Ada satu kenyataan pahit yang tak bisa lagi disangkal. Deliserdang tidak kekurangan anggaran, yang kurang hanyalah perhatian. Di tengah geliat angka-angka miliaran yang saban tahun digelontorkan dari meja APBD, rakyat justru menemukan jalan-jalan berlubang, puskesmas yang sepi, sekolah bocor, dan pelayanan publik yang tertatih-tatih. Pemerintah hadir, katanya, tapi tidak merata. Ia membangun, iya – tapi sering kali tak menyentuh yang paling mendasar.
Deliserdang bukan kabupaten kecil di pedalaman. Ini wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Kota Medan. Bandara Internasional Kualanamu berdiri di sini. Jalur ekonomi dari barat ke timur, dari pegunungan ke pelabuhan, menyeberang melaluinya. Tapi anehnya, di tengah semua potensi besar itu, masih banyak warga yang harus menempuh jalan tanah untuk sekadar ke kantor kecamatan. Masih ada anak-anak sekolah yang menunggu di pinggir jalan dengan seragam berdebu, tanpa ada jaminan sampai sekolah dengan selamat.
Tak sulit mencari buktinya. Cukup keluar dari jantung Lubukpakam, lalu masuk ke daerah pinggiran. Di Tembung, setiap pagi kemacetan menelan waktu dan kesabaran anak-anak sekolah tanpa satu pun petugas lalu lintas yang hadir. Di Tanjung Morawa, jalan Perintis Kemerdekaan sudah lama berubah menjadi pasar liar yang semrawut, tempat sepeda motor dan gerobak bersaing dalam hiruk-pikuk yang tak pernah selesai. Di jalur menuju Kualanamu, kendaraan tumpah ruah tiap akhir pekan. Semuanya tanpa pengaturan yang layak.
Sementara itu, di desa-desa seperti Beringin, Percut, dan Hamparan Perak, masih banyak warga yang berjalan kaki di jalan rusak hanya untuk mengurus administrasi desa. Mereka melangkah pelan, bukan karena usia, tapi karena takut jatuh ke dalam lubang yang tak pernah ditambal.
Yang paling menyakitkan dari semua ini barangkali bukan kondisi fisiknya karena memang rakyat Deliserdang sudah terbiasa bersabar. Tapi rasa diabaikan. Rasa bahwa mereka hanya akan dilihat saat kampanye datang, dan dilupakan segera setelah suara mereka sah masuk kotak. Bahwa pemerintah hanya menghitung angka, tanpa benar-benar melihat manusia di balik angka-angka itu.
Padahal, APBD Deliserdang 2025 bukan sembarangan. Hampir Rp 5 triliun total anggaran daerahnya, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 1,65 triliun. Dari itu, alokasi untuk belanja modal yakni pembangunan fisik seperti jalan dan fasilitas publik ditetapkan sebesar Rp 795 miliar. Angka yang tak kecil. Tapi hingga akhir tahun, realisasinya baru menyentuh 83%. Artinya, masih ada puluhan mungkin ratusan miliar yang mengendap di meja, belum turun ke jalan. Belum menyentuh aspal, belum menyentuh rakyat.
Kalau pemerintah pandai mengalokasikan, tapi lemah dalam mengeksekusi, bagaimana rakyat bisa merasakan pembangunan? Anggaran bukanlah prestasi, jika tak mengubah kenyataan di lapangan. Jalan tak jadi mulus hanya karena disebut dalam pidato. Sekolah tak jadi aman hanya karena dibahas dalam rapat dinas.
Deliserdang adalah kabupaten besar dengan wajah kecil yang disembunyikan. Wajah yang tak pernah muncul di baliho-baliho pejabat. Tapi justru wajah inilah yang setiap hari menatap pagi dengan resah, menempuh jalan rusak, mengantre di puskesmas yang kekurangan tenaga medis, dan pulang ke rumah tanpa harapan perubahan.
Tulisan ini bukan keluhan. Ini panggilan. Untuk bicara terus terang tentang kualitas pemerintahan yang sedang kita miliki. Untuk menagih, bukan janji, tapi kewajiban. Karena rakyat bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah alasan utama kenapa pemerintahan itu seharusnya ada.
Dan jika pemerintah hari ini masih abai, maka pertanyaan yang menganga bukan lagi soal anggaran, melainkan tentang keadilan.
Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah poros kehidupan bernegara. Allah berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat…”
Maka siapa pun yang memegang kuasa, hendaknya sadar, pembangunan yang hanya hadir di pusat dan membiarkan pinggiran tertinggal, bukanlah kemajuan. Itu adalah bentuk ketimpangan yang nyata.
Kalau keadilan tidak lagi jadi pijakan, maka lubang-lubang di jalan bukan hanya soal infrastruktur, melainkan luka yang dibiarkan menganga di tubuh sebuah kabupaten yang semestinya bisa jauh lebih baik.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum dengan judul : Deliserdang, Kabupaten yang Dibiarkan
