mimbarumum.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan menetapkan Paslon Letnan – Levi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan terpilih periode 2025-2030.
Letnan – Levi, ditetapkan dalam rapat pleno terbuka sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, di gedung Adam Malik, Kamis (9/1/2025).
Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Tagor Dumora Lubis mengatakan, penetapan paslon Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih ini berdasarkan keputusan KPU Kota Padangsidimpuan Nomor 829 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.
“Berdasarkan hal ini, KPU Kota Padangsidimpuan menetapkan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Padangsidimpuan nomor urut 2 Letnan dan Levi sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan terpilih periode 2025-2030,” kata Tagor saat menyampaikan penetapan Wali kota dan Wakil Wali kota Padangsidimpuan terpilih.
Tagor menambahkan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, pasangan Letnan – Levi memperoleh sebanyak 43.778 suara atau 39,42 persen dari total suara sah.
Sementara itu Paslon Wali kota terpilih Letnan Dalimunthe dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan yang telah memberikan hak suaranya pada pilkada kemarin. Khususnya kepada seluruh pendukung dan simpatisan Letnan – Levi.
Kami berharap koordinasi dan kolaborasi serta kerjasama seluruh stakeholder dalam membangun Kota Padangsidimpuan kedepan.
“Ini merupakan amanah yang diberikan kepada kami dan ini adalah tanggung jawab yang berat”, jelasnya.
Penjabat (Pj) Wali kota Padangsidimpuan Timur Tumanggor dalam kesempatan tersebut mengucapkan Selamat kepada Letnan – Levi atas perolehan suara pada kontestasi Pilkada 2024 kemarin.
Timur Tumanggor mengatakan tidak ada lagi 01,02 dan 03, tetapi bagaimana kita memajukan kota Padangsidimpuan.
“Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan paling lama tiga hari setelah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan,” pungkasnya.
Reporter : Rizal Oloan Nasution