mimbarumum co.id – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanggapi perkembangan tersebut, Sutrisno dalam siaran persnya di Medan, Selasa (10/11/2026) menilai Gibran harus memberikan kejelasan kepada publik mengenai sikap dan kelanjutan statusnya sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, pernyataan niat mengundurkan diri tidak boleh berhenti sebatas pembicaraan politik antara Presiden dan Wakil Presiden. “Gibran harus menunjukkan sikap yang tegas dan bertanggung jawab. Jika memang sudah menyatakan niat untuk mengundurkan diri, maka langkah tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Jangan sampai publik dibiarkan berada dalam ketidakpastian mengenai status Wakil Presiden,” ujar Sutrisno.
Ia juga meminta Gibran menyampaikan secara resmi keputusan pengunduran dirinya melalui mekanisme konstitusional. Menurut Sutrisno, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara, bukan semata-mata sebagai persoalan komunikasi antara dua pejabat negara. Sutrisno menegaskan, apabila pengunduran diri tersebut benar-benar dilakukan dan mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka proses selanjutnya harus mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Di sisi lain, Sutrisno mengingatkan bahwa pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik. Proses pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen persyaratan pencalonan Gibran, termasuk laporan yang telah disampaikan kepada lembaga terkait, harus tetap ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban. Persoalan mengenai keabsahan dokumen persyaratan pencalonan harus tetap mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Semua pihak yang terlibat dalam proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Menurut Sutrisno, polemik pencalonan Gibran sejak Pemilihan Wali Kota Solo 2020 hingga Pemilihan Presiden 2024 harus menjadi perhatian serius. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan verifikasi dan penetapan pencalonan, termasuk peran penyelenggara maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam memastikan terpenuhinya persyaratan calon.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada Gibran. Publik berhak mengetahui bagaimana seluruh proses pencalonan itu bisa berlangsung dan siapa saja yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil,” tutup Sutrisno.(djamaluddin/R)
Reporter : djamaluddin