Kamis, April 25, 2024

Busyet…Sejumlah Kepala Daerah Intimidasi Warga?

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Seorang legislator dari Partai Gerindra menyebut setidaknya ada beberapa kepala daerah (Kdh) di Sumatera Utara yang melakukan intimidasi kepada warganya sendiri.

“Kepala daerah tersebut bahkan kerap menggunakan fasilitas negara untuk menyosialisasikan dan memenangkan partai politik yang dipimpinnya,” kata Donald Lumbanbatu yang juga anggota DPRD Sumut.

Pernyataan tersebut disampaikan Donald Lumbanbatu kepada wartawan di gedung dewan Jalan Iman Bonjol Medan, Selasa (12/3/2019), usai melakukan kunjungan sosialisasi ke daerah pemilihannya, Sumut VIII.

Donald Lumbanbatu, anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra. (Mimbar/Ist)

“Saya pernah melakukan sosialisasi ke daerah pemilihan saya, mendatangi langsung rumah warga. Namun saat saya berkunjung ke salahsatu rumah warga, saya malah ditolak warga dengan alasan dirinya takut jika kedatangannya dilihat orang akan mengancam karir dan jabatan kerjanya di pemerintahan,” katanya.

“Tolonglah, jangan datang lagi yah ke rumah saya. Karena saya tak mau gara gara ini jabatan saya terancam,” kata Donald menirukan ucapan seorang warga yang juga dari keluarganya sendiri.

Lebih lanjut Donald membeberkan adanya dugaan keterlibatan kepala daerah dan aparatur pemerintahan daerah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik partai yang dipimpinnya. Misalnya saja, sebut Donald adanya pemasangan alat peraga kampanye (APK) salahsatu partai penguasa di daerah di perkantoran desa.

Untuk itu, Donald meminta Bawaslu Provinsi dan Darah agar memproses dan menindak tegas adanya keterlibatan dan intimidasi kepala daerah tersebut. “Bawaslu jangan diam saja melihat adanya kecurangan dilakukan para kepala daerah tersebut,”tegasnya. (mal)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kajari Padangsidimpuan, Paparkan Kasus Dugaan Pemotongan Alokasi Dana Desa

mimbarumum.co.id - Kajari Padangsidimpuan, Dr Lambok MJ Sidabutar, SH, MH, memaparkan, kasus dugaan pemotongan alokasi dana desa (ADD) Padangsidimpuan...

Baca Artikel lainya