mimbarumum.co.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Sumut. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe di Pemilu 2024.
Pantauan wartawan, Rabu (31/5/2023) sekitar pukul 10.48 WIB sejumlah massa aksi sudah berada di depan Kantor DPRD Sumut. Mereka datang dengan mengendarai angkot dan dituntun oleh satu mobil komando.
Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang berisi keresahan di antaranya “Presiden Jokowi harus netral kedaulatan ada di tangan rakyat”. Selain itu ada juga spanduk yang berisi tuntutan massa, yakni menolak kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pemilu 2024, menolak politisasi birokrasi dan aparat negara di pemilu 2024.
“Kami mendorong agar Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam hal Bacapres. Karena ini sangat tidak fair dan berimbas fatal terhadap kedaulatan rakyat,” kata pimpinan aksi, Roni Alhadi kepada wartawan.
Selain itu, ia menjelaskan turut menyuarakan agar pemilihan umum dilakukan terbuka, bukan tertutup. Sebab, menurutnya di masa era reformasi jelas pemilu terbuka telah diperjuangkan.
Roni menegaskan bila nanti pemilu jadi tertutup maka besar kemungkinan pihaknya akan melakukan gerakan untuk boikot pemilu.
“Kalau Pemilu tertutup kita akan mendesak dan memobilisasi massa lebih besar lagi untuk bersuara. Saat ini massa yang hadir banyak dari Deli Serdang,” sebutnya.
“Jadi kita bersuara di DPRD Sumut ini agar wakil rakyat mendengar suara rakyat,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Sontak, pernyataan Jokowi menimbulkan beragam komentar dari berbagai parpol.
Hal ini disampaikan Jokowi pada saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ucap Jokowi.
Sumber : detik.com
