Oleh: Muhibbullah Azfa Manik
New York, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hitungan jam ke depan, Presiden Prabowo Subianto akan berdiri di podium bersejarah itu, mengikuti jejak para pendahulunya. Jejak yang membentang panjang, penuh dengan gelegar pidato yang mencerminkan zamannya, dari gema anti-kolonialisme hingga diplomasi ekonomi yang rumit.
Pidato di Sidang Umum PBB adalah lebih dari sekadar laporan nasional. Ia adalah stage paling bergengsi dalam diplomasi global, tempat seorang pemimpin memproyeksikan suara bangsanya ke telinga dunia. Bagi Indonesia, tradisi ini dimulai oleh seorang Bung Karno.
Era Pembentuk: Soekarno dan Soeharto
Pada 30 September 1960, dengan gaya yang kharismatik dan suara yang mengguntur, Soekarno menyampaikan pidato legendarisnya, “To Build The World Anew”. Itu adalah momen pembuktian. Indonesia, yang masih remaja, berani menantang status quo global. Bung Karno mengecam kolonialisme dan imperialisme dengan keras, membayangkan tatanan dunia baru yang setara. Pidato itu bukan sekadar kata-kata; ia adalah fondasi ideologis yang kelak melahirkan Gerakan Non-Blok.
Berganti rezim, berganti pula nada diplomasi. Soeharto, sang Smiling General, membawa narasi yang berbeda. Dalam beberapa kali penampilannya sejak 1970, Soeharto mengguncang dunia dengan retorika revolusi, Soeharto membangunnya dengan argumen ekonomi. Fokusnya adalah pembangunan, stabilitas, dan kerjasama Selatan-Selatan. Pidatonya praktis, mencerminkan gaya kepemimpinan teknokratisnya yang berusaha memosisikan Indonesia sebagai pemain yang rasional dan dapat diandalkan di kawasan.
Transisi dan Reformasi: Suara Baru Indonesia
Pasca-Reformasi 1998, podium PBB menjadi saksi perubahan drastis Indonesia.
B.J. Habibie, pada 1999, berdiri di sana sebagai pemimpin yang membawa Indonesia dari ambang disintegrasi. Pidatonya adalah upaya meyakinkan dunia bahwa Indonesia sedang berubah, bertransformasi menjadi demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia dan otonomi daerah. Suasana hati bangsa yang sedang terluka terasa dalam setiap katanya.
Gus Dur, pada tahun 2000, membawa warna yang sama sekali berbeda. Dengan kearifan seorang kiai, ia berbicara tentang dialog antaragama dan toleransi. Di tengah hiruk-pikuk politik global, suaranya terdengar seperti suara hati nurani yang menyerukan perdamaian dan pengertian.
Megawati Soekarnoputri, pada 2002, menghadapi dunia pasca-9/11 dan pasca-Bali Bombing. Pidatonya tegas, mengutuk terorisme tetapi juga memperingatkan agar perang melawan teror tidak mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian, menjadikan PBB sebagai panggung rutinnya. Dari 2004 hingga 2014, hampir setiap tahun ia hadir dengan jas kebesarannya, menyampaikan pidato-pidato yang elegan tentang demokrasi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. SBY membangun citra Indonesia sebagai “a million friends and zero enemies”.
Era Ketidakhadiran Fisik dan Diplomasi Pragmatis
Selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo, terjadi perubahan pola yang signifikan. Untuk pertama kalinya dalam era Reformasi, seorang presiden aktif tidak pernah secara fisik hadir di podium Sidang Umum PBB. Pidato Indonesia disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan pada masa pandemi, melalui rekaman video.
Ini adalah pilihan gaya diplomasi yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Kebijakan “membangun dari dalam” dan “diplomasi ekonomi” Jokowi menjadikan kunjungan kerja langsung ke proyek-proyek infrastruktur dan pertemuan bilateral dinilai lebih penting daripada pidato simbolis di New York. Keputusannya ini menuai beragam interpretasi, dari yang memuji kesederhanaan dan fokusnya hingga yang mempertanyakan visibilitas Indonesia di panggung global.
Prabowo: Kembali ke Podium
Jadi, kehadiran Prabowo Subianto besok di New York sangat simbolis. Ini menandai kembalinya seorang presiden Indonesia secara fisik ke panggung utama diplomasi multilateral setelah absen selama satu dekade.
Apa yang akan dibawanya?
Dunia telah berubah sejak pidato SBY terakhir. Perang di Ukraina dan Gaza, persaingan AS-China, krisis pangan dan energi, serta ancaman resesi global membentuk landscape yang baru dan berbahaya. Sebagai Menteri Pertahanan sebelumnya, Prabowo dikenal dengan pandangannya yang strategis dan seringkali kontroversial.
Dunia akan menyimak: Akankah ia membawa pesan perdamaian dan netralitas ala SBY? Atau akankah ia menyampaikan posisi yang lebih vokal dan tegas mengenai konflik global, mencerminkan latar belakang militernya? Bisakah ia merangkul semangat Konferensi Asia-Afrika ala Soekarno tetapi dengan bahasa dan strategi abad ke-21?
Pidato Prabowo besok bukan hanya tentang apa yang akan ia katakan, tetapi juga tentang bagaimana ia ingin Indonesia diposisikan dalam peta geopolitik yang baru dan penuh ketidakpastian ini. Itu adalah warisan dari semua suara yang telah berbicara sebelumnya dari podium yang sama—gema Soekarno, ketenangan Soeharto, transparansi Habibie, kebijaksanaan Gus Dur, ketegasan Megawati, dan keanggunan SBY—kini bergantung di pundaknya.
Ia akan berdiri di sana, bukan hanya sebagai Prabowo, tetapi sebagai suara terbaru dari sebuah bangsa yang selalu mencari tempatnya di bawah matahari.
