mimbarumum.co.id – Di tengah panen raya cabai merah keriting di Kabupaten Karo, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah inovatif dengan mengirimkan 1,05 ton cabai segar ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Pengiriman ini dilakukan melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang melibatkan Pemprov Sumut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Pemerintah Kabupaten Karo, serta Pemerintah Kota Palangka Raya. Total pengiriman dibagi dalam tiga tahap, sebagai solusi pintar untuk seimbangkan pasokan dan tekan inflasi pangan.
Mengatasi Surplus Cabai di Karo, Bantu Kebutuhan Palangka Raya
Kabupaten Karo, sentra produksi cabai merah Sumatera Utara, kini berlimpah hasil panen serentak. Harga cabai di tingkat petani bahkan anjlok hingga Rp12.000 per kilogram akibat surplus pasokan.
Sementara itu, Palangka Raya justru kekurangan stok, menyebabkan harga melonjak tinggi. Kolaborasi ini menjadi jembatan efektif, memastikan cabai Karo mencapai pasar yang membutuhkan sambil lindungi pendapatan petani lokal.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti manfaat sinergi ini. “Ini bukti nyata kerja sama antar daerah untuk kendalikan inflasi. Surplus di Sumut jadi berkah bagi Palangka Raya, sekaligus jaga harga petani tetap layak,” ujarnya saat pelepasan pengiriman di Medan.
Peran BI dan TPID dari Hulu ke Hilir
Kepala Perwakilan BI Sumut, Rudy Brando Hutabarat, menekankan komitmen BI dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). “KAD adalah strategi kunci kami. Kami dorong keseimbangan pasokan-permintaan antarwilayah untuk mitigasi gejolak harga komoditas volatil seperti cabai merah,” katanya.
Cabai merah keriting memang penyumbang utama inflasi pangan nasional. Dinamika produksi dan distribusi sering picu ketidakseimbangan harga. Melalui KAD, konektivitas perdagangan antar daerah diperkuat, ciptakan rantai pasok lebih efisien.
TPID Sumut tak berhenti di distribusi. Ke depan, fokus meluas ke peningkatan produktivitas petani, efisiensi logistik, dan digitalisasi informasi pangan. “Kami bangun ekosistem pangan adaptif agar inflasi terkendali, ekonomi stabil, dan kesejahteraan masyarakat terjaga,” tambah Rudy.
Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai model pengendalian inflasi berbasis kolaborasi. Dengan demikian, petani Karo terlindungi, konsumen Palangka Raya terjangkau, dan stabilitas harga pangan nasional semakin kuat.
Reporter : Siti Amelia