mimbarumum.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mendukung perluasan akses listrik, termasuk penambahan sambungan bagi 105 rumah di lima desa yang belum mendapat layanan optimal. Namun, Bupati meminta kejelasan status lahan tetap menjadi perhatian.
Komitmen itu disampaikan Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan di Aula Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Rabu (7/10/2026).
Ia menegaskan, perluasan jaringan listrik harus memperhatikan kepastian status lahan, khususnya di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Deli Serdang. Kemudahan sambungan jangan sampai menimbulkan persoalan pertanahan di kemudian hari.
“Kalau listrik mau diberikan, kita harus pastikan dulu alas haknya jelas. Kita ingin membantu masyarakat, tetapi jangan sampai kenyamanan hari ini justru meninggalkan masalah untuk masa depan,” kata Asri.
Bupati juga menyoroti masih banyak pelaku UMKM yang beraktivitas di pinggir jalan dan telah mendapat sambungan listrik, meski lokasinya belum sesuai penataan kawasan. Kondisi tersebut perlu dibenahi agar sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI.
“UMKM tetap harus kita dukung. Pemkab siap menyiapkan tempat bagi UMKM dan mendorong sambungan listrik resmi. Jadi usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi penataan kawasan juga tidak kita tinggalkan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta PLN memperhatikan kualitas layanan bagi pelanggan resmi. Saat ini masih ada wilayah yang mengalami listrik padam berulang.
“Jangan sampai masyarakat yang resmi menjadi pelanggan terus mengalami gangguan, sementara penggunaan arus di tempat yang belum tertata justru berjalan. Kita ingin pelayanan listrik yang adil dan bisa diandalkan,” tegasnya.
Menurutnya, listrik bukan sekadar penerangan, tetapi kebutuhan penting yang mendukung pendidikan, aktivitas rumah tangga, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perluasan akses harus diikuti layanan yang andal serta penggunaan listrik yang tertib dan resmi.
Pandangan tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Sumut bersama Kementerian ESDM dan PLN dalam menuntaskan program Lisdes hingga mencapai Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen. Saat ini RE Sumut telah mencapai 99,86 persen dengan target 100 persen pada 2029.
Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor menegaskan akses listrik berperan penting dalam menggerakkan perekonomian, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan. Saat ini terdapat 117 usulan lokasi Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut dan forum coaching clinic dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala perizinan.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyebut pada 2026 terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di 23 kabupaten/kota di Sumut. Strateginya meliputi perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual.
“Sekitar 44 persen atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal,” terang Andriah.
Dirinya juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam memastikan akses jalan, kejelasan koordinat lokasi, perizinan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) agar pembangunan jaringan tidak terkendala persoalan lahan.
Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad memastikan PLN siap mengeksekusi pembangunan infrastruktur Lisdes. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah jaringan yang terbangun.
“Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya,” pungkasnya.
Reporter : Tumpal Manik
