Oleh : Paimal Andri, S.Sos
(Guru, Aktivis Sosial dan Alumni Ilmu Politik UM Sumbar)
Sementara sejumlah elit politik sudah mulai menjalin komunikasi lintas partai, membicarakan koalisi, dan memetakan siapa yang layak diusung untuk kontestasi 2029 – sebuah pertarungan politik yang baru akan digelar tiga setengah tahun ke depan, Bank Indonesia juga mencatat bahwa sebagian rumah tangga mulai menguras tabungan mereka hanya untuk menutupi kebutuhan belanja harian.
Dua kabar ini menarik untuk diperhatikan, sebab muncul pada waktu yang hampir bersamaan tanpa ada yang benar-benar mempertautkan keduanya. Satu kabar memberikan informasi tentang kalkulasi tentang siapa yang akan berkuasa ke depan, sementara yang lain memberikan informasi tentang siapa yang kehabisan napas hari ini.
Jarak antara dua kabar itu bukan sekadar bahan opini. Ia adalah jarak yang setiap hari dijalani oleh mereka yang harus menghitung perbedaan harga sembako sambil menyaksikan panggung politik nasional yang sudah bergerak ke arah yang jauh dari kebutuhan mereka.
Pertanyaan yang kemudian muncul melihat fenomena ini adalah : mengapa elit kita sudah sibuk memperebutkan kekuasaan untuk 2029, sementara rakyat masih berjuang untuk bertahan hidup hari ini?
Dua Rangkaian Angka yang Berjalan Sendiri-sendiri
Manuver politik menuju 2029 bukan lagi sesuatu yang sepenuhnya tersembunyi di balik pintu ruang elit. Komunikasi lintas partai mulai terbuka, penjajakan koalisi bermunculan, dan sejumlah nama mulai diuji melalui berbagai survei.
Bahkan, pada Agustus 2026, salah satu hasil survei menunjukkan elektabilitas seorang kepala daerah telah menembus angka di atas 40 persen dalam salah satu simulasi. Angka itu memang belum menentukan siapa yang akan menang. Tetapi ia menunjukkan satu hal: mesin politik untuk pertarungan 2029 sudah mulai dipanaskan, jauh sebelum rakyat memasuki bilik suara.
Di waktu yang hampir bersamaan, ada angka lain yang berbicara tentang kehidupan yang jauh lebih dekat dengan rakyat. BPS mencatat upah riil rata-rata buruh pada Februari 2026 berada di sekitar Rp3,29 juta per bulan dan mengalami tekanan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Angka ini mungkin terlihat sederhana di atas kertas, tetapi bagi keluarga yang harus membayar kebutuhan pangan, pendidikan, transportasi, listrik, dan berbagai pengeluaran lainnya, setiap penurunan daya beli memiliki arti yang nyata.
Tekanan itu juga terlihat dari kondisi kelas menengah. Jumlah mereka terus menyusut, sementara sebagian masyarakat justru bergerak ke kelompok yang lebih rentan secara ekonomi. Di tengah keadaan seperti itu, Bank Indonesia juga mencatat gejala yang tidak kalah penting: sebagian rumah tangga mulai menggunakan tabungan untuk mempertahankan konsumsi sehari-hari.
Di sinilah dua rangkaian angka tersebut menjadi menarik. Angka elektabilitas berbicara tentang siapa yang mungkin berkuasa beberapa tahun mendatang. Angka ekonomi berbicara tentang siapa yang masih mampu bertahan sampai akhir bulan.
Keduanya berjalan pada waktu yang sama, tetapi seolah berada di ruang yang berbeda. Yang satu sibuk menghitung peluang kemenangan, sementara yang lain sibuk menghitung sisa uang di dompet.
Persoalannya bukan bahwa elit politik memikirkan 2029. Sebuah negara memang membutuhkan perencanaan politik jangka panjang. Yang patut dipertanyakan adalah ketika kalkulasi mengenai kekuasaan masa depan justru jauh lebih ramai daripada pembicaraan mengenai kesulitan rakyat pada hari ini.
