Oleh: Paimal Andri, S.Sos
(Aktivis Sosial dan Alumni Ilmu Politik UM Sumbar)
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar menimbulkan kekosongan dalam pemerintahan, melainkan juga membuka ruang bagi perebutan pengaruh di lingkaran koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa Presiden menyampaikan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan. Dalam penjelasannya kepada publik, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama tersebut.
Artinya, proses pengisian jabatan ini memiliki batas waktu yang relatif singkat. Presiden tidak hanya dituntut menentukan nama, tetapi juga memastikan pilihan tersebut dapat diterima secara politik tanpa mengabaikan pertimbangan ketatanegaraan.
Kekosongan jabatan ini bermula ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 12 November 2026. Surat serupa juga disampaikan kepada Presiden. Sejumlah pemberitaan mengaitkan pengunduran diri tersebut dengan polemik persyaratan pendidikan, terutama setelah muncul persoalan hukum mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Fraksi PAN di MPR juga menyuarakan desakan agar Gibran mengundurkan diri menyusul perkembangan persoalan hukum tersebut. Dengan demikian, pergantian wakil presiden kali ini tidak berlangsung dalam situasi politik yang sepenuhnya normal. Ada tekanan hukum dan dinamika politik yang turut membentuk prosesnya.
Hak Presiden, Kepentingan Partai
Dalam tata negara, kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden berada di tangan presiden. Mahfud MD menegaskan bahwa kewenangan tersebut merupakan hak Presiden, meskipun dalam menentukan pilihan, Presiden dapat berkomunikasi dengan pimpinan partai politik maupun meminta pandangan berbagai kelompok masyarakat.
Di sinilah persoalan politik mulai terlihat. Koalisi pendukung pemerintah yang besar tidak selalu berarti memiliki kepentingan yang seragam. Setiap partai mempunyai kalkulasi, kepentingan, dan orientasi politik masing-masing. Kursi wakil presiden bukan sekadar posisi pendamping presiden, melainkan juga memiliki nilai strategis dalam menentukan keseimbangan kekuasaan di dalam koalisi.
Bagi partai politik, posisi tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat pengaruh dalam pemerintahan sekaligus modal politik menghadapi kontestasi Pemilu 2029. Karena itu, tidak mengherankan apabila setiap partai memiliki pertimbangan tersendiri mengenai siapa yang pantas mengisi jabatan tersebut.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan di ruang publik. Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Puan Maharani disebut dalam berbagai spekulasi politik. Namun, nama-nama tersebut masih sebatas kemungkinan dan belum dapat diperlakukan sebagai gambaran keputusan politik Presiden.
Lebih penting daripada memperdebatkan siapa yang berpeluang menduduki kursi tersebut adalah membaca kepentingan politik yang menyertai setiap nama. Sebab, pilihan presiden pada akhirnya akan memperlihatkan bagaimana keseimbangan kekuatan di dalam koalisi dibangun dan dipertahankan.
Dua Nama, Satu Tanggung Jawab
Ketentuan mengenai dua calon wakil presiden juga memiliki konsekuensi politik tersendiri. Presiden memang memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama, tetapi proses pemilihan selanjutnya berada dalam kewenangan MPR.
Dalam situasi koalisi yang terdiri atas banyak kepentingan, pengajuan dua nama berpotensi menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan politik. Presiden dapat mempertimbangkan representasi partai, pengalaman pemerintahan, maupun kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.
Namun, persoalannya muncul apabila pertimbangan akomodasi politik justru lebih dominan daripada kapasitas calon. Jabatan wakil presiden bukan sekadar simbol keterwakilan partai atau hadiah bagi kelompok yang memiliki posisi tawar kuat dalam koalisi.
Wakil presiden merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Ia mendampingi Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan dan dapat menggantikan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Karena itu, kompetensi, integritas, pengalaman, dan rekam jejak semestinya menjadi pertimbangan utama.
Pengalaman politik sebelumnya juga memberikan pelajaran bahwa persoalan yang menyertai seorang pejabat dapat berkembang menjadi beban bagi pemerintahan. Oleh sebab itu, pengisian jabatan wakil presiden seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dan kredibilitas pemerintahan.
Ujian bagi Koalisi
Soliditas koalisi Prabowo akan diuji melalui proses pengisian jabatan ini. Setidaknya ada dua hal yang patut diperhatikan.
Pertama, kemampuan partai-partai pendukung untuk menempatkan kepentingan pemerintahan di atas ambisi politik masing-masing. Perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam koalisi demokratis. Namun, apabila perebutan posisi justru berkembang menjadi tekanan terbuka terhadap Presiden, proses pengisian jabatan berisiko berubah menjadi arena tawar-menawar kekuasaan.
Kedua, keberanian Presiden menjelaskan dasar pertimbangan dalam menentukan dua calon yang diajukan kepada MPR. Transparansi menjadi penting karena jabatan yang diperebutkan bukan sekadar posisi politik, melainkan salah satu jabatan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan.
Selain itu, ketertiban prosedur juga tidak boleh diabaikan. Perdebatan sempat muncul mengenai penyampaian surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden dan MPR. Namun, setelah surat pengunduran diri disampaikan kepada pimpinan MPR dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional, perhatian seharusnya diarahkan pada proses pengisian jabatan yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada akhirnya, kursi wakil presiden tidak semestinya menjadi hadiah politik untuk menjaga kenyamanan koalisi. Presiden memang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama, tetapi kewenangan tersebut melekat pada tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.
Dua nama yang nantinya diajukan kepada MPR akan menjadi gambaran arah politik pemerintahan Prabowo. Apakah keputusan tersebut lebih mengutamakan kapasitas dan kepentingan negara, atau justru menjadi jalan untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukung?
Di sinilah ujian sesungguhnya. Sebab, soliditas koalisi tidak semata-mata diukur dari kemampuan membagi kekuasaan, tetapi juga dari kesediaan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok. Demokrasi memang mewajarkan adanya koalisi dalam pemerintahan, tetapi pemerintahan yang baik jauh lebih membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan mampu bekerja untuk kepentingan negara.