Riba Politik?

Pagi Medan!

Pertama sekali awak mohon maaf sama semua dan ampoon sama Allah kalo sampai dianggap masuk dan mencapor adok politik dan agama.

Sama sekali tidak. Awak cuma berharap bisa belajar untuk memahami hidop, beragama, bersosialisasi maupon berpolitik. Kalo salah jangan laaa sampe dibully, tapi tolong luruskan.

Pertama awak pelajari dan awak tengok, politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat modern.

Baca Juga : Wali Rakyat

Menurut catatan awak, itu sudah ada sejak lama, bahkan dari zaman romawi atau mungkin lebeh awal lagi. Wujudnya bisa berupa proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Politik atau siyasah dalam bahasa Arab, biasanya diartikan dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, atau kata kerennya of the people, by the people, for the people.

Itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Politik pun memiliki seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional yang menjadi usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, sebagaimana pernah diteorikan Aristoteles.

Dalam hal umumnya, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Bca Juga : Prabowo Setuju Pemindahan Ibukota tapi Ada Catatannya

Politik juga bisa merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik juga segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam hal itu awak piker perlu dipahami beberapa kunci-kuncinya, antara lain kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Di lain hal, secara bahasa riba bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.

Umumnya riba muncul dalam hal ekonomi, khususnya perputaran uang dan keuangan.

Secara umum, dalam islam, riba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli.

Pengertian riba hutang-piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang-piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Qardh dan Jahiliah.

Riba Qardh, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang (muqtaridh).

Sedangkan Riba Jahiliah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu.

Berikutnya apa pula tu riba jual-beli? Riba jual-beli seringkali terjadi ketika konsumen membeli suatu barang dengan cara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil.

Riba jual-beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Fadhl dan Nasi’ah.

Riba Fadhl, yaitu praktik pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba Nasi’ah, yaitu penangguhan penyerahan/ penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Riba nasi’ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Lalu dimana hubungannya antara politik dan riba? Sekali lagi maaf kalo salah, awak sedang belajar melihat kenyataan yang ada saja nya.

Mengingat politik juga bisa merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

dimana politik merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kemungkinan tawar menawar dan harga bisa saja muncol dalam setiap langkahnya.

Nah, awak piker, ketika nilai-nilai yang selama ini disepakati dan terukur mulai ditransaksikan, maka akan ada pergesekan nilai dan harga.

Ketika itu dilakukan, akan ada satu pihak bisa mengambil untung melebihi kewajaran dan manfaatnya, dan ada pihak lain yang merugi karena ketidak wajaran maupun keadilan, dan ini awak tengok merupakan esensi dari riba.

Perilaku seperti itu, menurut hemat awak (sekali lagi, ini hanya menurut awaknya),sudah mirip sebuah proses riba.

Jadi untuk mengatasi itu, banyak hal dalam pergerakan politik yang harus terbuka, transparan dan jelas perjanjiannya. Kalo awak gak salah, dari zaman awak baru boleh ikot pemilu, itu namanya kontrak politik antara rakyat dengan pelaku politik.

Itu sebetulnya sudah ada sejak zaman old, sejak ada pemilihan langsung kepala desa, dimana calon-calon kepala desa menjanjikan sesuatu secara terbuka dan disepakati rakyatnya dan akan kena hukum adat saat siapapun melanggarnya.

Kini, dalam proses politik kota awak 2020, awak hanya bisa berharap tidak ada riba di dalamnya oleh siapapon. Bahkan oleh rakyat sendiri yang mengambil lebih nilai suaranya dengan harga serangan politik entah itu serangan tengah malam, fajar atau pon siang bolong.

Kalo di pilkades ada tatanan adat yang mengikat moral. Awak berharap ada laaa pula ikatan moral dalam sistim politik yang lebih tinggi dari pilkades. Kalo gak ada malu laaa kita. Cocok klen rasa?