Saat ini air memang perlahan turun, tetapi luka warganya masih tinggi. Setelah deras banjir menghantam tiga provinsi, kita melihat pemerintah bergerak menyalurkan sembako, membuka akses jalan, mengirim alat berat, dan memulihkan listrik. Itu baik, tetapi itu baru kerja di permukaan.
Di desa-desa yang tenggelam kemarin, warga sedang mengais masa depannya yang hilang. Ada pula yang sedang berduka panjang karena orang yang dicintainya hilang dan mungkin berada di kedalaman lumpur yang merendam. Dan di titik inilah negara sering berhenti terlalu cepat, seolah tugasnya selesai setelah memberi beras dan mie instan.
Padahal yang tenggelam bukan hanya dapur, tapi seluruh kehidupan. Ada desa yang hilang dari peta karena rumah-rumah terseret lumpur dan gelondongan kayu. Ada ladang yang lenyap ditanam tanah timbunan. Ada peternak kecil yang hari ini bahkan tidak punya satu ekor pun untuk dijual. Semua itu tidak bisa dipulihkan dengan sekadar bantuan darurat. Ini membutuhkan komitmen recovery—pemulihan yang sesungguhnya -yang hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan donatur musiman.
Negara seharusnya menjamin bahwa setiap rumah yang hancur dibangun kembali, bukan sekadar diberikan tenda sementara. Lahan pertanian yang rusak harus dipulihkan dengan alat berat, bukan dibiarkan menunggu musim.
Petani yang gagal panen harus diganti kerugiannya, bukan disuruh “sabar” sambil menunggu bantuan datang entah kapan. Ternak yang musnah harus diadakan lagi, dengan program yang jelas, bukan janji dalam konferensi pers. Dan kompensasi uang untuk kerugian moril dan materiil bukanlah hadiah, tapi kewajiban. Karena warga bukan korban alam semata, mereka korban kebijakan yang keliru.
Ini bukan bencana murni, ini bencana yang disuburkan oleh tata kelola hutan yang longgar dan beraroma rente. Ketika hutan ditebang, air mencari jalannya sendiri, dan sayangnya jalan itu menuju kampung-kampung warga. Ketika gunung digali, tanah kehilangan keseimbangannya, dan yang runtuh bukan tambang, tetapi rumah orang kecil. Maka, sangat wajar bila negara menanggung seluruh biaya pemulihan. Bukan karena negara baik hati, tapi karena negara ikut berperan dalam musibah ini.
Yang membuat kita miris, setiap kali bencana usai, retorika yang muncul selalu sama: “Kita akan bangun kembali lebih baik.” Kalimat yang manis, tetapi terlalu sering berubah menjadi janji yang lewat seperti arus deras. Datang dengan cepat, bising, lalu hilang begitu saja. Di lapangan, masyarakat dibiarkan mengurus dirinya sendiri setelah kamera media pindah ke peristiwa lain. Warga membangun rumah dengan papan seadanya, meminjam uang rentenir, menggadaikan tanah, atau merantau sambil menyimpan trauma yang tidak pernah diurus.
Padahal jika negara mau serius, recovery bukan pekerjaan besar. Ia hanya membutuhkan tiga hal, yakni kejujuran, anggaran, dan keberpihakan. Kejujuran untuk mengakui bahwa kerusakan ini bukan hanya salah cuaca. Anggaran yang dialihkan dari proyek-proyek mercusuar yang tak berfaedah. Dan keberpihakan pada rakyat kecil yang selama ini hanya menjadi angka dalam laporan bencana.
Sumatera butuh negara yang hadir, bukan negara yang sekadar mampir. Karena pasca-banjir, yang surut cuma air. Tetapi tanggung jawab negara tidak boleh ikut surut. Yang harus surut hanyalah jarak antara penderitaan warga dan kehadiran penguasa yang seharusnya mengurus mereka.
Tulisan ini sudah terbit pada edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