Sebab bagi rakyat yang sedang berjuang mempertahankan daya beli, angka elektabilitas mungkin belum banyak berarti. Yang lebih penting adalah apakah pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan, apakah harga kebutuhan pokok masih terjangkau, dan apakah mereka masih memiliki tabungan ketika menghadapi keadaan darurat.
Ketika Partai Lebih Sibuk Merebut Kekuasaan
Dalam perspektif ilmu politik, fenomena ini bisa dijelaskan lewat dua kerangka yang justru lahir dari khazanah ilmu politik Indonesia.
Menurut Miriam Budiardjo, dalam karyanya “Dasar-dasar Ilmu Politik”, dirumuskan bahwa partai politik menjalankan empat fungsinya sekaligus: sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan.
Dua fungsi yang menautkan partai dengan persoalan riil yang dihadapi rakyat, menyerap keluhan, lalu merumuskannya menjadi kebijakan : artikulasi dan agregasi. Ketika energi partai lebih banyak terserap pada fungsi rekrutmen semata, yakni menyiapkan dan memasarkan calon untuk kontestasi mendatang, maka dua fungsi lain yang seharusnya menjawab persoalan hari ini pun ikut terabaikan.
Ramlan Surbakti pun ikut menyempurnakan dengan konsep kapabilitas sistem politik, khususnya apa yang disebutnya sebagai kapabilitas responsif: kemampuan sebuah sistem politik untuk menangani tuntutan dan perubahan yang disampaikan oleh rakyat secara cepat dan proporsional.
Sebuah sistem politik yang sehat, dalam kerangka ini, justru dapat dilihat dari seberapa responsif ia menjawab tekanan yang sedang dialami rakyatnya. Ketika perhatian elit banyak tersedot oleh hal kalkulasi elektoral, kapabilitas responsif sistem politik terhadap krisis hari ini : upah yang stagnan, persoalan kemiskinan, kelas menengah yang menyusut justru melemah.
Rentang antara bertahan dan berkuasa
Ada pertanyaan sederhana yang jarang diajukan secara terbuka: apa relevansinya untuk tahu siapa presiden lima tahun lagi, jika uang belanja saja untuk hari ini pas-pasan? Bagi keluarga yang tiap hari menghitung “sepuluh ribu rupiah”, jarak antara “hari ini”dan “2029” bukan sekadar rentang waktu politik, melainkan rentang antara bertahan atau tidak bertahan.
Persoalannya bukan hanya semata-mata fakta bahwa elit politik berencana jauh ke depan, perencanaan jangka panjang dibutuhkan oleh sebuah bangsa. Yang menggelisahkan adalah bahwa perencanaan itu menyedot hampir seluruh energi kekuasaan, panggung media, dan perhatian publik.
Sementara persoalan kemiskinan, kelas menengah yang terus menyusut diperlakukan hanya sebagai isu musiman yang muncul sesaat lalu tenggelam lagi oleh berita elektoral berikutnya.
Mempertemukan Dua Jam yang Berbeda
Bukan berarti kalkulasi 2029 harus dihentikan. Yang paling perlu ditata ulang adalah urutan prioritasnya; kekuasaan yang semestinya menjadi alat untuk menuntaskan persoalan rakyat hari ini, bukan tujuan yang menunda penuntasan itu demi kepentingan pemenangan berikutnya.
Elit yang matang sejatinya mampu berjalan pada dua jam sekaligus : merancang masa depan tanpa membiarkan hari ini yang sedang dijalani rakyat terus tertinggal.
Rakyat tidak menuntut elit untuk berhenti berpikir tentang 2029. Yang dituntut jauh lebih sederhana: jangan biarkan kalkulasi 2029 membuat hari ini terabaikan.
Sebab, pada akhirnya, kekuasaan yang direbut lewat pengabaian atas penderitaan rakyat hari ini, cepat atau lambat, akan kehilangan legitimasi yang justru paling dibutuhkan elit untuk berkuasa esok hari.
