mimbarumum.co.id– Komisi Sosial dan Penanggulangan Bencana (Sosben) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara melakukan audiensi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026). Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta penanganan bencana di Sumatera Utara.
Rombongan MUI Sumut diterima langsung Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, AP, M.Si, didampingi Sekretaris BPBD Provsu, Ir. Herianto, M.Si, beserta sejumlah pejabat eselon III di Kantor BPBD Provsu.
Rombongan MUI Sumut dipimpin Sekretaris MUI Sumut, H. Ahmad Taufik Lubis, didampingi Sekretaris Komisi Sosben Fadlan Khoiri, Wakil Ketua Komisi Amelia Zuliyanti Siregar, serta anggota komisi Nurbadiyah, Sutrisno, Tauhid Ichyar, Ichwan Habib Nasution, Ahmad Wahid, S.Ag, dan Islahuddin Panggabean.
Dalam sambutannya, Ahmad Taufik Lubis menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat BPBD Sumut yang telah menerima rombongan MUI. Ia menjelaskan bahwa audiensi tersebut bertujuan memperkenalkan keberadaan, fungsi, tugas, serta program kerja Komisi Sosben MUI Sumut sekaligus membuka peluang kerja sama dalam penanggulangan bencana.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BPBD Sumatera Utara beserta jajaran yang telah menerima kunjungan audiensi MUI Sumut dengan sangat baik. Kehadiran kami bertujuan memperkenalkan keberadaan dan program kerja Komisi Sosial dan Penanggulangan Bencana sekaligus membangun sinergi dalam membantu masyarakat menghadapi bencana,” ujar Ahmad Taufik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Sosben MUI Sumut, Amelia Zuliyanti Siregar, menjelaskan bahwa Komisi Sosben MUI Sumut merupakan komisi dengan nomenklatur khusus yang sejauh ini menjadi satu-satunya di lingkungan MUI se-Indonesia. Saat ini, komisi tersebut telah memasuki periode kepengurusan yang kedua.
“Komisi Sosial dan Penanggulangan Bencana MUI Sumatera Utara merupakan komisi dengan nomenklatur khusus yang sejauh ini menjadi satu-satunya di lingkungan MUI se-Indonesia. Saat ini kami sudah memasuki periode kepengurusan yang kedua dan ingin terus memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat,” ungkap Amelia.
Ia menegaskan, MUI Sumut berharap dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan kebencanaan yang dilaksanakan BPBD, mulai dari edukasi dan kesiapsiagaan hingga pendampingan masyarakat pascabencana.
“Kami berharap MUI Sumut dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan kebencanaan, mulai dari edukasi dan kesiapsiagaan hingga pendampingan masyarakat pascabencana. Sebab, penanganan bencana bukan hanya menyangkut kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual dan psikologis para korban,” katanya.
Amelia juga menyoroti persoalan pemenuhan kebutuhan ibadah bagi para pengungsi Muslim. Ia mencontohkan pengalaman bencana erupsi Gunung Sinabung yang memperlihatkan adanya kesulitan sebagian masyarakat dalam menjalankan ibadah selama berada di pengungsian.
“Pengalaman bencana erupsi Gunung Sinabung menunjukkan bahwa masyarakat di pengungsian bisa mengalami kesulitan menjalankan ibadah. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian bersama agar kebutuhan spiritual umat tetap terpenuhi dalam situasi bencana,” tambahnya.
Selama ini, Komisi Sosben MUI Sumut telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta menggalang donasi secara swadaya untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
BPBD Paparkan Tiga Tahapan Penanggulangan Bencana
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, memaparkan mekanisme penanggulangan bencana yang terbagi dalam tiga tahapan utama, yakni prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
Pada tahap prabencana, Bidang Kesiapsiagaan berfokus pada pemetaan wilayah rawan bencana, mitigasi risiko, serta edukasi kepada masyarakat. Kegiatan edukasi juga dilakukan kepada pelajar sejak usia dini dan masyarakat yang tinggal di kawasan dengan potensi bencana tinggi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
Dalam pembahasan bidang kesiapsiagaan, Afdoli menyampaikan pentingnya mempersiapkan pemerintah dan masyarakat agar mampu menghadapi potensi bencana. Ia juga mengajak MUI Sumut untuk ikut menyosialisasikan kawasan rawan bencana serta menanamkan pemahaman kepada umat bahwa kesiapsiagaan merupakan bagian dari ikhtiar dan bentuk tawakal kepada Allah SWT.
Ia mengingatkan pentingnya nilai kemanusiaan dalam penanggulangan bencana, sebagaimana prinsip bahwa menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia.
Selanjutnya, pada tahap kedaruratan, Sri Wahyuni Pancasilawati, SP, M.Si, yang akrab disapa Yuyun, menjelaskan bahwa BPBD membutuhkan dukungan personel untuk memperkuat penanganan bencana di lapangan.
Menurutnya, ketersediaan peralatan menjadi salah satu aspek yang terus diperhatikan, tetapi kebutuhan personel terlatih juga masih menjadi tantangan. Karena itu, ia berharap MUI dapat membantu menginventarisasi potensi personel yang bisa dilibatkan.
BPBD juga membuka kesempatan bagi personel yang bersedia untuk mengikuti pelatihan kebencanaan sehingga dapat membantu proses penanganan darurat ketika dibutuhkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumut, Zulham Efendi Siregar, ST., M.H, memaparkan tiga ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama MUI.
Pertama, percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui pendampingan spiritual dan psikososial. Menurutnya, korban bencana tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga tekanan psikologis dan tingkat stres yang tinggi sehingga membutuhkan dukungan secara menyeluruh.
Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bencana sering kali tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, diperlukan program pemberdayaan agar masyarakat dapat kembali bangkit secara ekonomi.
Ketiga, penguatan gerakan zakat dan sedekah untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap), pendidikan, beasiswa, bantuan pakaian sekolah, serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat terdampak bencana.
Dorong Kerja Sama Pentahelix dan MoU
Dalam kesempatan yang sama, BPBD Sumut juga menekankan pentingnya pendekatan Pentahelix dalam penanggulangan bencana, yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
MUI dinilai memiliki posisi strategis melalui jaringan ulama, dai, masjid, dan organisasi keagamaan yang dapat menjadi kekuatan dalam menyampaikan edukasi kebencanaan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat.
BPBD Sumut menyambut baik inisiatif MUI tersebut. Dukungan yang diberikan tidak harus selalu berbentuk bantuan barang maupun dana, tetapi dapat diwujudkan melalui edukasi kebencanaan, tausiah, penguatan spiritual, konseling, hingga trauma healing bagi korban bencana.
Kolaborasi juga diharapkan berlangsung secara berkelanjutan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak membuka peluang pembahasan lebih teknis untuk merumuskan bentuk kerja sama konkret, termasuk kemungkinan penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPBD Sumut dan MUI Sumut.
Melalui audiensi ini, Komisi Sosben MUI Sumut berharap peran ulama dan lembaga keagamaan semakin diperhitungkan dalam sistem penanggulangan bencana. Dengan demikian, kehadiran MUI tidak hanya memberikan penguatan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan dalam melindungi serta memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Reporter: Islahuddin Panggabean