Beberapa hari terakhir saya memang mencoba memahami perihal Koperasi Merah Putih dari sudut yang berbeda. Bukan dari jumlah gedung yang dibangun. Bukan dari jumlah koperasi yang dibentuk. Bukan pula dari besarnya anggaran yang disiapkan.
Saya justru berhenti pada satu pertanyaan sederhana. Siapa sebenarnya anggota koperasi ini?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sepele. Tetapi dalam dunia perkoperasian, justru itulah pertanyaan yang paling penting.
Sebab, koperasi bukan milik pemerintah. Koperasi bukan milik kepala desa. Koperasi juga bukan milik pengurus. Tapi Koperasi adalah milik anggota. Seluruh kekuatan koperasi bertumpu pada anggota. Mereka yang menyetor simpanan. Mereka yang menggunakan jasa koperasi. Mereka yang menentukan arah organisasi melalui rapat anggota. Bahkan keuntungan yang diperoleh koperasi pada akhirnya juga kembali kepada anggota dalam bentuk manfaat atau sisa hasil usaha.
Karena itu, ketika pemerintah begitu bersemangat membangun Koperasi Merah Putih di seluruh pelosok negeri, saya merasa wajar jika masyarakat bertanya. Siapa yang sebenarnya menjadi anggota? Apakah seluruh warga desa otomatis menjadi anggota? Apakah hanya sebagian warga? Apakah mereka bergabung karena kebutuhan, atau sekadar karena ada program yang harus dijalankan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah bentuk penolakan. Justru sebaliknya. Ini adalah upaya memastikan bahwa koperasi tetap berjalan sesuai jati dirinya. Sebab sejarah koperasi mengajarkan satu hal penting. Koperasi yang kuat biasanya lahir dari anggota yang memiliki kebutuhan yang sama.
Petani membentuk koperasi karena memiliki persoalan yang sama. Nelayan membentuk koperasi karena menghadapi tantangan yang sama. Pegawai membentuk koperasi karena memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
Mereka berkumpul karena ada masalah yang ingin diselesaikan bersama. Bukan karena ada instruksi yang harus dilaksanakan bersama. Di sinilah saya melihat tantangan terbesar Koperasi Merah Putih.
Karena desa bukan kelompok yang seragam. Di dalam satu desa ada petani, pedagang, guru, nelayan, buruh, pensiunan, pemilik warung, hingga pekerja informal. Masing-masing memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda.
Lalu pertanyaannya, kebutuhan siapa yang akan lebih dahulu dilayani oleh koperasi?
Pertanyaan ini penting dijawab sejak awal. Sebab tanpa kejelasan anggota dan kebutuhan anggota, koperasi berisiko berubah menjadi lembaga yang sibuk mengurus administrasi tetapi kesulitan menemukan arah usaha.
Padahal koperasi yang sehat biasanya memiliki tujuan yang jelas. Mereka tahu siapa anggotanya.
Mereka tahu apa masalah anggotanya. Dan mereka tahu manfaat apa yang ingin diberikan kepada anggotanya.
Karena itu saya berpandangan bahwa ukuran keberhasilan Koperasi Merah Putih kelak bukanlah jumlah bangunan yang berdiri atau jumlah koperasi yang berhasil dibentuk.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana. Apakah warga merasa memiliki koperasi itu? Apakah mereka memperoleh manfaat dari koperasi itu? Apakah mereka bersedia mempertahankannya ketika program pemerintah suatu hari berakhir? Sebab pada akhirnya koperasi bukan soal gedung.
Bukan soal papan nama. Bukan pula soal banyaknya seremoni peresmian.
Koperasi adalah soal manusia. Dan selama manusia yang menjadi anggotanya belum benar-benar merasa memiliki, koperasi akan sulit menjadi rumah bersama bagi ekonomi rakyat. Itulah sebabnya pertanyaan tentang anggota mungkin terdengar sederhana. Tetapi di situlah sesungguhnya masa depan Koperasi Merah Putih sedang dipertaruhkan.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan plaform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
