mimbarumum.co.id – Hardi Mulyono dikabarkan mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara. Hal itu kemungkinan terkait pernyataannya yang mengajak kader Golkar di Sumut untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pemilu 2024.
Pernyataan Hardi Mulyono tersebut langsung mendapat reaksi keras dan kecaman dari sejumlah kalangan diantaranya kader Golkar, Sahlul Umur Situmeang, SH. Informasi diterima ada beredarnya surat pengunduran diri Hardi Mulyono tersebut ternyata tidak disertai dengan kertas materai, sehingga dianggap sejumlah pihak tidak serius.
Menyikapi hal itu, Mantan Ketua Satuan Karya (Satkar) Ulama Sumut, H.Rudi Suntari, SAg menilai, surat pengunduran diri Hardi Mulyono tersebut tidak sah karna tidak diatas kertas materi. Mantan pimpinan Satkar Ulama Sumut yang merupakan sayap partai organisasi yang didirikan Partai Golkar justeru meminta harus ada sanksi tegas dari DPD Partai Golkar Sumut.
” Harus dipecat dari kader (Hardi Mulyono-red) karena melakukan pembangkangan. Jadi jangan hanya sekedar formalitas saja,”katanya saat dimintai tanggapannya oleh wartawan melalui telepon selularnya di Medan, Senin (25/12/2023).
Rudi Suntari menyatakan sikap.yang dilakukan Hardi Mulyono seharusnya disikapi serius oleh DPD Golkar Sumut, dengan melayangkan surat usulan pemecatan Hardi Mulyono dari DPD Golkar Sumut ke DPP. Sebab sikap Hardi Mulyono tersebut jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran berat dan pembangkangan atas keputusan DPP.
“Jadi DPD Golkar Sumut selayaknya mengusulkan pemecatan kadernya tersebut ke DPP. Sebab kita tidak ingin ada kader seperti ini, yang sesukanya membuat pernyataan yang jelas-jelas berseberangan dengan keputusan partai,”kata Rudi Suntari yang juga pernah menjabat sebagai Ketua SAMAWI (Solidaritas Ulama Muda Joko Widodo) Sumatera Utara.
Sikap tegas dilakukan DPP Partai Golkar terhadap kader yang membangkang atau tidak patuh terhadap keputusan partai sangat diperlukan, agar kedepannya tidak ada lagi kader yang berbuat sesuka hati dan keluar masuk partai yang nyata&nyata justeru merugikan partai. “Sebab masih banyak diluar sana (masyarakat) yang ingin bergabung dengan Golkar. Jadi kalau DPD hingga DPP Partai Golkar merasa apa yang diperbuat Hardi Mulyono tersebut kesalahan besar, maka harus diberikan sanksi tegas. Begitu juga jika DPD hingga DPP Partai Golkar ingin pasangan Prabowo-Gibran menang, maka sikap-sikap yang merugikan harus segera disikapi dan ditindak tegas,”katanya.
“Jangan ada kesan sepertinya DPD Golkar Sumut melindunginya atau tidak berani memberhentikannya.atau jangan-jangan takut kepada saudara Hardi,”imbuhnya.
Sebelumnya Politisi Senior Partai Golkar, Sahlul Umur Situmeang, SH mengaku prihatin dan kecewa terhadap sikap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah akrab disapa Ijeck yang melakukan pembiaran atas statemen atau pernyataan Hardy Mulyono: yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Sumut. Dimana Hardy Mulyono mengajak kader Golkar untuk memilih pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) di Pilpres 2024.
“Seharusnya Hardy Mulyono diberhentikan dari Sekretaris Wantim begitu juga diberhentikan sebagai kader Golkar, karena nyata-nyata melanggar keputusan Rapimnas Partai Golkar yang mendukung Prabowo-Gibran. Saya Sahlul Situmeang. SH.sebagai kader Golkar dan juga mantan Pengurus Golkar Sumut sangat kecewa tentang statemen saudara Hardy Mulyono yakni mengajak kader kader Golkar untuk memilih, Amin, dimana itu sangat menyakitkan dan bisa mempengaruhi atas kemenangan Prabowo-Gibran,”kata Sahlul Situmeang dalam siaran persnya diterima wartawan di Medan, Minggu (24/12/2023).
Reporter: Jamaluddin
