mimbarumum.co.id – Konsultan Center for International Private Enterprise (CIPE), Yunety Tarigan mengungkapkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit masih rentan praktek korupsi.
Hal itu dikatakannya pada lokakarya Pencegahan Korupsi di Bisnis Kelapa Sawit yang diselenggarakan CIPE bekerjasama dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) di Medan yang berlangsung Kamis – Jumat, 13-14 Februari 2020.
“Berdasarkan hasil kajian KPK terkait perkebunan kelapa sawit pada 2016 menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit masih rawan korupsi. Potensi korupsi ini disebabkan belum adanya desain tata kelola usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sebuah kondisi yang tidak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan di industri kelapa sawit,” paparnya.
Baca Juga : Dukung Sosialisasi Sawit Forwabun Dideklarasikan
Lanjutnya, bahwa korupsi di usaha perkebunan kelapa sawit sangat banyak dampaknya terutama terhadap perusahaan yang harus menanggung biaya lebih tinggi selain dampaknya juga ke negara. Alhasil ini menyebabkan sulitnya mensejahterakan pegawai dari hasil pendapatan.
“Kelapa sawit itu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia serta sektor yang mendukung program pengentasan kemiskinan karena membuka peluang kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat lokal,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Gandjar Laksmana Bonaprapta yang merupakan salah seorang narasumber berkata bahwa korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan menganggapnya sebagai budaya karena telah membudaya di Indonesia.
“Padahal, korupsi bukan budaya, jangan sekalipun kita menyebutnya budaya. Sebab, jika ia adalah budaya maka harus dilestarikan dan pelakunya merupakan budayawan. Sementara, koruptor tidak mungkin disebut sebagai budayawan dan harusnya yang menjadi budaya ya perilaku antikorupsi bukan korupsinya,” tandasnya. (budi)
