rasa di Jakarta bukan sekadar peristiwa insidental. Ini adalah cermin dari tantangan budaya demokrasi Indonesia yang masih dalam proses pendewasaan. Kita harus belajar dari tragedi ini untuk membangun budaya demonstrasi yang lebih beradab, yang menghargai nyawa manusia dan tetap konsisten menyuarakan aspirasi tanpa kekerasan.
Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti tepa selira (toleransi), gotong royong, dan penghormatan terhadap nyawa manusia harus menjadi panduan dalam setiap aktivitas publik, termasuk unjuk rasa. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat tumbuh matang, tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi tetapi juga melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup dan mencari nafkah dengan aman.
• Suyadi San, pegiat budaya, Ombudsman Koran Mimbar Umum, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
