mimbarumum.co.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) meminta kepada Menteri Negara BUMN serius memperbaiki kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.
FKPPN juga minta Kementerian BUMN untuk menyelamatkan aset-aset PTPN, baik berupa lahan/tanah maupun bangunan yang terbengkalai dan dikuasai pihak lain.
“DPN FKPPN juga mendesak Kementerian BUMN RI agar memenuhi janjinya yakni membubarkan anak usaha BUMN yang tidak menguntungkan, bahkan menimbulkan kerugian. Khususnya kami minta anak usaha PTPN yang kami nilai hanya menjadi ladang korupsi yang sistematis,” kata Ketua Umum DPN FKPPN, Drs HN Serta Ginting dalam siaran persnya di Medan, Selasa (11/8/2020).
Baca Juga : Dinilai Langgar Tatib, F-PDIP WO Paripurna LKPj APBD Sumut 2019
DPN FKPPN juga Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di 2020.
DPN FKPPN juga mendesak Kementerian BUMN RI untuk menyelesaikan kewajibannya membayar Santunan Hari Tua (SHT) kepada para pensiunan PTPN yang hingga kini belum diselesaikan.
Meminta Kementerian BUMN RI untuk menaikkan pendapatan /gaji pensiunan yang saat ini sungguh tidak layak dan manusiawi, karena masih didapati ada pensiunan BUMN PTPN yang sebulan hanya menerima dibawah Rp100 ribu per bulan.
“Kami yakin pemerintah memiliki kepedulian dan niat baik serta memperhatikan permintaan kami ini. Karena jika hal ini diabaikan, maka puluhan bahkan ratusan ribu para pensiunan dan keluarga besarnya seluruh Indonesia ,tentu akan krisis kepercayaan kepada pemerintah,”sebutnya.
Reporter : Djamaluddin
Editor : Dody Ferdy
