mimbarumum.co.id – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Sebab di tengah masih banyaknya jalan rusak, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta sekolah yang membutuhkan perbaikan, pemerintah daerah dituntut mencari terobosan agar keterbatasan anggaran tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut), H Aswin Parinduri, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menempuh dua langkah strategis, yakni memperkuat lobi kepada pemerintah pusat agar alokasi TKD dapat ditinjau kembali dan mengkaji pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Menurut Aswin, pengurangan TKD bukan sekadar persoalan angka dalam struktur APBD, melainkan berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sebab, masih banyak persoalan di daerah yang membutuhkan penanganan segera, terutama infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, dan sarana pendidikan. “Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama program yang bagus dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala,” ujar Aswin saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2026).
Aswin menilai, langkah pertama yang perlu dilakukan Pemprovsu adalah mengintensifkan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat agar alokasi TKD untuk Sumatera Utara dapat dievaluasi kembali. Menurutnya, Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Karena itu, ia berharap kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional turut diimbangi dengan dukungan fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Kita berharap pemerintah provinsi kembali melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat supaya alokasi TKD itu bisa dikembalikan atau ditinjau kembali. Kita tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional, tetapi daerah juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain memperjuangkan pengembalian alokasi TKD, Aswin menawarkan alternatif berupa pinjaman daerah melalui PT SMI. “Alternatif kedua, silakan dikaji pinjaman untuk membangun daerah ini. Kita mengetahui masih banyak jalan yang rusak, fasilitas kesehatan belum memadai, dan sekolah-sekolah yang kondisinya membutuhkan perhatian. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Menurut Aswin, pembiayaan melalui PT SMI dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sebelum mengambil keputusan, Pemprovsu harus menghitung besaran pinjaman, bunga, jangka waktu pengembalian, kemampuan membayar cicilan, serta dampaknya terhadap APBD selama masa pinjaman.
Dengan perencanaan yang cermat, pinjaman diharapkan dapat diarahkan pada proyek-proyek prioritas yang manfaatnya jelas dan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik berskala besar, tetapi memastikan kebutuhan dasar di berbagai wilayah memperoleh perhatian yang seimbang.
Jalan yang layak akan mempermudah mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian. Fasilitas kesehatan yang memadai membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sedangkan sekolah yang aman dan layak menjadi fondasi bagi masa depan generasi muda.
Karena itu, setiap keputusan pembiayaan harus memiliki sasaran yang terukur dan tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran. Di sisi lain, Aswin mengakui bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi pekerjaan penting bagi Pemprovsu. Optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan potensi ekonomi daerah harus terus dilakukan agar Sumatera Utara semakin mandiri dalam membiayai pembangunannya.
Namun, upaya meningkatkan PAD membutuhkan waktu dan tidak serta-merta dapat menutup seluruh kebutuhan pembangunan ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang. Ia mengibaratkan kondisi fiskal daerah seperti seseorang yang hanya memiliki satu selimut untuk menutupi seluruh tubuh. Ketika selimut ditarik untuk menutupi kepala, kaki menjadi terbuka. Sebaliknya, ketika kaki ditutupi, bagian kepala justru tidak terlindungi.
“Kalau anggaran terus berkurang, kita seperti menggunakan selimut yang tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh. Ketika satu kebutuhan dipenuhi, kebutuhan lainnya bisa terabaikan. Padahal, kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menyusun skala prioritas dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama. Efisiensi anggaran perlu dilakukan, tetapi jangan sampai menghilangkan program-program penting yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Aswin juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan Sumatera Utara. Pada saat bersamaan, pemerintah provinsi perlu mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal.
Apresiasi Kepemimpinan Gubernur
Pada kesempatan yang sama, Aswin turut menyampaikan harapan terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dinilainya energik dan turun langsung melihat kondisi masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan gubernur dengan melihat langsung persoalan di lapangan perlu didukung oleh kemampuan fiskal yang memadai. Dengan demikian, berbagai keluhan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang konkret.
Ia berharap Bobby dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran Sumatera Utara, sekaligus mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan. Bagi Aswin, tantangan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk melemahkan semangat membangun daerah.
Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong seluruh pemangku kepentingan bekerja lebih keras, memperkuat kolaborasi, dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting, pembangunan itu bisa dinikmati masyarakat. Kita ingin jalan-jalan diperbaiki, fasilitas kesehatan ditingkatkan, dan sekolah-sekolah yang rusak mendapat perhatian. Itulah kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Aswin menegaskan, Fraksi Golkar DPRD Sumut mendukung upaya mencari solusi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun, setiap kebijakan harus tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada masa mendatang.
Ia berharap, melalui lobi yang intensif kepada pemerintah pusat, peningkatan PAD, serta kajian pembiayaan alternatif yang bertanggung jawab, Sumatera Utara tetap mampu melanjutkan pembangunan meskipun menghadapi tekanan fiskal.Pada akhirnya, menurut Aswin, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan yang tepat, kecermatan mengelola keuangan, dan komitmen untuk memastikan masyarakat menjadi penerima manfaat utama.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kebutuhan masyarakat terabaikan. Kita harus terus mencari jalan keluar agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara semakin meningkat,” pungkasnya.
Reporter: Djamaluddin
