mimbarumum.co.id — Langkah tak biasa ditunjukkan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat turun langsung ke kebun cabai milik petani di Desa Perpanden, Kecamatan Kutalimbaru, Jumat (24/4/2026).
Dalam kegiatan “Berjemur” (Bupati Kerja Bertemu Rakyat), Asri Ludin bukan hanya memanen cabai bersama petani, tetapi juga langsung memborong seluruh hasil panen dengan harga lebih tinggi dari pasar.
Petani Julianus Sitepu menyebutkan, panen kali ini menghasilkan sekitar 50 kilogram cabai dengan harga pasar Rp20 ribu per kilogram. Namun, Bupati memutuskan membeli seluruhnya dengan harga Rp21 ribu per kilogram.
“Luasnya sekitar 7 rantai. Harga jual di angka Rp20 ribu,” ujar Julianus.
Langkah Bupati itu sekaligus diikuti instruksi kepada Dinas Pertanian untuk menindaklanjuti pembelian tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap petani.
Tak hanya soal harga, Julianus juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan yang belum diaspal sepanjang sekitar 1,4 kilometer.
Menanggapi hal itu, Bupati mengakui masih banyak pekerjaan rumah, khususnya infrastruktur menuju kawasan pertanian.
“Saya lihat sepanjang perjalanan ke sini memang masih banyak yang harus diperbaiki. Ini akan menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan, termasuk melalui kepatuhan membayar pajak sebagai sumber pembiayaan daerah.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo mengungkapkan rencana strategis untuk menjaga stabilitas harga cabai melalui pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
“Seluruh hasil cabai petani akan kita upayakan tertampung. Dengan cold storage, cabai bisa disimpan lebih lama dan harga tetap stabil,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati juga meninjau lahan hibah dari Universitas Pembangunan Panca Budi di kawasan Al Amin Science Techno Park. Lahan tersebut direncanakan akan dibangun menjadi alun-alun Kecamatan Kutalimbaru lengkap dengan fasilitas publik seperti jogging track dan pendopo.
Langkah borong cabai ini dinilai bukan sekadar simbolik, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai serius menyentuh langsung persoalan petani—dari harga hingga akses infrastruktur.
Reporter: Ngatirin/rel
