mimbarumum.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), siap mendukung dan mendampingi Komisi Informasi (KI) Sumut, dalam pelaksanaan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Utamanya dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Diskominfo Provinsi Sumut Kaiman Turnip, saat menerima komisioner KI Sumut, di Kantor Diskominfo Provinsi Sumut, Jalan HM Said Nomor 27, Rabu (6/4). Hadir di antaranya para komisioner KI Sumut, yakni Abdul Haris, Cut Alma Nuraflah, Dedy Ardiansyah, Edy Syahputra dan Muhammad Safii, serta Sekretaris KI Sumut Evi Zarnita.

Menurut Kaiman, sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, yang bertugas memberikan dukungan administrasi, keuangan dan penatakelolaan KI, Diskominfo Sumut akan berupaya memenuhi segala kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sengketa Publik

Kaiman juga berharap KI Sumut dengan lima komisioner yang baru dilantik Gubernur Sumut pada 31 Maret lalu, segera menyelesaikan seluruh sengketa informasi publik yang masih ada, dan menyusun program kerja baru untuk masa empat tahun ke depan.

“Dengan telah dilantiknya komisioner KI yang baru ini, mari sama-sama mendukung keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara. Seluruh sengketa yang masih ada agar segera diselesaikan, dan susun program untuk percepatan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, ” ungkap Kaiman.

Abdul Haris, salah satu komisioner yang terpilih sebagai ketua dalam rapat internal KI Sumut beberapa waktu yang lalu, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Sumut melalui Diskominfo untuk mendukung pelaksanaan tugas KI Sumut.

Abdul memastikan seluruh sengketa informasi publik yang masih ada, telah masuk dalam program jangka pendek KI Sumut periode ini. Juga disampaikan, berbagai target yang menjadi indikator kinerja KI Sumut, telah dirumuskan untuk segera direalisasikan dalam empat tahun ke depan.

“Kami sudah menginventarisir seluruh sengketa yang masih ada, dan penyelesaiannya sudah masuk dalam program jangka pendek Komisi Informasi periode ini. Target-target berupa input, output untuk mencapai outcome selama empat tahun ini, juga telah dirumuskan. Mohon dukungan, agar Komisi Informasi bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Abdul.

Sebelumnya para komisioner menyampaikan permohonan kepada Pemprov Sumut melalui Diskominfo, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya berupa sarpras, SDM dan anggaran yang dibutuhkan KI Sumut periode tahun 2022-2026 ini.

Reporter : Siti Amelia

mimbarumum.co.id – Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan cukup besar, khususnya di masa pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Secara nasional, tahun ini saja pemerintah mengalokasikan Rp256 triliun atau 9,4% dari total belanja negara (APBN) Rp2.714 triliun, meskipun lebih kecil dibanding tahun lalu Rp326,4 triliun.

Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang besar tersebut, serta optimalisasi layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama KPK juga berkomitmen mengawasai penggunaan anggaran serta potensi suap dan gratifikasi, yang berkolerasi terhadap kualitas layanan publik.

Rakor tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (5/4/2022). Hadir di antaranya Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah I Sumut, Maruli Tua, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Kadis Kesehatan Sumut Ismail Lubis serta para kepala UPT Dinkes se-Sumut.

“Sebenarnya dari hari ke hari kita sudah mulai membaik. Jadi inilah komitmen yang juga difasilitasi oleh KPK, agar kita tidak menyalahgunakan anggaran. Itu dulu yang pertama, karena anggaran cukup besar untuk kesehatan, porsinya besar dari APBD,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi, usai rapat.

Bidang Kesehatan yang menjadi fokus pembangunan pada visi misi Gubernur, akan dioptimalkan kembali melalui berbagai upaya, dimulai dari perencanaan, manajemen hingga pelaksanaan di lapangan. Sehingga koordinasi dengan pusat dan kabupaten/kota terus dilakukan, bahkan hingga tingkat Puskesmas, untuk meyakinkan manfaat keberadaan fasilitas layanan tersebut.

“Sehingga pelayanan ini harus menjawab kebutuhan rakyat, dengan pemerataan pelayanan. Dengan begitu, anggaran yang ada akan digunakan proporsional, sesuai peruntukannya. Makanya dalam rapat ini, disinggung pentingnya pemahaman tentang manajemen,” jelas Gubernur dalam rilis.

Namun menurut Gubernur, pengawasan untuk penggunaan anggaran seperti pengadaan barang dan jasa sudah mudah. Mengingat saat ini sudah ada program e-Katalog. Dengan begitu, semakin tahun, catatan masalah terus menurun.

“Kita berharap masalah (korupsi bidang kesehatan) ini bisa berkurang total. Karena kalau dia korupsi, dia itu tidak takut sama Tuhan. Jadi jangan lakukan,” tegas Edy.

Sementara Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah I Sumut, Maruli Tua menyebutkan bahwa pihaknya telah menandatangani komitmen untuk meminimalisir potensi dan risiko korupsi di bidang kesehatan bersama Pemprov Sumut. Sebab katanya, sebesar apapun anggaran di sektor ini, jika potensi korupsinya besar, maka akan mengurangi kualitas layanan.

“Di antaranya memang kami dorong mulai dari tahap perencanaan penganggaran supaya proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) alat kesehatan dan obat-obatan itu semakin dipahami risiko korupsinya dan bisa diminimalisir bahkan bisa di-nol-kan,” ujar Maruli.

Selanjutnya dia juga menyoroti risiko gratifikasi, terutama pada petugas kesehatan seperti dokter yang melayani di Rumah Sakit (RS). Mengingat masih banyak yang belum menyadarinya. Termasuk suap, dari proses PBJ. Sehingga diharapkan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai Puskesmas diharapkan meningkat kesadarannya tentang korelasi antara potensi korupsi dan kualitas pelayanan.

“Dan pada akhirnya kita saksikan, ada komitmen yang dibuat dan itu akan kami monitor terutama dengan Ombudsman dan Inspektorat. Yaitu pemenuhan standar pelayanan minimal. Kalau semakin baik, harusya berkolerasi terhadap risiko atau juga potensi korupsi yang semakin rendah,” jelasnya.

Reporter : Siti Amelia